Dear Plt Gubernur Aceh: Humas Penyambung Lidah, Bukan Bermulut Ember!

Dear Plt Gubernur Aceh: Humas Penyambung Lidah, Bukan Bermulut Ember!
ilustrasi

MODUSACEH.CO | Jika tak elok disebut bermulut ember? Pejabat esalon II Pemerintah Aceh di Biro Humas dan Protokol Sekda Aceh, selalu menceritakan tentang keburukan saya dalam menulis berita, pada setiap wartawan yang dia temui.

Awalnya, saya mencoba bersabar dan tabayun setelah mendengar cerita dari kawan-kawan wartawan yang menemui Aparatur Sipil Negara (ASN) satu ini. Sebab, saya berpikir, tak mungkin seorang pejabat sekelas Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) punya waktu luang mengurusi hal yang sifatnya remeh temeh.

Apalagi, antara saya dengan oknum pejabat ini ibarat bumi dan lagit. Dia menempati jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Aceh, dengan fasilitas wah dan gaji serta tunjangan selangit. Sementara, saya berprofesi sebagai wartawan dengan penghasilan cukup menghidupi seorang istri.

Hingga satu hari, saya membuat satu berita tentang Pemerintah Aceh. Guna melakukan COVER BOTH SIDE, saya menghubungi oknum ini dengan menyodorkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ia jawab.

Alangkah terkejutnya saya, ketika melihat balasan WhatsApp oknum ini dibalas satu hari kemudian dengan jawaban,”bukannya Karo Humas pun Abang suruh ganti,” tulis oknum ini sekira 30 Agustus 2018, dan capture masih saya simpan hingga kini.

Dengan perasaan bigung, saya mencoba meng-ingat tentang tulisan Tabloid MODUS ACEH, yang menulis tentang oknum ini. Berdasarkan data, Tabloid MODUS ACEH edisi 16 tahun 2018 pada tulisan Opini “PKA dan Peran Biro Humas”.

Tulisan ini berdasarkan pengakuan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim, dan sejumlah tokoh partai politik yang mempertanyakan peran dan fungsi Biro Humas dan Protokol Sekda Aceh. Itu sebabnya, saya mencoba menjelaskan. Jika yang ditulis Tabloid MODUS ACEH adalah opini berdasakan pengakuan sejumlah tokoh tadi.  

Lantas bagaimana tanggapan oknum ini?   Beberapa WhatsApp yang saya kirimkan tak pernah di gubris. Bahkan, konfirmasi terkait pemberitaan juga tak pernah dibalas. Namun, tiba-tiba ia membalas, “Pak Azhari, kenapa Bapak masih wawancara saya? Bukannya Bapak sudah merekomendasikan Karo Humas sudah saatnya dikocok ulang,” begitu tulisnya, 8 November 2018.

Sejak saat itu, saya beberapa kali mengirim pesan WhatsApp terkait pemberitaan. Namun, tak pernah dibalas. Hingga, satu hari, wartawan lain dari media ini menjumpai oknum tersebut, bermaksud menanyakan jumlah tenaga kontrak yang tersebar di seluruh SKPA tahun 2016,2017, dan 2018.

Lantas, dia menjawab, tak akan melayani lagi wartawan Tabloid MODUS ACEH, karena telah memberitakan tentang dirinya.

Dari rangkaian keanyataan yang saya tulis, muncul pertanyaan? Apakah Pemerintah Aceh anti kritik? Sebab, diberbagai kesempatan, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah selalu meminta dukungan media pers dalam mengawasi pemerintahanya.

Sebut saja, saat berbuka puasa atau bukber dengan kalangan jurnalis di Banda Aceh. "Jangan pernah berhenti mengkritik. Jika kritiknya berhenti maka vitaminnya kurang. Tanpa kritik tentu tidak ada koreksi, tanpa koreksi maka proses pembangunan akan berjalan timpang," harap Nova Iriansyah usai buka puasa bersama awak media pers di Pendopo Wagub Aceh, Banda Aceh, Kamis (31/5/18) malam.

Itu sebabnya, saya menduga, oknum ini tak menyimak apa yang diharapkan Nova Iriansyah. Karena, Nova Iriansyah tahu betul bagaiman tugas dan fungsi humas, untuk melayani dan menjalin hubungan baik dengan kalangan manapun.

Entah lah, oknum tersbut hingga saat ini masih menjabat di posisi yang kita bicarakan tadi. Bukan tidak mungkin, jika posisi ini dipertahankan, akan bersitengang dengan wartawan dari media lain, dan mengumber aib wartawan lain pula. Sehingga, humas yang diharapkan menjadi perpanjangan lidah dari Pemerintah Aceh, malah bermulut ember.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...