Dibalik Ajakan "Bek Teungeut" Ketua KNPI Aceh (bagian satu)

Dibalik Ajakan "Bek Teungeut" Ketua KNPI Aceh (bagian satu)
Foto: Fb Adly Jay Lanie

MODUS ACEH.CO | Pemuda Aceh Utara “bek tengeut” (jangan tidur). Begitu ajakan Ketua DPD I KNPI Aceh Wahyu Saputra dalam sambutannya, usai melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD II), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Utara Periode 2018-2021, dibawah kepemimpinan Agus Hidayat Thaib.

Pelantikan itu, sekaligus dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Sabtu, 28 April 2018, di Hotel Lido Graha Lhokseumawe.

Sekilas, tak ada yang luar biasa dari ajakan Wahyu, begitu dia akrab disapa. Selanjutnya, Wahyu memaparkan berbagai visi, misi dan program kerja DPD I KNPI Aceh selama kepemimpinnnya. Mulai dari mencetak interprenuer muda, memberantas narkoba hingga program ibadah umrah ke tanah suci dan rencana mengunjungi Masjidil Aqsa di Palestina.

Itu sebabnya, saya pun menjadi heran tak kala status akun media sosial (facebook) Firman Saputra bersama Hayatullah Khumaini menulis; Maksud dari judul berita ini adalah....KNPI Aceh Utara bek teungeut. "Kantor KNPI ACEH UTARA Dikuasai MILITER". Kira-kira demikian.

Munculnya komentar Firman Saputra dan Hayatullah Khumaini, terkait berita yang dipublikasi MODUSACEH.CO dengan judul; Ketua KNPI Aceh Wahyu Saputra: Pemuda Aceh Utara "Bek Teungeut"! Ternyata, mendapat tanggapan serius dari warganet.

Nah, adakah yang aneh dari pernyataan Wahyu Saputra? Terlintas dalam pikiran, apakah colekan Hayatullah Khumaini dan Firman Saputra ini sebatas hiperbola, satire, sarkasme, parodi atau ada ketidak-senangan mereka pada Wahyu secara personal. Sebab, sekali lagi menurut saya, ajakan Wahyu biasa saja dan masih dalam batas normatif.

***

Menyebut nama KNPI, bagi saya pribadi ada beberapa garis arsil yang hingga kini masih membekas. Baik suka maupun duka.

Soal suka misalnya, karena saya sudah duduk di jajaran Pengurus KNPI Aceh Utara, saat kelas III SMA. Ini buah dari keikutsertaan saya pada Pendidikan Kepemimpinan Siswa (PKS) yang digelar organisasi tersebut.

Nama saya kemudian dimasukkan dalam jajaran pengurus bidang. Disusul kemudian kuliah di Unimal Lhokseumawe dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), AMPI, Pemuda Panca Marga (PPM) dan kembali sebagai Wakil Ketua di KNPI Aceh Utara. Mulai dari Munawar Kasem (almarhum), M. Johan (kami panggil Bang Johan) hingga Terpiadi A. Majid (Bang Ter).

20180430-pentas-seni-dan-budaya-di-gedung-knpi-lhokseumawe

Pentas Seni dan Budaya di Gedung KNPI Lhokseumawe (youTube)

Kedua, wilayah organisasi ini ketika itu sangat luas, dari Panton Labu hingga Samalangga, karena Aceh Utara masih satu, belum terbagi dengan Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe.

Kenangan indah dan sulit terlupakan adalah, saat menelusuri malam yang gelap, menemani Pak Ketua, melantik Pengurus Kecamatan (PK) KNPI di seluruh pelosok Aceh Utara. Padahal, kondisi Aceh masih berstatus daerah konflik bersenjata.

Tak jarang kami harus buru-buru pulang dari Sawang dan Leubu, usai melantik pengurus kecamatan, begitu mendapat kabar ada kontak senjata dan sweping di jalan.

Lantas, dimana sisi dukanya? Batin saya menjerit, hati saya berontak saat mengetahui adanya penyiksaan di Gedung KNPI Aceh Utara, 9 Januari 1999. Kantor yang dulu tempat kami mengagas berbagai ide dan program kepemudaan di Aceh Utara. Seketika, informasi itu menyebar ke seluruh Indonesia dan dunia. Sebab, diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana.

