Anggota DPRK Aceh Barat Kembalikan 17 Unit Mobil

Disediakan Tunjangan Transportasi Rp 2,3 Miliar per Tahun?

Disediakan Tunjangan Transportasi Rp 2,3 Miliar per Tahun?
Mobil Plat Merah Parkir di Depan Gedung DPRK Yang Dikembalikan oleh anggota dewan Aceh Barat. Foto Juli Saidi.
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Sebanyak 17 unit mobil--terutama jenis Avanza--terparkir di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat. Kendaraan pendukung operasional kegiatan wakil rakyat Aceh Barat itu dikembalikan pada akhir Agustus 2017 lalu.

Pengembalian 17 unit mobil dalam mendukung operasional kegiatan anggota DPRK Aceh Barat ini bukan tanpa sebab, lantaran disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat.

Setelah qanun itu ditetapkan, 18 Agustus 2017, kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK serta Dana Operasional Pimpinan DPRK Aceh Barat tahun anggaran 2017.

Kedua aturan lokal itu tak lain karena terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

“Dulu, kita stokkan untuk operasional sebanyak 17 unit kendaraan untuk mendukung operasional kegiatan anggota dewan dalam rangka kunjungan ke lapangan. Kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, kepada anggota dewan yang daerahnya belum menyediakan kendaraan dinas untuk anggota dewan, maka disediakan tunjangan transportasi,” kata Sekretaris DPRK Aceh Barat Drs. Ahdi Mirza, di kantor DPRK Aceh Barat, Meulaboh, Selasa (12/9/2017).

Itu sebabnya, jelas Sekwan, dengan dikembalikan mobil pendukung operasional anggota dewan daerah Teuku Umar ini, maka bagi anggota dewan terhormat itu, disediakan tunjangan tranportasi Rp 9 juta lebih per bulan. Jumlah itu sama dengan asumsi rental mobil per hari sekitar Rp 300 ribu.

“Sekarang, otomatis dikembalikan. Selama ini, tidak ada fasilitas kendaraan dinas, maka disediakan tunjangan transportasi. Karena diberikan tunjangan transportasi, maka kita tidak perlu banyak kendaraan di sini. Kalau selama ini teman-teman dewan waktu ke lapangan pinjam kendaraan, sekarang tidak kita berikan lagi.

"Nah,  sekarang kita standby sekitar tiga unit saja di sekretariat dewan. Mereka sudah ada tunjangan transportasinya. Tunjangan transportasi sesuai sewa per hari sekitar Rp 300 ribu, berarti sebulan sekitar Rp 9,5 juta per bulan,” ujar Sekwan DPRK Aceh Barat, Drs. Ahdi Mirza.

Anggota dewan Aceh mengembalikan 17 unit mobil pinjaman itu, hanya khusus untuk anggota saja. Sedangkan tiga pimpinan DPRK Aceh Barat tetap ada mobil dinas. “Pimpinan tetap memiliki kendaraan jabatan tetapi tidak diberikan tunjangan transportasi, jadi pada tiga pimpinan itu tidak ada tunjangan transportasi,” sebut Drs. Ahdi Mirza.

Selain tunjangan transportasi, anggota DPRK Aceh Barat juga mendapat tunjangan reses. Besar tunjangan reses antara pimpinan dan anggota sama setiap melaksanakan reses sebanyak lima kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp 10,5 juta per orang.

“Setelah qanun dan perbup yang diberlakukan sejak September, ada 22 anggota dewan Aceh Barat yang diberikan beberapa tunjangan, seperti transportasi dan reses,” kata Drs. Ahdi Mirza.

Itu berarti, tunjangan tranportasi pada 22 anggota dewan Aceh Barat ada Rp 9 juta, dikali 22 anggota dewan dalam satu tahun, maka per tahun dana tunjangan transportasi anggota DPRK Aceh Barat Rp 2,3 miliar.***

Komentar

Loading...