Darni Daud dan Justiciabelen

Darni Daud dan Justiciabelen
dok. MODUSACEH.CO

MODUSACEH.CO | Mencari keadilan atau justiciabelen! Itulah kata yang tepat, mensikapi surat mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Prof. Dr. Darni M.Daud kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Jakarta.

Surat tanggal 9 September 2017 itu, juga ditembuskan kepada Komisi III DPR RI, Kemenkopolhukam, Kapolri, KPK, Kejaksaan Agung serta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta. Isinya, meminta tindaklanjut kasus yang dia alami atau adanya keadilan yang sama di depan hukum.

Surat mantan rektor ini tentu bukan tanpa sebab. Itu sejalan dengan putusan yang dia terima dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, 27 Februari 2014 lalu. Dalam pertimbangan putusan nomor: 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, majelis hakim menyatakan; berdasarkan hal tersebut majelis merekomendasikan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan secara tersendiri terhadap Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dan siapa saja yang terlibat didalamnya.

Inilah yang membuat Prof. Dr. Darni Daud mengaku heran. Sebab, esok harinya atau tanggal 28 Februari 2014, Humas Kejaksaan Tinggi Aceh langsung bereaksi dan mengeluarkan pernyataan; jika memang betul Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh dalam amar putusannya menetapkan Samsul Rizal, berarti jaksa harus mengusutnya, itu yang membedakan penetapan dengan rekomendasi.

Begitupun, sampai surat ini dikirim ke Presiden, Kejaksaan Tinggi Aceh tidak pernah menetapkan Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng seperti rekomendasi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh. “Menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa Kejaksaan Tinggi Aceh sungguh sangat mempertahankan Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Artinya, jaksa sebagai eksekutor tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk menuntut Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng,” ungkap Darni.

Tak hanya itu, saat penyidikan sebelumnya juga terlihat aneh, karena  penyidik tidak mengizinkan auditior BPKP Perwakilan Aceh untuk mengonfirmasikan kepada Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, sesuai pertimbangan hukum majelis hakim.

“Sesuai rekapitulasi yang dibuat Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, kemudian diselipkan auditur BPKP dalam dan atau diantara lampiran-lampiran hasil rekapitulasi auditor BPKP, agar seolah-olah rekapitulasi yang dibuat Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng benar adanya. Padahal ketika ditanyakan, auditor/ahli David bin Darmas Nawi, menerangkan bahwa ahli tidak dapat menerangkan tentang empat lembar cek tersebut, berikut tentang penggunaan dan pertanggungjawabannya, karena menurut ahli yang mengetahui tentang empat cek tersebut adalah Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng,” ungkap Prof. Dr. Darni Daud.

Seperti diwartakan hukumonline.co, dalam literatur hukum Indonesia, justiciabelen diartikan secara singkat sebagai pencari keadilan (Budiman Tanuredjo. Lingah-Pacah, Perjuangan Menggapai Keadilan. Sinar Harapan, 1995: 13). Namun istilah asing itu belum masuk menjadi entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (2002). Yang ada hanya lema justifikasi yang berarti putusan (alasan, pertimbangan) berdasarkan hati nurani.

Meski sering diucapkan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia, justiciabelen belum masuk kata serapan. Yang ada lema justisi yang diartikan sebagai pengadilan (JS Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, 2003).

Akar kata justiciabelen berasal dari Justicia, yakni Dewi Keadilan bagi Bangsa Romawi (JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo. Kamus Hukum 2005: 79). Itu sebabnya, kata justicia selalu diidentikkan dengan keadilan. Justitia est fundamentum regnorum, keadilan adalah dasar dari pemerintahan. Adagium lain menyatakan; tak seorang pun dapat membantah keadilan, justitia nemini neganda est.  Justicia menjadi justice dalam bahasa Inggris dapat berarti keadilan. Bisa juga berarti peradilan seperti tercermin dalam sebutan integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana terpadu.

Kata justiciabelen sebenarnya bisa dipakai kepada siapa saja yang berusaha mendapatkan keadilan. Tetapi dalam sehari-hari, kata itu lebih sering dipakai untuk menggambarkan mereka yang tertindas, melawan penguasa atau melawan kesewenang-wenangan aparat. Yang lemah melawan yang kuat. Fakta lain, justiciabelen seolah melekat pada wong cilik, dengan segala keterbatasan dalam berusaha meraih keadilan hukum. (selengkapnya baca edisi cetak, Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH, beredar mulai Senin, 30 Oktober 2017).***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...