Diduga Terlibat Partai Politik, Ketua Panwanslu Aceh Besar Diminta Dipecat

Diduga Terlibat Partai Politik, Ketua Panwanslu Aceh Besar Diminta Dipecat
fb Syukurdi

Banda Aceh I Beberapa orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pengawas Pilkada Aceh (FMPPA) melaporkan Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Besar, Syukurdi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh. Laporan itu terkait dugaan keterlibatan Syukurdi, dengan satu partai politik nasional sebelum menjadi Ketua Panwaslu Aceh Besar.

“Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, mengaharuskan ada jeda 5 tahun nonaktif sebagai anggota partai sebelum akhirnya mendaftar menjadi calon penyelenggara pemilu. Namun, Syukurdi belum sampai 5 tahun ketika dia menjadi Calon Legeslatif (Caleg) 2014 lalu, sudah menjadi ketua Panwaslu. Maka, kita minta untuk dipecat,” jelas Ketua FMPPA, T. Khairul Razi, MT pada media ini, setelah menyerahkan bukti pada Bawaslu Aceh di Banda Aceh, Selasa, (9/1/18).

Selain itu, kata T. Khairul Razi, MT, Syukurdi juga diduga sebagai tim pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin dan Farid Nyak Umar pada Pilkada 2017 lalu. ”Makanya, kita minta Bawaslu Aceh untuk secepatnya memanggil Syukurdi untuk diperiksa, apalagi pada 2017, Panwaslu Aceh Besar telah merekrut Panwascam. Ini menjadi celah oleh calon Panwascam yang tidak lewat untuk menggugat. Karena direkrut Ketua Panwaslu Aceh Besar yang diduga tidak sah.” Tegasnya.

Ketua Bawaslu Aceh, Dr. Muklir, MAP mengaku akan mempelajari laporan yang disampaikan FMPPA. Bahkan, kata Muklir, dia akan memanggil Ketua Panwaslu Aceh Besar untuk meminta klarifikasi terkait laporan tersebut. Seandainya terbukti, Bawaslu Aceh akan melanjutkan laporan tersebut pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Apalagi, kata Muklir, seorang calon penyelenggara Pemilu saat mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, telah membuat surat pernyataan tidak terlibat partai politik, sekurang-kurangnya masa 5 tahun sebelum mendaftar. ”Kita berterimakasih pada FMPPA, artinya ada masyarakat yang peduli dengan Penyelenggara Pemilu di Aceh. Maka, secepatnya akan kita respon, namun yang berhak melakukan pemecatan adalah DKPP. Kita lapor kesana (DKPP).” Ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Aceh Besar Syukurdi membantah, tuduhan yang mengatakan dirinya terlibat partai politik. Namun, dia mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan tersebut. ”Kalau ada bukti silahkan saja. Saya siap kapan saja diperiksa, bahkan siap jika dipanggil oleh DKPP,” ujarnya singkat melalui saluran telpon Rabu sore, (10/1/18).***

Komentar

Loading...