Breaking News

Buntut Laporan FM- PPA

DKPP Sidang Etik Ketua Panwaslu Aceh Besar Syukurdi M

DKPP Sidang Etik Ketua Panwaslu Aceh Besar Syukurdi M
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Acehl Melalui teleconference, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang etik terhadap Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Besar, Syukurdi M, di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh, Gampong Ateuk, Banda Aceh, Selasa, (13/2/18). Sidang itu digelar buntut dari laporan Ketua Forum Masyarakat Pengawas Pilkada Aceh (FMPPA), T. Khairol Razi ST, MT, pada Bawaslu Aceh. Laporan itu  menyebutkan bahwa,  Syukurdi diduga tim kampanye salah satu calon Walikota Banda Aceh, pada Pilkada 2017 lalu.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal dari DKPP, Ida Budiati disaksikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Aceh, nyakni; Ketua dan anggota Banwaslu Aceh, Dr. Muklir dan Askalani,  Zainal Abidin, anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Roby Saputra, pelapor T. Khairol Razi ST, MT, dan terlapor Syukurdi M.

Kata Ida Budiati, pemeriksaan ini dilandasi laporan Ketua Forum Masyarakat Peduli Pilkada Aceh (FM-PPA) T Khairol Razi, ST., MT selaku pengadu. Syukurdi menjadi pihak teradu dalam perkara nomor 12/I-P/L-DKPP/2018, karena dinilai pengadu telah melanggar kode etik. Pasalnya menurut pengadu, teradu terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Banda Aceh Periode 2017-2022 Nomor Urut 1 Illiza dan Farid Nyak Umar.

"Dalam perkara ini, pihak teradu telah melampirkan barang bukti diantaranya  SK Relawan Tim Kampanye Illiza-Farid. Berita acara pemusnahan Barang Bukti sisa suara pemulihan, sementara keputusan yang diambil akan ditentukan setelah 7 hari." Kata Ida Budiati melalui layar TV. 

Usai sidang, Ketua Panwaslu Aceh Besar Syukurdi M saat di jumpai awak media  mengatakan. Sesuai dengan fakta persidangan tadi, semua keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Dia mempersilakan DKPP memberikan sanksi apa yang pantas diberikan kepadanya, tentunya harus bisa dibuktikan bersalah atau tidak.

"Apapun keputusannya, saya siap sebagai penyelenggara, karena terikat dengan ketentuan dan aturan. Tadi sidang berjalan dengan baik. DKPP bisa disimpulkan atau diputuskan dari fakta sidang-sidang. Harapannya saya tidak berhenti bekerja sebagai Ketua Panwaslu Aceh Besar," harapanya. 

Menurutnya, semua orang berhak mengadu, tidak hanya  Panwaslu Kabupaten dan Kota, bahkan Bawaslu RI bisa dilaporkan, jika melakukan kesalahan dan melakukan pelanggaran aturan penyelenggaraan pemilu. Semua itu, katanya untuk mewujudkan penyelenggara pemilu berjalan adil.

"Hanya saja saya merasa kurang puas, untuk memberikan pledoi secara maksimal karena terkendala teleconference". Ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FM-PPA T. Khairol Razi berharap, DKPP adil dalam memutuskan perkara ini. Sebab, menurutnya Syukurdi M telah jelas terbukti dan terlibat sebagai tim kampanye, dan tim sukses, serta juga juru bicara Calon Wali Kota Banda Aceh Illiza-Farid  Pilkada 2017 lalu. Dibuktikan  dengan surat keputusan (SK) dari Illiza-Farid.

Kata T. Khairol Razi, jika  DKPP tidak memberhentikan Syukurdi M sebagai Ketua  Bawaslu Aceh  Besar, maka, FM-PPA akan menempuh jalur hukum lain. Termasuk, akan melaporkan kasus ini pada Mapolda Aceh. "Menurut saya, Syukurdi M telah memberikan pernyataan palsu, tidak terlibat tim kampaye yang di tanda tangani di atas materai. Padahal dia terbukti sebagai tim kampanye, dan sudah mengakuinya pada persidangan DKPP RI tadi. Maka akan kita laporkan pada Mapolda Aceh untuk pasal dugaan pemalsuan dokumen." Tegasnya.

Sebelumnya, beberapa orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pengawas Pilkada Aceh (FMPPA) melaporkan Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Besar, Syukurdi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh. Laporan itu terkait dugaan keterlibatan Syukurdi M, sebagai tim kampanye calon Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal - Farid Nyak Umar, Pilkada 2017 sebelum menjadi Ketua Panwaslu Aceh Besar.

“Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, mengaharuskan ada jeda 5 tahun nonaktif sebagai anggota partai sebelum akhirnya mendaftar menjadi calon penyelenggara pemilu. Namun, Syukurdi belum sampai 5 tahun ketika dia menjadi Calon Legeslatif (Caleg) 2014 lalu, sudah menjadi Ketua Panwaslu. Maka, kita minta untuk dipecat,” jelas Ketua FMPPA, T. Khairul Razi, MT pada media ini, setelah menyerahkan bukti pada Bawaslu Aceh di Banda Aceh, Selasa, (9/1/18).

Selain itu, kata T. Khairul Razi, MT, Syukurdi juga diduga sebagai tim pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin dan Farid Nyak Umar pada Pilkada 2017 lalu. ”Makanya, kita minta Bawaslu Aceh untuk secepatnya memanggil Syukurdi untuk diperiksa, apalagi pada 2017, Panwaslu Aceh Besar telah merekrut Panwascam. Ini menjadi celah oleh calon Panwascam yang tidak lewat untuk menggugat. Karena direkrut Ketua Panwaslu Aceh Besar yang diduga tidak sah.” Tegasnya.

Ketua Bawaslu Aceh, Dr. Muklir, MAP mengaku akan mempelajari laporan yang disampaikan FMPPA. Bahkan, kata Muklir, dia akan memanggil Ketua Panwaslu Aceh Besar untuk meminta klarifikasi terkait laporan tersebut. Seandainya terbukti, Bawaslu Aceh akan melanjutkan laporan tersebut pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Apalagi, kata Muklir, seorang calon penyelenggara Pemilu saat mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, telah membuat surat pernyataan tidak terlibat partai politik, sekurang-kurangnya masa 5 tahun sebelum mendaftar. ”Kita berterimakasih pada FMPPA, artinya ada masyarakat yang peduli dengan Penyelenggara Pemilu di Aceh. Maka, secepatnya akan kita respon, namun yang berhak melakukan pemecatan adalah DKPP. Kita lapor kesana (DKPP).” Ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Aceh Besar Syukurdi membantah, tuduhan yang mengatakan dirinya terlibat partai politik. Namun, dia mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan tersebut. ”Kalau ada bukti silahkan saja. Saya siap kapan saja diperiksa, bahkan siap jika dipanggil oleh DKPP,” ujarnya singkat melalui saluran telepon Rabu sore, (10/1/18).***

Komentar

Loading...