Di Balik Syarat Usia Seleksi SKPA JPT Pratama Pemerintah Aceh

Dirjen OTDA Sebut Syarat Maksimum

Dirjen OTDA Sebut Syarat Maksimum
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp, Selasa (28/11/2017), Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Sumarsono, MDM mengatakan, dalam hal menata ulang Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pada prinsipnya boleh.

"Prinsipnya, Gubernur baru boleh menata ulang apa yang telah ditata Gubernur sebelumnya, dengan cara yang profesional. Salah satunya dengan seleksi terbuka untuk jumlah terbatas atau untuk kocok ulang seluruhnya," kata Dirjen Otda Dr. Sumarsono, Selasa sore (28/11).

Baca: Persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara Keliru 

Dirjen Otda melanjutkan, dalam seleksi terbuka tersebut peserta harus memenuhi persyaratan sesuai aturan. 

"Pesertanya, harus memenuhi persyaratan tentang ditetapkan Pansel sesuai aturan," ujar Sumarsono.

Ia juga menegaskan bahwa syarat usia maksimum yang dibolehkan 57 tahun lebih. "Yang boleh 57 tahun 9 bulan," katanya.

Sementara Pansel seleksi terbuka JPT Pratama Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa syarat usia yang pertama bagi yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka, paling tinggi 56 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan per tanggal pendaftaran.

Baca: Syarat Seleksi SKPA Pemerintah Aceh Melanggar Aturan

Kemudian khusus bagi yang sedang menduduki JPT Pratama atau yang pernah menduduki JPT Pratama (khusus 20 pejabat pimpinan tinggi yang diberhentikan dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/004/2017, tanggal 10 Maret 2017, dengan batas usia paling tinggi 58 tahun 9 bulan per tanggal pendaftaran.

Selanjutnya, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah pernah menduduki jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh dengan batas usia paling tinggi 57 tahun 9 bulan per tanggal pendaftaran.

Sedangkan sesuai Pasal 107 huruf C JPT Pratama angka 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur usia paling tinggi 56 tahun. Dan PP itu tidak mengatur lebih.

Entah itu sebabnya, saat diminta penjelasan media ini, Dirjen Otda Sumarsono tidak menyebutkan dasar hukum yang membolehkan batas usia 57 tahun 9 bulan. Sedangkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, berulang kali dikonfirmasi belum menjawab, meskipun pesan WhatsApp sudah dibacanya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...