Kisruh Plt Tiga Lembaga Istimewa Aceh (bagian satu)

Direktur Eksekutif P3KA: Eksekutif Tidak Berwenang Lakukan Penilaian Hukum

Direktur Eksekutif P3KA: Eksekutif Tidak Berwenang Lakukan Penilaian Hukum
Kurniawan S, S.H., LL.M, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA). Foto: Ist
Rubrik

Banda Aceh | Pemeritah Aceh, diwakili Plt Gubernur Aceh (atas nama Gubernur Aceh) atau eksekutif, secara yuridis tidak diberi wewenang secara hukum untuk melakukan penilaian hukum terhadap suatu pemilihan kelembagaan istimewa di Aceh. Misal, Majelis Adat Aceh (MAA). Sebab, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya wewenang untuk melantik.

“Hemat saya, secara yuridis kewenangan melakukan penilaian hukum hanya dimiliki hakim pada lembaga peradilan seperti; Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu undang-undang, bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak,” jelas Kurniawan S, S.H., LL.M, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), Senin, 25 Februari 2019 di Banda Aceh.

Pendapat itu disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh ini, melalui siaran pers kepada media ini, Senin siang. Dia mengurai. Soal aturan atau regulasi, nerupakan kewenangan MK dalam melakukan judicial review atau memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu peraturan perundang-undangan yang hirarkinya berada di bawah undang-undang seperti, peraturan pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Perda Provinsi dan Perda Kab/Kota, bertentangan atau tidak dengan undang-undang, termasuk PTUN.

“Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada eksekutif hanya dalam konteks melantik, tidak dalam konteks melakukan penilaian hukum. Sehingga hemat saya, seyogyanya Plt Gubernur Aceh atau nama Gubernur Aceh dan Pemerintah Aceh, melantik saja Ketua MAA terpilih dengan keputusan (besluid/beschikking),” usul dia.

Nah, jika ada permasalahan orang perorangan atau suatu badan hukum perdata yang memiliki legal standing merasa rugi serta diderita sebagai akibat dikeluarkannya keputusan gubernur (beschikking) terhadap penetapan Ketua MAA terpilih, selanjutnya dapat melakukan gugatan ke PTUN dengan alasan/dasar gugatan (posita) bahwa, ada dugaan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undngan yang dilanggar dalam pemilihan Ketua MAA.

Selanjutnya, hakim di PTUN lah yang melakukan penilaian hukum apakah pemilihan Ketua MAA tersebut bertentangan dengan prosedur/mekanisme, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undnagan (dalam hal ini Qanun Provinsi NAD No 3 Tahun 2004 tentang SOTK MAA).

“Prinsip VOORMOUDEN VAN RECHMATIGHEID (setiap tindakan/aktifitas yang dilakukan/telah dialukan/diambil wajib dipandang benar sebelum dinyatakan batal oleh badan peradilan yang diberi wewenang), tetaplah harus tegak dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kritik Kurniawan.

Menurutnya, bila eksekutif melakukan peran menilai hukum dalam kasus ini justru yang terjadi malah pemerintah menjadi gaduh seperti sebelumnya. “Selaku akademisi hukum saya hanya menyarankan agar Plt Gubernur Aceh mengambil pengalaman di masa Irwandi Yusuf,” saran dia.

Alasannya, semua proses telah dilalui dalam pemilihan Ketua MAA pada MUBES lalu. “Maka, asas VOORMOUDEN VAN RECHMATIGHEID tersebut mengikat para penyelenggara pemerintahan tanpa terkecuali termasuk eksekutif. Dalam dalam hal ini, eksekutif tidak diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penilaian hukum terhadap proses MUBES dalam melakukan pemilihan Ketua Lembaga Istimewa Aceh (dalam hal ini di MAA),” ulas Kurniawan.***

 

Komentar

Loading...