Posisi Wali Nanggroe Terus Digoyang

Diduga Ada “Pemain Besar”  Yang Bersinergi

Diduga Ada “Pemain Besar”  Yang Bersinergi
Aktivis Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA), melakukan pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal M Piliang, M.Si (Foto: visioner.id)

Banda Aceh | Walau telah dikukuhkan melalui Sidang Paripurna Khusus DPR Aceh, 14 Desember 2018 lalu. Nyatanya, posisi dan kedudukan Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malek Mahmud Al-Haytar terus digoyang.

Senin pekan lalu misalnya, sekelompok mahasiswa dan pemuda asal Aceh di Jakarta, yang tergabung Pusat Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA), melakukan pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal M Piliang, M.Si di Gedung Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat.

Mereka menilai, pemilihan dan pengukuhan Tengku Malek Mahmud Al–Haytar  sebagai Wali Nanggroe Aceh, cacat secara hukum. “Sebelumnya, GEMPA sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri yang berisi Nota Keberatan. GEMPA meminta kepada Mendagri untuk memperkuat Lembaga Wali Nanggroe. Selain itu, GEMPA juga menyampaikan bahwa proses terpilihnya kembali Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023, tidak sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013, atas perubahan Qanun Nomor 8 tahun 2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh. GEMPA juga menjelaskan bahwa telah melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR Aceh, 28 januari 2019 lalu,” ujar Koordinator Pusat Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh ( GEMPA ) Husnul Jamil.

Menurut Husnul Jamil, Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh ( GEMPA ) diundang secara langsung untuk beraudiensi dengan Dirjen OTDA Kemendagri, membahas polemik yang ada di lembaga Wali Nanggroe Aceh tersebut.

Koordinator GEMPA ini juga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, yang masuk untuk beraudiensi adalah, Novan Hermawan (Presiden Mahasiswa Universitas Az Zahra), Jalil (Presiden Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun), Aktivis Perempuan Rahmatun Phounna dan Syirhan Hirzan dari Aktivis HAM DKI Jakarta. Selebihnya puluhan mahasiswa dan pemuda Aceh Jakarta di luar pagar Kemendagri, yang melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes dalam penegakan hukum yang ada di Aceh.

Aktivis Perempuan Rahmatun Phounna menyebutkan, pihak Kemendagri sudah sepakat untuk memanggil unsur birokrasi yang ada di Aceh, terutama Wali Nanggroe Aceh, DPR Aceh, Plt Gubernur Aceh, MAA, MPU dan GEMPA untuk duduk secara musyawarah serta mengevaluasi polemik pengangkatan Malek Mahmud Sebagai Wali Nanggroe Aceh. Pertemuan tersebut akan di jadwalkan Kemendagri secara resmi, tanggal 20 Maret 2019 mendatang.

Selain itu, GEMPA juga menyampaikan kepada Dirjen OTDA Kemendagri terkait surat Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang di nilai tidak konsisten dalam menyikapi persoalan yang ada di lembaga tersebut. Surat dengan Nomor : 821.29/30367,  tanggal 17 Desember 2018, pada point nomor 6 yang tertulis; “pengukuhan tersebut tidak sinkron dan bertentangan dengan ketentuan tata cara pengukuhan Wali Nanggroe sebagaimana Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 105 Qanun Aceh tersebut. Sedangkan pada surat Nomor : 821.29/1925 yang di keluarkan pada tanggal 4 Februari 2019 mengatakan pada point 1. “bahwa kami tidak bermaksud mempermasalahkan proses pengukuhan Tengku Malik Mahmud Al–Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh yang telah mengukuhkan dirinya  pada tanggal 14 Desember 2018. Seharusnya PLT Gubernur konsisten dalam menyikapi polemik yang ada di lembaga tersebut,” ucap Rahmatun Phounna dalam pertemuan dengan Dirjen OTDA.

Selain itu kata Koordinator GEMPA,  Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh ( GEMPA) akan terus mengawal secara konsisten terhadap proses penegakan hukum yang ada di Aceh. “Kita tidak menginginkan adanya konspirasi politik atas ‘pelacuran’ hukum yang ada di Aceh. GEMPA akan terus melakukan advokasi, diplomasi serta akan menempuh jalur hukum untuk menguji proses pemilihan Malek Mahmud di Pengadilan Tinggi Negeri. Sebagai negara hukum, kami meyakinkan bahwa keputusan di pengadilanlah yang tepat dalam menerima kenyataan ini. GEMPA juga akan konsisten memperkuat Lembaga Wali Nanggroe agar tetap eksis di Aceh, sehingga kekhususan Aceh tetap terjaga sebagaimana mestinya. Kita tidak menginginkan lembaga ini stagnan dan tidak berkembang, tapi kita menginginkan Lembaga ini menjadi terobosan baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman serta membangkitkan semangat peradaban Islam dan budaya yang ada di Aceh,” tutup Husnul Jamil Koordinator GEMPA sekaligus Aktivis HAM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta.

Semudah itukah? Nanti dulu. Sumber media ini mengungkapkan. Gerakan yang dilakukan GEMPA, tidak lepas dari  adanya  sosok “pemain besar” yang tidak puas dan memiliki kepentingan dengan posisi Wali Nanggroe Aceh. Itu sebabnya, dia mengaku dapat memahami apa yang dilakukan para mahasiswa dan pemuda asal Aceh di Jakarta. Selain kurang informasi, mereka juga masih belum paham secara utuh dasar filosofis dan ideologis lahirnya Lembaga Wali Nanggroe. “Upaya itu telah terjadi sejak pengukuhan hingga keluarnya surat dari Plt Gubernur Aceh. Kami menduga,  ada skenario besar yang akan dimainkan,” ungkap sumber, yang juga orang dekat Wali Nanggroe Aceh.

20190314-pengukuhan-malek-mahmud

Pengukuhan dan peusiejuk Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malek Mahmud Al-Haytar (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Sumber tadi juga menduga, gerakan itu berasal dari internal Khatibul Wali Nanggroe yang bertalian dengan pihak-pihak tertentu. “Ini berawal dari munculnya tuntutan agar LWN diaudit. Namun, setelah diketahui publik bahwa dana itu dikelola Khatibul Wali, mereka pun kebakaran jenggot. Sebab, merekalah yang harus bertanggungjawab,” ujar dia.

Nah, setelah isu tadi terbantahkan, mereka beralih pada legalitas pemilihan dan pengukuhan. “Ini biasa, jangankan adik-adik mahasiswa. Bahkan, ada sekitar 13 staf setingkat kepala bidang (kabid) dan kepala bagian (kabag) yang membuat surat pernyataan serupa. Karena itu, Wali bermaksud melaporkan ini ke Kemendagri RI di Jakarta. Sebab, itu menyangkut etika seorang aparatur sipil negara (ASN), sebut sumber itu.***

Komentar

Loading...