Breaking News

Distorsi Baitul Asyi

Distorsi Baitul Asyi
google.com

MODUSACEH.CO | "Kami sudah bicara dengan pemerintah Aceh dan nadzir (pengelola atau pengawas)," kata Anggito pada Republika.co.id, Senin (12/3). Lalalalaa....dah ngomong kok dg pemerintah Aceh....siapa tu yg dimaksud pemerintah Aceh?

Pertanyaan kritis dan mengelitik itu disampaikan Otto Syamsuddin Ishak dalam akun facebooknya, sekira pukul 20.22 WIB, Selasa, 13 Maret 2018. Sekilas, ‘gugatan’ dan tanda tanya ini biasa saja. Namun, jika ditelisik lebih dalam tentu sarat makna, khususnya kalimat atau pengakuan Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bahwa dia telah bicara dengan Pemerintah Aceh, terkait rencana Indonesia (BPKH), mengincar tanah wakaf milik Aceh (Baitul Asyi) di Mekah, Arab Saudi.

Sekali lagi, siapakah Pemerintah Aceh yang dimaksud Anggito? Gubernur Aceh Irwandi Yusuf atau ada pihak lain sebagai utusan Pemerintah Aceh? Bila benar, maka menjadi dhaif rasanya jika Irwandi Yusuf diam seribu bahasa dan tidak menjelaskan kepada rakyat Aceh secara terbuka.

Penyerahan uang kepada jamaah haji Indonesia dari keluarga Habib Bugak. (okezone)
Penyerahan uang kepada jamaah haji Indonesia dari keluarga Habib Bugak. (okezone)

Maklum saja, hingga Sabtu malam lalu, tak ada penjelasan resmi dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf soal ini. Berbeda dengan isu lain, terutama yang menyentuh dirinya (khusus pengadaan pesawat terbang). Orang nomor satu Aceh ini spontan tersulut ‘emosi’ dan memberi komentar melalui akun media sosial (medsos) facebooknya. Mulai dari yang biasa-biasa saja hingga ‘nyeleneh’.

Yang ada justeru penjelasan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin Lc MH. “Gubernur Irwandi Yusuf mengingatkan supaya pengelolaan harta wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi tetap harus sesuai dengan ikrar wakaf dari Habib Bugak, yaitu untuk kemaslahatan warga Aceh yang berada di Mekkah, baik dalam rangka naik haji maupun menuntut ilmu,” jelas Mulyadi Nurdin. Pernyataan yang sama juga ia sampaikan saat menerima audiensi peserta aksi demonstrasi di kantor Gubernur Aceh, Rabu, 14 Maret 2018 di Banda Aceh.

Memang, sejak dua pekan lalu, umat muslim Aceh ‘tersenggat’ dengan munculnya keinginan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang mengaku berminat untuk berinvestasi pada tanah wakaf milik Aceh di Baitul Asyi, Arab Saudi. Investasi pada tanah wakaf tersebut dinilai tak sekadar memiliki manfaat komersial.

Seperti diwartakan laman cnnindonesia.com, Kamis, 15/03/2018. Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan. Investasi di Arab Saudi sebenarnya paling tepat bagi pengelolaan dana haji. Maklum, selain memberikan keuntungan yang cukup bagus, penempatan dana di negera tersebut, juga memberikan hasil investasi dalam bentuk mata uang riyal yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji. "Kami ingin masuk ke tanah wakaf (di Arab Saudi), karena wakaf itu jelas kepemilikannya dan tercatat di Mahkamah Syariah. Kalau di Tanah Wakaf Aceh itu kan sebenarnya ada dua manfaat, manfaat komersial dan kemaslahatan," ujarnya saat berkunjung ke kantor Transmedia, Rabu (14/5).

Anggito menegaskan BPKH tak akan mengambil alih tanah wakaf tersebut, melainkan hanya berinvestasi. Saat ini, tanah wakaf yang terletak di Ajyad dan berlokasi hanya 400 meter dari Masjidil Haram Mekkah tersebut dikelola dalam bentuk hotel oleh investor asal Arab Saudi. Adapun kerja sama investor tersebut dengan nazir wakaf atau pihak yang menerima harta benda wakaf berlangsung selama 25 tahun, dengan sisa waktu 8 tahun. "Sekarang ini sekitar 60 persen hasilnya diperuntukkan kepada investor dan sisanya dimanfaatkan untuk masyarakat Aceh yang berada di tanah suci," terang dia.

