Dibalik Pengakuan Darmili Soal Gratifikasi, Riswan Metro: Itu Cerita Lama Untuk Alihkan Isu

Dibalik Pengakuan Darmili Soal Gratifikasi, Riswan Metro: Itu Cerita Lama Untuk Alihkan Isu
Drs. H. Riswan NS (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Mantan Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012-2017 Drs. H. Riswan NS, menanggapi dingin tudingan Darmili bahwa dirinya dan wakilnya saat itu, Hasrul ada menerima hadiah atau gratifikasi mobil Rubicon dan Mazda sebagai “hadiah” atas pengalihan pengelolaan lahan sawit milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

Menurut Riswan atau akrab disapa Metro ini. Pernyataan Darmili merupakan kabar lama yang sengaja dihembus kembali. Tujuannya, untuk mengalihkan isu terhadap kasus yang kini menimpa politisi Partai Golkar tersebut.

"Ah biasa, itu berita lama dan apa yang disampaikan dalam berita itu adalah tidak benar. Berita tersebut juga sengaja di blow up sebagai bentuk pembunuhan karakter seseorang," kata Riswan kepada media ini melalui telpon seluler, Senin (12/8/2019).

Dia mengungkapkan, berita tersebut terkesan sengaja diciptakan sebagai upaya untuk pengalihan isu terkait kasus yg berkembang belakangan ini di Simeulue. Jelas Riswan, sebenarnya sudah ada penjelasan resmi dari Kejati Aceh, bahwa tidak ditemukan unsur pidananya dan akan segera dihentikan.

"Silahkan dikonfirmasi langsung ke Kejati Aceh untuk mengetahui perkembangan dan kepastian hukumnya," ujar Riswan.

Sebelumnya atau Sabtu, 10 Agustus 2019 lalu, mantan Bupati Simeulue, Drs Darmili, melaporkan Bupati Simeulue, Erli Hasyim, dan Riswan NS, Bupati Simeulue Periode 2012-2017, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Darmili menyeret nama Riswan dan Erli dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Laporan tersebut disampaikan Darmili, Rabu (7/8/2019), sesaat setelah penyidik melakukan pelimpahan tahap kedua (P21) berkas dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012, yang menjerat dirinya sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Darmili, Muzakir AR SH seperti diwartakan Serambinews.com membenarkan hal tersebut. Dia juga memperlihatkan bukti laporan yang diajukan kliennya ke penyidik Kejati Aceh.

Muzakir menjelaskan, Darmili melaporkan Riswan atas kasus dugaan gratifikasi yang dilakukannya saat menjabat bupati Simeulue pada 2012-2017. Muzakir mempertanyakan sikap penegak hukum yang tidak menyentuh kasus tersebut.

Riswan, sebut Muzakir, menerima gratifikasi dari PT Kasamanganda--perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PDKS saat itu--berupa sejumlah uang, satu mobil Rubicon, dua mobil Mazda, dan keuntungan sebesar lima persen dari kelapa sawit.

“Kita laporkan agar penyidik juga mengusut kasus ini. Kita sebenarnya mempertanyakan mengapa hanya anggaran semasa Pak Darmili saja yang diperiksa, sementara saat Pak Riswan tidak diperiksa,” kata Muzakir.

Sementara terhadap Erli, sambung Muzakir, kliennya melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemeliharaan jembatan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 10,8 miliar dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2,8 miliar di Dinas PUPR Simeulue. Dana itu, tambah Muzakir, diduga masuk tanpa persetujuan DPRK alias dana siluman. “Saya berharap penyidik Kejati Aceh bisa menindaklanjuti kasus yang dilaporkan Pak Darmili,” kata Muzakkir.

Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Aceh, H Munawal SH MH kepada awak media persmembenarkan adanya laporan tersebut. Menurut dia, penyidik sudah menerima laporan Darmili dan akan mempelajarinya.  “Ya, apa pun laporan yang masuk, kami akan pelajari dulu laporan itu,” jelas Munawal.

Sekedar mengulang, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh saat itu Raja Nafrizal menyebutkan,  perkara dugaan gratifikasi pemberian mobil kepada Bupati Simeulue Riswan. NS akan dihentikan.

Hal itu disampaikan Kajati Aceh Raja Nafrizal melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) T Rahmatsyah, kepada wartawan usai menggelar diskusi terfokus dengan Gerak Aceh di Kejaksaan Tinggi Aceh, Banda Aceh (24/1/2017). “Kasus ini (dugaan gratifikasi) akan ditutup,” kata Rahmatsyah kepada wartawan.

Rencana pemberhentian penyidikan perkara tersebut, kata dia, menyusul temuan penyidik yang menyebutkan mobil tersebut hanya dipinjamkan. Bukan pemberian gratifikasi. Kasus ini memang sempat menjadi sorotan sejumlah lembaga nirlaba, yakni Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh dan Care Simeulue Institute (CSI), sejak 2015 lalu.

Bupati Simeulue, Erli Hasyim, yang dimintai tanggapan soal tindakan mantan bupati Simeulue dua periode, Drs Darmili, yang melaporkan dirinya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terkait dugaan tindak pidana korupsi, menyatakan, hal itu merupakan hak pelapor (Darmili-red).

"Kalau dia lapor, itu urusannya. Tapi, soal itu semua nanti ada dinas teknis yang akan memberi penjelasan. Sebab, yang menggunakan anggaran tersebut adalah dinas teknis," tulis Erli Hasyim, dalam pesan WhatsApp (WA), seperti diwartakan Serambinew.com, Jumat (9/8/2019).***

Komentar

Loading...