Breaking News

Di Balik Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA

Dekan FISIP Unimal Nilai Sejak Awal Pusat Tidak Ikhlas Terhadap Kekhususan Aceh

Dekan FISIP Unimal Nilai Sejak Awal Pusat Tidak Ikhlas Terhadap Kekhususan Aceh
Dekan FISIP Unimal M. Akmal/MODUSACEH.CO/Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | “Ini permufakatan jahat,” begitu kalimat awal yang dikemukan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Malikulssaleh (Unimal), M. Akmal, dalam pertemuan antara Dekan FISIP dan Hukum dari empat universitas ternama di Aceh, yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Unimal dan Universitas Teuku Umar (UTU) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di ruang Badan Musyarawarah DPRA, Banda Aceh, Senin (7/08/2017).

Usai menunaikan shalat Ashar, M. Akmal pada media ini mengatakan, sejak awal, pusat memang tidak ikhlas. Lanjut Akmal, ketika tim yang membahas draf MoU Helsinki dari Unsyiah, IAIN (UIN) dan Unimal yang kemudian menjadi draf Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) diserahkan kepada Kemendagri draf UUPA tersebut diubah lagi. “Sebelum jadi, UUPA itu dibahas tiga kampus, Unsyiah, IAIN dan Unimal. Kita buat tim khusus berhari-hari dan jadilah sebuah draf UUPA yang dikirim ke Jakarta atau Depdagri. Sampai di sana, diubah kembali dan hanya terakomodir 30 persen dari MoU. Banyak hal dalam MoU Helsinki yang tidak dimasukkan dalam UUPA,” ungkap M. Akmal yang juga ikut menyusut draf tentang kekhususan Aceh itu.

Parahnya lagi, sebut M. Akmal, setelah menjadi Undang-Undang Pemerintah Aceh diganggu lagi. Satu per satu mulai dicopot pasal dalam UUPA. “Sekarang, UUPA diganggu lagi. Tentang independen dicopot, soal syarat narapidana, kemudian yang terbaru pasal 57 dan 60,” kata M. Akmal.

Menurut M. Akmal pencopotan pasal dalam UUPA itu mengganggu kekhususan Aceh yang telah diatur dalam UUPA. “Hal-hal seperti itu mengganggu kekhususan Aceh. Termasuk sekarang ini, harus ada gerakan politiklah,” ajak M. Akmal.

Dalam upaya politik ini, kata M. Akmal yang tahu itu para elit bagaimana kerangka dibuat. Sebab, apa yang sedang terjadi terhadap pasal-pasal di UUPA sebagai pemufakatan jahat.   Sebut M. Akmal, Jakarta selalu memikirkan NKRI. Jakarta tidak boleh melihat sebagai daerah kekhususan.  “Ini melanggar UUD 45 yang disebutkan, memberi peluang pada daerah yang khusus,” jelas M. Akmal.

Maka, tambah M. Akmal,  ini sebuah permufakatan jahat. “Kalau saya katakan ini permufakatan jahat. Jakarta agak susah, tidak pernah memberi otonomi khusus yang sebenar-benarnya. Tidak ikhlas,” kata M. Akmal. Kekhususan Aceh, sebut M. Akmal memang khusus sekali. Karena inilah ingin disamakan dengan daerah lain. Caranya, dikacaukan dulu.

Itu sebabnya, akademisi ini menyarankan agar semua elemen di Aceh bersatu, baik legislatif, eksekutif, akademisi, para elit, ulama, kelompok sosial dan LSM. Lalu, berangkat ke Jakarta ramai-ramai untuk menyelamatkan UUPA tersebut. “Ini membuktikan politik pada presiden,” katanya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...