Breaking News

Proyek Rumah Sakit Regional Aceh Tengah 2019

Diduga Oknum Pokja 43 ULP Pemerintah Aceh "Bermain" dengan Perusahaan Pemenang Lelang

Diduga Oknum Pokja 43 ULP Pemerintah Aceh "Bermain" dengan Perusahaan Pemenang Lelang
Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh Daerah Pemilihan IV Aceh Tengah – Bener Meriah Hj Ismaniar dan Anggota Alaidin Abu Abbas saat meninjau pembangunan Rumah Sakit Umum Regional Wilayah Tengah di Pegasing, Aceh Tengah, Selasa, 9 Juli 2019 (Foto: lintasgayo.co)
Rubrik

Banda Aceh | Satu salinan surat klarifikasi, terkait pemenang lelang proyek Rumah Sakit Rujukan Regional di Aceh Tengah masuk ke redaksi media ini beberapa hari lalu.

Surat tanggal 30 Agustus 2019 itu, berisi pengaduan hasil evaluasi pemenang lelang yaitu, PT Pulau Bintan Bestari.

Rahasia! Begitu tulis klasifikasi surat bernomor istimewa ini. Herannya, entah siapa yang mengirim surat tersebut, dalam amplop tertutup dan tanpa identitas pengirim.

Diduga, surat tadi diantar langsung pada malam hari dan diletakkan di depan pintu masuk Kantor Redaksi MODUS ACEH. Begitu dibuka, isinya memang mengejutkan.

Maklum, selain berisi penjelasan mengenai dugaan perbuatan “curang” dari proses lelang tersebut. Perusahaan pemenang yaitu PT Pulau Bintan Bestari, juga dinilai tidak memenuhi syarat yang diminta Kelompok Kerja (Pokja 43), ULP Provinsi Aceh, dibawah kendali Ketua Pokja 43 Mutaqqin dan Kepala ULP saat itu, Irawan Pandu Negara.

Entah itu sebabnya, pengirim laporan yang mengatasnamakan; Koalisi Kontraktor Aceh ini, mengirim tembusan  kepada 14 dinas dan institusi. Mulai dari Aceh hingga Jakarta.

Dimulai kepada Presiden RI,  Ketua MARI, Menteri PUPR, Jaksa Agung, Ketua KPK,  Kapolri RI hingga Dirjen Bina Konstruksi,  Kementerian PUPR di Jakarta.

Selain itu kepada Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kajati Aceh,  Inspektorat Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh serta Kepala ULP Pemerintah Aceh dan Ketua POKJA 43 ULP Pemerintah yaitu, Mutaqqin.

Nah, surat tadi dimulai dengan menjelaskan tentang isi Pasal 117, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Disebutkan, dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang tidak sehat, dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Dalam sistem pemeriksaan dan mengevaluasi penawaran yang dilakukan pihak Pokja sangatlah tidak transparan dan meragukan sehingga hasil keputusan tidak bisa diterima secara rasional.

Pokja penyelenggara tidak meneliti secara mendetail perusahaan yang akan di menangkan sehingga tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Pokja 43 dituding telah memenangkan PT. Pulau Bintan Bestari, namun tidak memenuhi syarat dalam proses pelelangan.

Tragisnya, perusahaan pemberi dukungan rangka baja diduga palsu atau fiktif. “Kami menduga telah terjadi  KKN  antara penyedia (kontraktor) dengan oknum Pokja. Terutama dalam hal   dukumen yang tidak lengkap,” ungkap sumber ini.

Tak hanya itu sebutnya, antara oknum Pokja dan penyedia ada kesepakatan pat gulipat untuk bisa menang.

“Buktinya, semua dokumen persyaratan  yang salah, baru dan diberi kesempatan untuk diperbaiki oleh oknum Pokja, setelah perusahaan tadi ditetapkan sebagai pemenang. Sebab, ada kekhawatiran dari Dinas Kesehatan Aceh, akan meminta dukumen yang asli,” ungkap sumber tersebut.

Ironisnya, semua surat dukungan tidak melampirkan/menyebutkan detail komponen, jumlah komponen, jenis komponen dan spesifikasi komponen yang didukung.

Sayangnya, media ini berusaha untuk bertemu dan mengkonfirmasi pada Dirut PT Pulau Bintan Bestari serta Ketua Pokja 43 Mutaqqin melalui orang dekatnya.

“Saya sudah tanya, dia tidak mau dikonfirmasi.Sementara ada delapan nomor Mutaqqin, tapi satu pun tidak aktif, kecuali kalau dia perlu dengan saya,” jelas orang dekat tadi. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...