Terkait Pembatalan Sepihak Qanun Bendera Aceh

Ketua DPR Aceh Menduga Sebagai Bentuk Ketidaksetujuan Pemerintah Pusat

Ketua DPR Aceh Menduga Sebagai Bentuk Ketidaksetujuan Pemerintah Pusat
Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman, SE,MSM (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Tgk Muhammad Sulaiman, SE, MSM menegaskan. Pihaknya akan menghadap Kementreian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, untuk membahas pembatalan sepihak yang dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo atas Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera lambang Aceh.

Itu disampaikan,  saat wartawan MODUSACEH.CO bertemu di ruang kerjanya, Jl. Tgk Daud Beureueh No. H.M. Kota Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Kamis, 1 Agustus 2019.

Katanya, sampai saat ini DPR Aceh tidak menerima surat pemberitahuan yang disampaikan Kemendragi kepada DPRA. “Kita akan menghadap Kemendagri. Karena sampai saat ini saya belum mendapatkan surat pemberitauan itu,” kata Sulaiman.

Menurutnya, DPRA dan Pemerintah Aceh telah membuat qanun tersebut dan sudah disahkan. Sebab itu, dia menduga pembatalan sepihak yang dilakukan Kemendagri merupakan bentuk dari sikap pemerintah pusat yang tidak setuju dengan perdamaian di Aceh.

“Ini bukan kelalian Pemerintah Aceh dan DPRA, karena qanun tersebut sudah disahkan. Mungkin, karena ini menyangkut dengan perdamaian Aceh, maka pemerintah pusat kurang setuju dengan hal tersebut,” duganya.

Sebab itu, DPR Aceh akan terus memperjuangkan isu-isu perdamaian yang sudah disepakati sebelumnya dalam MoU dan Undang-Undang Perdamaian Aceh (UUPA). “Kita akan menghadap Pak Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai orang yang bertanggungjawab dalam hal ini. Dan, melibatkan pihak-pihak pelaku mediasi perdamaian Aceh. Termasuk para pihak yang mendatangani MoU Helsinki.

Sebelumnya, Kemendagri telah melakukan pembatalan sepihak terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Itu jelas terlihat dari lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34-4791 Tahun 2016. Namun, pihak DPRA menganggap pembatalan itudi luar prosedur. Karena, tidak melalui makanisme serta tidak pernah dimusyawarahkan dengan DPR Aceh.***

Komentar

Loading...