Terkait Kasus Dugaan Korupsi PDKS

Diduga, Keluarga Mantan Bupati Simeulue Terima Aliran Dana Korupsi PDKS Rp 2,5 Miliar.

Diduga, Keluarga Mantan Bupati Simeulue Terima Aliran Dana Korupsi PDKS Rp 2,5 Miliar.
Serambi Indonesia
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Penyidikan kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dari tahun 2002 hingga 2012 terus dikembangkan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Hasilnya, diduga keluarga Darmili, mantan Bupati Simeulue, yang juga tersangka dalam kasus tersebut menerima aliran hasil korupsi Rp 2,5 miliar.

“Kita telah periksa keluarga Darmili, mulai dari anaknya (ID) hingga istrinya (Wakil Bupati Simelue, Afridawati). Kuat dugaan, hasil korupsi ini juga dinikmati keluarga,” ungkap Kajati Aceh, Irdam,SH., MH melalui Kasi Penkum, Munawwal, SH., MH, di Banda Aceh, Rabu (23/9/2019).

Menurut Munawwal. Kasus PDKS masuk dalam kasus supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu sebabnya, pihaknya harus melakukan konsultasi dalam penyelidikan hingga pemeriksaan saksi tambahan kasus tersebut dengan KPK. Hingga saat ini, tim auditor dari Kejati Aceh telah siap menghitung kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Jumlahnya, ada sekitar Rp 2,5 miliar.

“Tersangkanya masih satu (Darmili). Tapi, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah. Bisa jadi dari keluarganya, tapi kita tidak akan bocorkan dulu, takut nanti calon tersangka menghilangkan barang bukti yang bisa menyulitkan penyidik,” ungkap Munawwal.

Dia berjanji akan segera merampungkan kasus tersebut dan mengirim pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk disidangkan. Hanya saja, pihaknya tinggal menunggu sebahagian  berkas dari tim audit yang telah didatangkan Kejati Aceh ke Simelue.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Aceh menemukan kerugian negara senilai Rp 51 miliar dalam penyertaan modal PDKS, dari tahun 2002-2012 senilai Rp 227 miliar yang bersumber dari APBK Simeuluen 2002-2012

Sejak ditangani Kejati Aceh 2015 lalu, kasus ini belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Alasannya, karena pihak Kejati Aceh belum memiliki hasil perhitungan kerugian negara.

PKDS merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Selama ini penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan PDKS sejak pertama didirikan tahun 2002 maupun saat dihentikan operasionalnya sebelum dilakukan kerja sama operasional (KSO) pada 2012.

PDKS menguasai lahan perkebunan sawit seluas 5.000 hektare pada dua lokasi, kawasan pegunungan Kecamatan Teupah Selatan dan Teluk Dalam. Pada tahun 2012, operasional PDKS dihentikan Pemkab Simeulue karena tidak berdampak positif bagi kemajuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Simeulue, meski telah menghabiskan anggaran Rp 227 miliar sejak 2002.***

Komentar

Loading...