BPKH memastikan rencana investasi pihaknya pada tanah wakaf tak akan menganggu manfaat yang selama ini diperoleh masyarakat Aceh selama ini. Malahan, menurut dia, manfaat yang diperoleh masyarakat Aceh yang beribadah ke tanah suci diharapkan akan semakin besar.

Begitupun, Anggito mengaku belum memiliki hitungan pasti berapa imbal hasil yang dapat diperoleh jika berinvestasi di tanah wakaf Aceh. Pasalnya, pihaknya hingga kini belum melakukan penjajakan (due diligent). "Kami juga belum tahu, apa akan kerja sama atau akuisisi sebagian. Belum sampai ke sana," jelas dia.

Nah, tak butuh waktu lama. Keinginan itu spontan mendapat reaksi dari umat Islam Aceh. Umumnya menolak keinginan pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penolakan keras datang dari Sayed Dahlan Al Habsyi, keturunan tertua dari garis tingkat kelima Habib Al Habsyi ( Habib Bugak Aceh). Dia menegaskan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), untuk ikut tidak campur terkait tanah wakaf Habib Bugak Aceh di Baitul Asyi, Arab Saudi.

Sayed menegaskan, tidak boleh ada pihak mana pun yang berhak mengelola tanah wakaf tersebut. Itu sesuai dengan ikrar wakaf kepada pengelola wakaf (Nadzir Wakaf) Habib Bugak dan diteruskan oleh keturunannya. Karenanya, ia tidak menyetujui rencana BPKH untuk berinvestasi di sana. Apalagi, BPKH sama sekali belum pernah berkomunikasi dengan keturunan Habib Bugak Aceh. "Pihak BPKH sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa sudah menjumpai ahli waris, simpang siur ini. Sedangkan, kami tidak tahu apa-apa di sini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat(16/3).

Menurut Sayed, kabar yang beredar selama ini bahwa pihak keluarga Habib Bugak sudah mempertimbangkan rencana investasi atas tanah wakafnya itu tidak benar. Ia bilang, tidak ada sama sekali pertimbangan, apalagi menyetujui rencana investasi tersebut. "Mereka mau investasinya dalam bentuk apa? Kami tidak tahu, kami sama sekali tidak tahu. Tidak ada informasi dari BPKH ke kami," jelas Sayed. Dia menegaskan, apabila selama ini ada yang mengaku sebagai keturunan Habib Bugak dan telah menjalin komunikasi dengan BPKH, itu  bukanlah keturunan Habib Bugak. Pihak keluarga tidak bertanggung jawab terhadap pihak yang mengaku-ngaku tersebut.

Yang jadi soal, kenapa reaksi begitu cepat datang dan terkesan pesan yang disampaikan Anggito tak utuh diterima dan dipahami rakyat Aceh? Bisa jadi, salah satunya karena distorsi komunikasi. Kenyataan ini, sekaligus menjawab bawah pemahaman dan praktek komunikasi politik antara penguasa versus rakyat Aceh, cenderung mengarah  pada distorsi atas tujuan dari komunikasi itu sendiri. Mestinya, sebagai Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan komunikasi politik yang smart dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengemban amanah rakyat. Bukan sebaliknya, semata-mata untuk membentuk pencitraan bagi dirinya sendiri. Sebab, jika politik pencitraan yang kemudian mendominasi dan menyita segenap ruang komunikasi politik publik di Aceh saat ini. Maka,  sebagian rakyat Aceh akhirnya mulai paham bahwa politik pencitraan yang dimainkan Irwandi justeru lebih cenderung pada langkah-langkah ‘pengelabuhan informasi’.

Betapa tidak, rakyat Aceh sadar atau tidak, dipaksa (dipengaruhi) untuk berhadapan dengan obyek dalam satu dimensi dan warna yang telah di tentukan. Dalam hal ini kekuasaan atau pemerintah. Itu sebabnya, muncul beragam komentar dan pendapat rakyat Aceh, khususnya di media sosial. Salah satunya dari akademisi Otto Syamsuddin Ishak tadi. Ini harus diakui sebagai bentuk distorsi komunikasi yang sadar atau tidak, telah dimainkan Pemerintah Aceh di tengah-tengah rakyat Aceh saat ini. (selengkap baca edisi cetak, beredar mulai, Senin, 19 Maret 2018).***

Komentar

Loading...