Iklan HUT 16 TAHUN MODUS ACEH

Melirik Standar Kompetensi Manajerial Calon Sekda Aceh (selesai)

Diduga, Nova Iriansyah Lebih Memilih Taqwallah?

Diduga, Nova Iriansyah Lebih Memilih Taqwallah?
Foto: aceHTrend.com
Sumber
Muhammad Saleh/Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

MODUSACEH.CO | Walau akhirnya mendapat restu, satu dari tiga nama yang disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada Presiden RI, Joko Widodo. Namun beredar kabar, dewi fortuna seperti akan memihak kepada dr. Taqwallah sebagai Sekdaprov Aceh, mengantikan Teuku Dermawan yang memasuki purna tugas.

Tak sulit memang untuk mengendus kemungkinan ini. Misal, saat Sekdaprov Aceh Dermawan menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu. Nova Iriansyah menunjuk Taqwallah sebagai pelaksana harian (Plh).  Sekda Aceh. Padahal, jabatannya sebagai Asisten II Pemerintah Aceh dan Kepala P2K, sudah sangat menyita waktu dan perhatiannya.

Tak hanya itu, Nova juga memberi kepercayaan kepada Taqwallah sebagai Ketua Dewan Pengawas PDPA. Itu sebabnya, banyak pihak haqqul yakin Nova Iriansyah akan memilih Taqwallah dari pada Kamaruddin Andalah dan M. Jafar.

Tentu, ini baru andai-andai. Faktanya Taqwallah terus “menempel” Plt Gubernur Aceh. Malah, sempat berkantor di Rumah Dinas Plt Gubernur Aceh, Blang Padang, Banda Aceh hingga larut malam.

Dan, walau tiga nama yang dikirim kepada Presiden RI. Diduga, akan ada catatan khusus untuk satu nama ini yaitu; Taqwallah.

Disisi lain, juga beredar kabar, Taqwallah didukung sejumlah pimpinan partai politik di Aceh. Baik partai nasional maupun lokal, khususnya Partai Aceh (PA). Dugaan ini memang cukup beralasan. Sebab, Taqwallah juga cukup dekat dengan Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem.

Sejumlah sumber media ini menyebutkan. Sesuai hasil seleksi yang diikuti. Taqwallah memang meraih nilai tertinggi, selain Kamaruddin Andalah dan M. Jafar. Hanya saja, di era keterbukaan saat ini,  publik di Aceh tak pernah tahu hasil tes tersebut secara terbuka di media pers.

Sebut saja, nilai yang diraih dari masing-masing calon Sekda Aceh tersebut, berdasarkan materi yang diuji. Ini dimaksudkan, agar tidak melahirkan keraguan dan sak wasangka dari proses seleksi yang dilakukan.

Berbeda dengan proses seleksi Sekdaprov Sumatera Utara misalnya. Panitia seleksi justeru membuka ruang kepada publik untuk menilai dan memberi informasi tentang track record calon. Itu dilakukan melalui forum diskusi terbuka.

20190112-diskusi-sekdaprov-sumatera-utara

Diskusi tadi dilakukan beberapa kali dengan menghadirkan berbagai unsur. Baik akademisi, aktivis LSM, birokrat serta jurnalis. Diskusi ini bertajuk; Membahas Rekam Jejak Kinerja Sosok Calon Sekda Provinsi Sumut serta hubungan sosialnya di muka publik, Kamis, 29 Maret 2018, di Medan.

Nah, forum diskusi tersebut sepakat mengusung dan merekomundasi lima Kriteria Calon Sekda Propinsi Sumatera Utara. Pertama, bebas dari kasus korupsi dan masalah hukum. Kedua, mampu menjalin komunikasi dilingkungan Pemerintahan  Provinsi Sumut.

Ketiga, memiliki prestasi pada saat mengemban jabatan. Keempat, memiliki pemberitaan negatif paling sedikit dan kelima, tidak rangkap jabatan baik di pemerintahan dan non pemerintahan.