Sedikitnya, lima warga sipil meninggal dunia dan  23 mengalami luka berat serta 21 luka ringan.

Sayangnya, tak ada advokasi dari DPD II KNPI Aceh Utara dan DPD I KNPI Aceh, ketika itu. Sedikit cerita justeru saya dapat dari Zubir Baziat (almarhum), Pengurus DPD II KNPI Aceh Utara dibawah kepemimpinan Muzakir SH. Itu pun dengan penuh rasa takut dan khawatir dia bercerita, karena status saya saat itu sudah menjadi wartawan.

Inisiatif kemudian muncul dari kawan-kawan atau Pengurus Badko HMI Aceh. Kami sepakat menurunkan tim advokasi secara diam-diam serta dibantu kawan-kawan HMI Cabang Lhokseumawe.

Nah, ketika semua data dan fakta dari peristiwa memilukan itu kami dapatkan, sebagai Ketua Umum Badko HMI Aceh saat itu, saya melakukan komunikasi dengan Pengurus dan Ketua DPD I KNPI Aceh, Andaman Ibrahim. Tujuannya, bersama-sama melakukan advokasi dan investigasi, untuk kemudian mencari jalan keluar penyelesaian.

Setidaknya, status Gedung KNPI Aceh Utara,  yang seketika beralih fungsi alias berpindah tangan hingga kini, dapat terselamatkan. Tapi, harapan itu tak kami dapatkan alias pupus. Hampir seluruh Pengurus DPD II KNPI Aceh Utara dan DPD I KNPI Aceh ketika itu mengaku, tak mau ambil resiko.

Saya ingat betul, dari seluas areal gedung tersebut, ada satu pojok ruangan yang kami jadikan kantor sekretariat. Satu sisinya lagi, Kantor Gerakan Pramuka Aceh Utara. Selain itu, ada ruang atas dan beberapa ruang di bagian belakang, bekas tempat kursus mengetik dan bahasa Inggris yang dijalankan almarhum Yacob Hamzah, dan dijadikan beberapa pengurus sebagai tempat tinggal. 

Untuk mengisi kekosongan dan aktivitas, ruang dalam gedung digunakan untuk latihan badminton (sore dan malam hari), latihan bela diri seperti karate serta kempo. Sesekali digunakan untuk acara seremonial, pentas seni dan budaya. Terutama saat peringatan Sumpah Pemuda dan HUT Kemerdekaan RI, setiap tanggal 17 Agustus. Termasuk kegiatan pertemuan yang dilakukan jajaran Korem 011/Lilawangsa serta Kodim 0103/Aceh Utara.

Soal sumbangan dana tak terikat yang diterima dari pihak ketiga saat itu, digunakan untuk biaya keberhasihan serta listrik.

Sayangnya, baik Ketua DPD II KNPI Aceh Utara ketika itu Muzakir SH maupun unsur DPD I KNPI Aceh, tak kuasa berbicara, apalagi mencari cara. Maklum, situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan untuk mereka banyak bicara.

Titik puncaknya adalah, atas nama ketua umum saat itu, saya menyatakan; Badko HMI Aceh keluar dari keanggotaan KNPI Aceh!

Tentu setelah mendapat persetujuan dari pengurus harian. Satu keputusan pahit dan membuat banyak pihak kecewa serta sarat resiko yang harus saya terima adalah; berhenti dari jabatan Ketua Umum Badko HMI Aceh, dengan berbagai alasan dan tekanan dari eksternal yang kemudian dimainkan secara internal oleh oknum kepengurusan Badko HMI Aceh serta  Ketua HMI Cabang Lhokseumawe M. Dahlan A. Rahman dan Ketua HMI Cabang Langsa, Ray Iskandar. Sementara, M. Fakhruddin, Pengurus PB-HMI sudah menunggu di Jakarta, mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk pergantian diri saya.

Nah, kisah ini pula yang tak pernah membuat saya tidur alias teunget, seperti seruan Wahyu Saputra.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...