Dianulir Sebagai Anggota Dewan Terpilih, Tgk Abdul Manaf Lapor Panwas

Dianulir Sebagai Anggota Dewan Terpilih, Tgk Abdul Manaf Lapor Panwas
Panwaslih Kabupaten Pidie saat menggelar sidang sengketa anggota DPRK terpilih Tgk Abd Manaf dari PDA yang dianulir KIP setempet, Kamis (1/8/2019).

Sigli | Merasa dirugikan karena dianulir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, terpilih. Tgk Abdul Manaf dari Partai Damai Aceh (PDA) melaporkan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) kepada Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat, Kamis (1/8/2019).

Kuasa Hukum Tgk Abdul Manaf, Muzakar, SH.I dan Teuku Safrizal, SH kepada MODUSACEH.CO, Kamis (1/8/2019) mengatakan, apa yang dilakukan KIP Pidie, super berani. Sebab mereka tidak mengkaji hukum yang lebih dalam.

Bahkan pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No 8 tahun 2006, pasal 1 ayat 6 disebutkan; Forum Kerukunan Umat Beragama, selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan pemberdayaan umat beragama.

Tujuannya, untuk kerukunan dan kesejahteraan umat beragama. "Artinya ini tidak masuk dalam ranah penerima gaji dari pemerintah," tegasnya.

Muzakar menambahkan, kursi kliennya wajib dikembalikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie. Sehingga kliennya tidak didiskriminatif, karena semua sudah sesuai aturan. Karena itu, pihaknya segera melaporkan persoalan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kita segera lapor kasus ini ke DKPP," ujar Muzakar.

Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie, Junaidi, SH kepada MODUSACEH.CO, menjelaskan, pihaknya baru menggelar sidang ajudikasi perdana yaitu pembacaan pokok permohonan. Dan, Jumat (2/8/2019), sidang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari termohon adalah KIP. "Baru kita gelar sidang perdana," katanya.

Lalu kata Junaidi, diperkirakan empat kali sidang dari persoalan tersebut. Setelah mendengar jawaban termohon, maka pihaknya akan mengajukan alat bukti pada sidang keempat sebelum putusan. "Kita belum bisa mempublikasi kepada publik persoalan ini, kecuali sudah ada keputusan baru kita umumkan kepada publik," cetus Junaidi.***

Komentar

Loading...