Dibalik Muprov VI Kadin Aceh, Menanti Qanun Dunia Usaha Aceh

Dibalik Muprov VI Kadin Aceh, Menanti Qanun Dunia Usaha Aceh
Plt Gubernur Aceh bersama Dirut PT. Pembangunan Aceh Zubir Sahim meninjau kawasan industri Ladong di Aceh Besar, Provinsi Aceh (Foto: harianrakyataceh.com)
Rubrik
Sumber
Muhammad Saleh/Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

BERBEDA dengan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Aceh sebelumnya. Perhelatan keenam, organisasi dunia usaha (saudagar) Aceh, 18-19 Juni 2019 di Banda Aceh, nyaris menyita perhatian publik dan media pers di Aceh bahkan Nasional.

Realitas ini, tak lepas dari kondisi Kadin Aceh selama 15 tahun terakhir yang “nyaris” adem ayem dengan pola kepemimpinan dari “droe ke droe” (hanya untuk kalangan sendiri).

Itu sebabnya, sadar atau tidak, hebohnya Muprov VI Kadin Aceh tahun ini, tak lepas dari peran Ketua Pengarah (SC) Muhammad Mada atau akrab disapa Cek Mada serta Ketua Panitia (OC), H.Muhammad Iqbal (Iqbal Piueng).

Lihatlah, keduanya dengan lihai dan mampu memantik “emosi” serta adrenalin publik dengan nilai tawar dana partisipasi atau kontribusi Rp 1 miliar untuk setiap calon ketua umum, yang kemudian diturunkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia menjadi Rp 750 juta.

Akibatnya, berbagai reaksi muncul, terutama dari aktivis Masyarakat Anti Korupsi Aceh (MaTA). Mereka mengkritik adanya dana kontribusi tadi. Namun, kritik yang dinilai tanpa pemahaman ini, dengan lugas ditepis Cek Mada dan Iqbal Piueng.

Hasilnya, menjawab secara terbuka, soal nyali empat dari lima calon yang sempat mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum Kadin Aceh. Bayangkan, hanya satu nama yaitu, H. Makmur Budiman yang “bertaji” alias mendaftarkan diri. Sisanya, tak lebih mendompreng popularitas gratis di media pers. Duh, lebay!

Soal kritik dari MaTA, bisa jadi mereka belum banyak tahu dan memahami secara utuh regulasi dan konstitusi (AD/ART) serta pedoman organisasi (PO) yang berlaku pada induk organisasi para pebisnis ini. Terutama posisi Kadin sebagai aktor diplomat komersial (perdagangan), yang merupakan perkembangan dari diplomasi multi jalur (multi-track diplomacy). Jadi, maklum saja dan tak perlu menghabiskan energi pada yang tidak perlu.

Di sisi lain, dinamika Muprov VI Kadin Aceh 2019 semakin menarik perhatian untuk dipahami, terkait peranan dunia usaha Aceh di pentas perdagangan daerah, nasional serta internasional maupun sebagai mitra strategis Pemerintah Aceh.

Karena itu, Muprov VI Kadin Aceh 2019, dipahami kalangan dunia usaha Aceh, sebagai titik bangkit, setelah nyaris “mati suri” selama 15 tahun terakhir. Tak hanya itu, Kadin Aceh juga diharapkan mampu menjadi mediator dan dinamisator bagi rumah besar dunia usaha di Aceh. Sehingga mampu menjadi pelindung dan pengayom untuk pelaku usaha di Aceh dari berbagai praktik  atau persaingan tidak sehat, yang memang sedang marak terjadi saat ini.

Jalan sutra ini tidaklah sulit. Sebab, setelah reformasi serta terwujudnya perdamaian di Aceh, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinkin, Finlandia. Ada MoU Helsinki dan turunannya; Undang-Undang No: 11/2006, tentang Pemerintah Aceh. Disinilah, keterlibatan Kadin di Aceh dituntut secara optimal.

Pintu masuk, soal pengaturan dan pembangunan ekonomi misalnya. Aceh diberi kewenangan untuk menguasai dan mengelola sumberdaya alam sendiri (Pasal 155 ayat 2, 156, 160, 162). Pengelolaan perizinan (Pasal 151, 162 ayat 2 & 3, 165, 170, 174, 214. Bahkan, mengelola sumber-sumber penerimaan (Bagian Kedua, Pasal 179 – 201).

Di sektor belanja publik wajib, UUPA mengamanatkan adanya pembiayaan pendidikan (30 % dari tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi). Sebagian dari Dana Otonomi Khusus ( 20% APBA/APBK). Ada juga  Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial serta kesehatan.

Sementara, potensi yang dapat dikembangkan juga sangat begitu luas. Contohnya, pertanian dan agroindustri/agrobisnis, sumber daya energi, perikanan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan menengah maupun koperasi berbasis syariah.

Tapi, fakta sering tak seindah yang dibayangkan. Misal, bagaimana Kadin bersama Pemerintah Aceh, membangun perekonomian daerah yang terintegrasi secara nasional dan internasional, tanpa ada hambatan fundamental.

Sebab, hambatan itu tetap saja ada dan terjadi. Misal, lemahnya koordinasi antar sesama birokrat (karena ego-sektoral dan ego wilayah) dan antar birokrat dengan pihak swasta (track-three diplomacy) dan dunia usaha dengan sektor perbankan. Belum lagi koordinasi dan komunikasi antara provinsi dengan kabupaten dan kota.

Itu disebabkan regulasi yang tumpang tindih, infrastruktur yang belum memadai untuk aktivitas perekonomian, dan masih kurang dilibatkannya stakeholders/non-pemerintah yaitu; Kadin, harus diperbaiki dan rajut kembali.

