Terkait Mutasi di BPKS Sabang

Diduga tak Melibatkan Deputi Umum

Diduga tak Melibatkan Deputi Umum
Surat telaah staf yang diduga dari Deputi Umum (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

Sabang | Kebijakan mutasi yang dilakukan Plt Kepala BPKS Sabang Razuardi  terhadap 42 pegawai lembaga itu, kini menebar aroma tak sedap. Maklum, diduga keputusan tersebut tidak melalui proses normal. Dugaan tadi, sesuai dengan surat Deputi Umum BPKS, Dr, Muslem Daud M.Ed, yang ditujukan kepada Plt Kepala BPKS Razuardi, tanggal 25 April 2019.

Kontributor MODUSACEH.CO di Sabang melaporkan. Surat dengan prihal telaah staf terkait mutasi dan bersifat internal ini berisi tujuh (7) poin pertimbangan. Pertama, pada prinsipnya Deputi Umum mengaku dapat menerima dan menjalankan semua keputusan pimpinan. Semua itu, demi kemajuan BPKS Sabang, termasuk meneruskan kutipan SK Mutasi kepada para pegawai.

Kedua, Deputi Umum mengaku secara kebetulan mengetahui adanya mutasi tersebut, ketika mendatangi langsung ruang kerja Kabag Hukum, di Biro Umum BPKS, tanggal 16 April 2019, yang sebelumnya Kabag Hukum belum pernah melaporkan hal tersebut.

Ketiga,  Deputi Umum meminta SK tadi dari Kabag Hukum dan SK-nya belum berstempel serta terlihat hanya diparaf Kabag Hukum sebelah kiri dan paraf Plt Wakil Kepala BPKSSabang sebelah kanan. Keempat, selanjutnya Deputi Umum menemui Plt Kepala BPKS Sabang untuk menyampaikan keberatan serta meminta supaya SK Plt Kepala BPKS Sabang, Nomor: 29/BPKS/2019 ditunda dan dikaji ulang. Deputi Umum juga berdiskusi dengan meminta Plt Kepala BPKS Sabang dan juga Deputi Pengawasan yang kebetulan ada di dalam ruangan Plt Kepala BPKS Sabang saat itu, supaya menyetujui kajian ulang terhadap SK dimaksud.

Kelima, Dalam rapat di Kantor Perwakilan Banda Aceh, 22 April 2019, Deputi Umum mempertanyakan apakah SK, Nomor: 29/BPKS/2019, tetap dijalankan, karena berpotensi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Alasannya, ada pejabat dan pegawai yang sekarang sedang dinas luar, tetapi para pejabat dan pegawai tersebut sudah dimutasi pada posisi lain, melalui SK tanggal 8 April 2019.

Keenam,  jawaban yang Deputi Umum dapatkan, terkait poin 5 tadi adalah, para pegawai dan pejabat eselon II dan III yang terdampak mutasi akan tetap melaksanakan tugas mereka seperti biasa hingga serah terima jabatan dan pelantikan secara resmi. Ini diperkuat dengan aturan dan kelaziman di lembaga pemerintahan dan perundangan yang berlaku.

Ketujuh, karena itu Deputi Umum melalui telaah staf menyampaikan bahwa, SK Plt Kepala BPKS Sabang, sebaiknya ditinjau kembali. Alasannya; penempatan personalia lebih sesuai merujuk pada aturan yang berlaku.

Selanjutnya, punya latar belakang pendidikan yang sesuai. Tak hanya itu, terkait adanya surat izin Plt Gubernur Aceh untuk permintaan izin mutasi, Deputi Umum mengaku belum pernah melihat surat tersebut. Karena itu, perlu dilakukan mutasi berdasarkan demosi  dan promosi.

Berikutnya, Deputi Umum berharap, mutasi yang dijalankan, disarankan sesuai tata kelola dan administrasi SDM lembaga pemerintah. Selain itu, melibatkan Kabag SDM, Kepala Biro Umum dan Deputi Umum dalam proses dan administrasi mutasi yang sesuai tupoksi. Termasuk melibatkan user di masing-masing kedeputian dan menembuskan surat mutasi ke semua deputi di lingkungan BPKS Sabang.

Nah, lepas dari semua usulan tersebut, media ini belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Deputi Umum Dr. Muslem  Daud. M.Ed, terkait kebenaran dan keaslian dari telaah staf tadi. Sebab, bisa ini palsu atau hoax. Saat dihubungi media ini, Kamis malam (25/4/2019), telpon selulernya tidak aktif.

Wakil Kepala BPKS Sabang Islamuddin yang dikonfirmasi media ini, Kamis malam (25/4/2019), tak menjawab secara detail mengenai isi telaah staf Deputi Umum tersebut. Dia hanya menjawab singkat bahwa kebijakan mutasi yang dilakukan pihaknya, sudah sesuai aturan dan mendapat izin dari Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang juga Gubernur Aceh (Plt. Gubernur Aceh).

Apakah kami bisa mendapatkan surat permohonan mutasi dari BPKS Sabang kepada Gubernur Aceh dan sebaliknya surat izin dari Gubernur Aceh (Ketua DKS)?  “Baik, karena ini sudah malam, besok akan saya kirimkan,” jawab Islamuddin.

20190425-islamuddin01

Sekedar mengulang, Kepala BPKS Sabang Razuardi melakukan mutasi sejumlah pejabat dan staf di lembaga tersebut. Itu tertuang dalam surat keputusan (SK), Nomor: 29/BPKS/2019, tanggal l8 April 2019. Dari data yang dimiliki media ini, ada 42 pejabat dan staf yang bergeser serta non job alias bangku panjang.

Misal, M. Fauzi Daud, sebelumnya Kabiro Umum dan Humas (grade 14) dimutasi sebagai tenaga ahli Deputi Umum (grade 12). Selain itu ada nama M. Reza Pahlevi ST, Direktur Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (grade 14), dipindahkan menjadi tenaga ahli Direktur Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (grade 12).

Sementara itu, Hendra Hardiansyah yang sebelumnya Tenaga Ahli Deputi Umum (grade 12), mendapat promosi sebagai Kabiro Perencanaan dan Sistem Informasi. Termasuk Rizal Rismawan, sebelumnya Kabiro Perencanaan dan Sistem Informasi (grade 14), dipromosi menjadi Direktur Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (grade 14). Ada juga nama Maulauddin Yacob, sebelumnya Tenaga Ahli Deputi Komersial dan Investasi (grade 12), menjadi Direktur Promosi dan Kerjasama (grade 14).

Wakil Kepala BPKS Sabang, Islamuddin ST membenarkan adanya mutasi tersebut. Katanya, mutasi ini dilakukan, setelah mendapat izin dari Plt Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS). “Sebelumnya kami telah mengirim surat kepada Ketua DKS dan berdasarkan Surat Gubernur Aceh selaku Ketua DKS, Nomor: 515/5578, tanggal 5 April 2019, perihal permohonan persetujuan mutasi pada BPKS.  Maka, baru kami lakukan,” jelas Islamuddin. Itu sebabnya kata Islamuddin, mutasi adalah hal biasa untuk pengembangan organisasi di BPKS,  peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.***

Komentar

Loading...