Selain itu, publik dapat memberikan masukan dari calon yang ada, apakah memenuhi kriteria di maksud dengan akurasi dan validasi data (bukan hoax). Bisa jadi, rakyat Sumatera Utara sudah trauma karena dua Gubernurnya yaitu; Samsul dan Gatot terjerat hukum di KPK. Sehingga tak mau kecolongan lagi.

Dapatkah semua itu dijadikan jaminan? Tentu tidak. Semua itu sangat tergantung pada penguna atau user yaitu, Gubernur. Namun, untuk memenuhi keinginan dan keterbukaan dari publik, tentu tak salah jika proses seleksi calon Sekda Aceh, juga digelar diskusi publik, seperti dilakukan di Sumatera Utara. Namun apa lacur, semua sudah berlalu dan terjadi.

Sayangnya,  itu tidak dilakukan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui tim seleksi. Posisi dan jabatan Sekda Aceh, seolah-olah menjadi sangat privat dan tak bisa disentuh secara luas, karena semata-mata domain atau ranah Gubernur Aceh secara sepihak.

Untungnya, hingga saat ini, belum ada satu pun elemen masyarakat Aceh, baik mahasiswa, aktivis LSM maupun lembaga lainnya, termasuk media pers yang meminta untuk diumumkan secara terbuka hasil seleksi calon Sekda Aceh ini. Hal itu bukanlah “haram” untuk dilakukan. Sebab, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, memberi dan menjamin itu dilakukan.

Lantas, bagaimana dengan Taqwallah? Dari tiga nama yang dihasilkan tim seleksi. Dia merupakan “jagoan” yang sudah empat kali diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK, terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf. Sementara Kamaruddin Andalah dan M. Jafar, juga diminta keterangan sebagai saksi oleh penyidik KPK. Namun, tak sebesar Taqwallah.

Yang jadi soal adalah, pernahkah Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah berpikir tentang nasib ketiga calon ini ke depan, terkait proses hukum di KPK? Jangan sampai, begitu dilantik, langsung berurusan dengan KPK, karena kasus yang masih tersisa di lembaga anti rasuah tersebut.

Sekali lagi, dibandingkan dengan pejabat eselon II di Pemerintah Aceh. Hanya dr. Taqwallah yang empat kali diminta kesaksian oleh KPK, terkait kasus yang menerpa Irwandi Yusuf. Ini "bola panas" Bung!

Berkaca pada Sumatera Utara, Riau, Jambi serta Kota Malang. Jerat yang dipasang KPK tak hanya pada Gubernur, anggota DPRD/DPRK maupun Walikota. Lebih dari itu, menjerat sejumlah pejabat dibelakangnya.Mulai dari Sekda, para asisten sehingga menjadi jamaah penghuni Rumah Tahanan Lembaga Anti Rasuah tersebut.

Kini, bola sudah berada di tangan Presiden RI Joko Widodo. Secara aturan dan undang-undang. Presiden tak bisa menolak apa yang diajukan Plt Gubernur Aceh. Kecuali, dalam proses seleksi terdapat mal administrasi atau dugaan penyimpangan lainnya, sehingga dapat mengugurkan tiga nama yang disampaikan tadi.

Namun, bukan mustahil, proses seleksi Sekda Aceh telah terjadi “mal politik”. Artinya, ada kepentingan partai politik tertentu. Sementara, PDIP sebagai partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada 2017 lalu, harusnya juga diajak bicara.

Kita berharap, semoga ini tak akan menjadi celah bagi Presiden RI Joko Widodo, untuk memilih nama lain, selain dr. Taqwallah yang disebut-sebut dan duga menjadi golden boy dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Ya, semua menjadi mungkin untuk ditetapkan. Bisa jadi Kamaruddin Andalah, M. Jafar atau tetap pada Taqwallah. Karena itu, jangan anggap sepele PDIP.***

Komentar

Loading...