20190616-ukm-aceh

Industri (Usaha) Kecil dan Menengah Aceh (Foto: SmartBisnis)

Caranya dengan melibatkan dalam proses pengambil kebijakan, terkait perdagangan (dunia usaha) di Aceh sehingga mampu memancing investasi dari investor dalam negeri maupun internasional. Disinilah, peran Kadin (pihak non-pemerintah) sebagai aktor utama dalam perdagangan, industri, infrastruktur, jasa, usaha kecil dan menengah. Termasuk koperasi harus optimal. Sebab, negara (Pemerintah Aceh) hanya memiliki fungsi regulasi, bukan pelaksana kegiatan.

Fungsi dan peran ini sangat kuat, sebab didukung dalil (regulasi) yang kuat pula. Kadin adalah organisasi yang menjadi payung bagi dunia usaha Indonesia. Ini sesuai Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1987, sebagai satu-satunya organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia. UU tersebut juga memiliki landasan operasional kegiatan yang berpedoman pada anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Kadin yang disahkan melalui Keppres 17/2010.

Karena itu, prakarsa pendirian Kadin tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dalam memudahkan koordinasi demi kepentingan ekonomi nasional dan daerah serta antara kelompok elite penguasa (birokrat) dengan pelaku ekonomi.

Di Amerika Serikat (AS) misalnya, peran dan misi ini sudah lama terjadi. Sebut saja pendirian Commercial Chamber, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan birokrat dan pengusaha, terkait perdagangan internasional. Dalam konteks Indonesia, Kadin berfungsi sebagai organisasi khusus dan legal, mewadahi pelaku usaha di Indonesia.

Publik juga harus diberi pemahaman tentang keterlibatan Kadin sebagai aktor utama perdagangan dan industri di level daerah. Karena itu, keberadaan Kadin Aceh, diharapkan mampu mengintegrasikan koordinasi antarpelaku usaha dengan Pemerintah Aceh sebagai mitra strategis.

Memang, dalam menumbuhkan perekonomian, diperlukan kerja sama pada level daerah dengan partner dagang dari dalam dan luar negeri. Ini sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan. Targetnya, mendorong tumbuhnya transaksi ekonomi di daerah (Aceh), yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan negara secara nasional.

Singkatnya, peran Kadin Aceh ke depan adalah, menciptakan beberapa kemajuan dalam peranannya sebagai aktor perdagangan dan industri. Walau faktanya, keberhasilan merealisasikannya belumlah begitu besar, karena memang menemui beberapa hambatan.

Di sudut lain, ada peluang keberhasilan yang terbuka bebas dan harus direbut. Misal berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan di level daerah, keikutsertaan dalam kegiatan promosi dan sosialisasi aturan dan potensi ekonomi domestik, serta peran pengusaha di bawah koordinasi Kadin yang giat dalam action will.

Namun, bukan berarti tak ada hambatan yang akan ditemui. Contohnya, keterbatasan wewenang aktor, faktor kepentingan dan sumber daya manusia, tidak mengikatnya kesepakatan, serta belum kompaknya strategi dan aksi antar aktor di lapangan. Termasuk lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Ada lagi, belum optimalnya jaminan iklim investasi dan berusaha yang kondusif dari Pemerintah Aceh terhadap para investor dalam maupun luar negeri. Kedua, sarana infrastruktur masih kurang dan banyak yang rusak serta tidak lengkap.

Ketiga, masih adanya hambatan birokrasi dan kebijakan dari pemerintah  daerah yang cenderung tidak memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Keempat, masih banyaknya biaya pungutan dan biaya-biaya lain yang tidak resmi, yang sangat memberatkan investor sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Kelima, kurangnya dukungan dan pengertian masyarakat serta pejabat pemerintah terhadap pentingnya investasi dan pengusaha bagi pembangunan, sehingga sering ditemui investor dan atau pengusaha justru dibebani dengan berbagai hal yang tidak perlu.

Keenam, belum ada distribusi dan pengaturan yang tegas dalam pengelolaan investasi dan usaha secara adil bagi masyarakat daerah, sehingga sering menimbulkan kecemburuan dan tuntuan masyarakat, yang bermuara pada timbul berbagai gangguan masyarakat terhadap investasi yang dijalankan (baca: Kasus PT.EMM dan PT. Mifa Bersaudara).

Nah, disinilah optimalisasi peran dan fungsi Kadin Aceh sebagai mitra strategis Pemerintah Aceh bermain, untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Maklum, di era perdagangan bebas saat ini, bukan tidak mungkin Aceh akan dibanjiri produk-produk serta pekerja dari luar negeri, sementara pengusaha lokal masih belum mampu bersaing sehingga mengancam eksistensi usaha pengusaha lokal.

Kedua, rendahnya koneksitas pengusaha daerah dengan nasional dan internasional, sehingga menjadi hambatan bagi peningkatan usaha. Ketiga, sumber daya manusia  pengusaha dan calon pengusaha yang masih rendah.

Keempat, akses dan ketersediaan permodalan yang masih sulit dan rendah dari perbankan (dengan berbagai dalil dan alasan). Kelima,  belum sinkron dan tidak konsistennya aturan antara pusat dan daerah. Keenam, masih maraknya kriminalisasi dan penegakan hukum yang sesat terhadap pengusaha daerah maupun nasional.

Karena itu, saatnya Kadin Aceh bersama DPR Aceh mengusulkan kepada Pemerintah Aceh untuk melahirkan satu turunan regulasi berupa; Qanun Dunia Usaha Aceh, yang bersandar pada UU 1/1987, tentang dunia usaha (nasional), Keppres 17/2010, tentang AD/ART Kadin dan tentu saja, UUPA. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...