Breaking News

Dispute

Dispute
Foto: google

Penunjukkan pelaksana tugas (Plt) semakin menjadi trend sejak Pemerintah Aceh dikendalikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Ini memang tak lazim terjadi sebelumnya. Kalau pun ada hanya satu atau dua posisi saja. Itu pun untuk kursi pejabat aparatur sipil negara (ASN) aktif.

BERBEDA saat ini, selain pejabat eselon I (satu) seperti Sekretaris Daerah (Setda) yang telah pensiun. Kebijakan Nova dalam menempatkan figur Plt juga merambah ke sektor lain. Misal, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPA) serta Kepala Baitul Mal Aceh.

Sebelumnya, Nova Iriansyah juga telah menunjuk Plt untuk kursi Direktur PDPA, Kepala dan Wakil Kepala BPKS. Bisa jadi, akan muncul berbagai Plt lainnya di tubuh Pemerintah Aceh.

Entah itu sebabnya, muncul anekdot bahwa Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Aceh ini, memiliki kegemaran untuk menempatkan pejabat berstatus Plt dan dia begitu menikmati musim Plt tiba.

Begitupun, kebijakan ini tidak serta merta mulus. Muncul pula berbagai tafsir tentang makna Plt, terutama bila dikaitkan dengan efektivitas dan kondusif atmosfer (iklim) kerja pada satu instansi atau organisasi.

Makanya, sadar atau tidak, sering kali terjadi dispute atau silang pendapat dalam memahami makna Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt), sehingga berimbas pada atmosfer (iklim) kerja yang tidak kondusif tadi.

Pelaksana harian atau yang sering kita dengar dengan istilah Plh, mengandung arti bahwa pejabat yang melaksanakan tugas rutin, karena pejabat definitif berhalangan sementara, sedangkan pelaksana tugas atau Plt adalah, pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Berdasarkan definisi inilah, antara Plh dan Plt memiliki kesamaan sebagai pejabat yang ditunjuk dan diberi mandat untuk melaksanakan rutinitas, karena pejabat definitif berhalangan.

Memang, ada perbedaan antara keduanya. Plh ditunjuk saat pejabat definitif berhalangan tidak tetap (paruh waktu/sementara), sedangkan Plt ditunjuk ketika pejabat definitif berhalangan tetap (penuh waktu).

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Sementara maksud berhalangan sementara yaitu, suatu jabatan struktural yang masih terisi, namun karena sesuatu hal pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.

Misal, berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi enam bulan.

Ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/PMK.01/2015, tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 203/PMK.01/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015, tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana).

Lantas, apa saja kewenangan Plh dan Plt? Menurut rumusan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Plh dan Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itu sebabnya, baik Plh maupun Plt karena diberikan wewenang atas dasar mandat, maka tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, apalagi berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...