Breaking News

Di Balik Tes Urin Narkoba Anggota DPRA

Dedi Saputra ZN, Ketua Yayasan SIRAH: Tes Urin Terkesan Pura-pura

Dedi Saputra ZN, Ketua Yayasan SIRAH: Tes Urin Terkesan Pura-pura
Ketua SIRAH Dedi Saputra ZN/Foto Juli Saidi/MODUSACEH.
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Umum Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) yang fokus pada rehabilitas narkoba, Dedi Saputra ZN, menilai, tes urin terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Rabu (16/8/2017),terkesan pura-pura.

Mantan aktivis Kontras dan alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu mengatakan, ada beberapa alasan tes urin anggota DPR Aceh itu dinilai pura-pura. Pertama, dari 81 anggota DPR Aceh periode 2014-2019, ramai tidak hadir. Bahkan, sebut Dedi Saputra, jumlahnya mencapai 30 orang lebih. Bila alasan ada kegiatan luar kota, maka jumlahnya tidak seharusnya sebanyak itu.  Apalagi pelaksanaan tes urin tepat pada sidang istimewa, mendengar pidato kenegaraan.

“Kenapa tidak mempertegas semua anggota DPRA hadir? BKD juga tidak tegas. Mestinya hari itu, anggota DPRA hadir,” kata Dedi Saputra, di Rukoh, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (17/8/2017).

Sedangkan alasan lain, jelas Dedi, mengapa hasil tes urin tersebut tidak diumumkan langsung BNNP Aceh. Seharusnya, hasil tes tersebut bisa langsung diumumkan pada masyarakat, sehingga tahu mana yang positif dan negatif. Sebab, kata Dedi, hasil tes urin itu tidak membutuhkan waktu lama alias tidak sampai lima menit sudah ada hasilnya.

Dedi mencontohkan, tes urin melalui kencing hampir sama waktunya seperti tes kehamilan pada seorang wanita. Bisa menggunakan test pack dalam ukuran kecil.

“Ketidakhadiran semua anggota DPRA inilah yang menjadi alasan untuk hasil tes urin akan diumumkan secara resmi. Sebenarnya begitu tes urin, tidak sampai lima menit hasilnya sudah tampak positif atau negatif. Harusnya buka saja pada masyarakat. Begitu selesai tes langsung diumumkan, supaya publik tahu apakah ada anggota dewan yang positif dan negatif. Mudah-mudahan tidak ada yang positif,”  ujar Dedi.

Alasan lain, kenapa ia menilai tes urin yang dilakukan antara DPRA dengan BNNP Aceh berpotensi rekayasa, karena beberapa alasan tadi. Misal, berdasarkan pengalaman pihaknya dalam merehabilitasi pecandu narkoba di Aceh. Jika hanya berpedoman air kencing, maka bisa saja dicampur air atau benda lain, sehingga pecandu yang memakai narkoba bisa negatif. Sebut saja obat batuk atau flu, hasilnya bisa berubah.

Apalagi, saat proses tes urin atau kencing, tidak dikawal petugas. Itu sebabnya, kata Dedi, jika pejabat Aceh serius memberantas narkoba di Aceh, maka lakukan dengan tes rambut.

"Tes rambut lebih akurat. Kita tidak tahu menyiasati betul tes urinnya atau ada dikasih air, campur kapur barus. Semua bisa disiasati. Kalau mau melihat pejabat betul-betul serius, harus tes rambut untuk mengetahuinya. Jadi harus dimulai dari mereka sendiri bahwa betul-betul serius memberantas narkoba. Pejabat harus berani terhadap hal itu,” kata Dedi menantang Pemerintahan Aceh.

Ketua umum yayasan SIRAH yang kini sedang fokus tentang rehabilitasi narkoba itu menjelaskan, pengalaman mereka dari pecandu sendiri mengaku pada mereka ketika menjalankan tes urin banyak yang negatif alias tidak positif. Maka untuk membuktikan pejabat di Aceh bersih dari narkoba lakukan tes rambut.

“Ada sebahagian mereka ada yang mengaku, misalnya harinya dia pakai, malamnya minum-minum obat-obatan, bisa hasilnya invalid. Dan itu tim medis yang lebih paham zat apa saja. Pengalaman kita, pecandu sendiri yang kita tes banyak yang negatif. Tidak lagi positif,” katanya.

Wakil Pimpinan DPR Aceh H. Dalimi SE.Ak mengatakan, untuk membuktikan pada publik bahwa DPRA bersih, maka lakukan tes rambut. Menurut Dalimi, hasil tes rambut lebih akurat apakah positif atau negatif. Kemudian juga lakukan tes yang sama terhadap pejabat eselon II dan III di jajaran Pemerintah Aceh. Berani?***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...