Iklan HUT 16 TAHUN MODUS ACEH

Cover Story, BPKS dan Predator APBN di Teluk Sabang

Cover Story, BPKS dan Predator APBN di Teluk Sabang
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Diduga, BPKS telah menjadi kawasan bagi sejumlah “predator” untuk “memangsa dana” APBN. Mulai oknum di Jakarta hingga Aceh. Dari politisi hingga koorporasi yang berkoalisi dengan penguasa.

MODUSACEH.CO | ANDAI Teuku Saiful Ahmad, mantan Kepala BPKS masih hidup. Tentu banyak cerita yang bisa digali dari politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Terutama tentang membangun relasi dan lobi, menarik dana segar dari kantong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lihat saja, mulai tahun 2008 hingga 2010, saat BPKS di tangan Saiful Ahmad, tak kurang Rp 1, 7 triliun lebih dana yang berhasil dibawah pulang ke Aceh (Sabang) dari total Rp 4 triliun dana yang mengalir. Inilah catatan tertinggi sejak BPKS berdiri.

Namun, prestasi ini sejalan dengan kisah sepak terjang sejumlah oknum pejabat serta politisi di Aceh dan Jakarta, yang ikut menikmati fulus tersebut. Termasuk koorporasi (pengusaha) yang berkoalisi dan beraliansi dengan pejabat Aceh, menjadi importir mobil bekas asal Singapura dan gula asal negeri gajah putih, Thailand serta menguasai sejumlah proyek dengan leluasa.

Belum lagi soal pembebasan lahan dengan harga nyaris tak masuk akal (mark up), yang sampai kini belum berserfitikat serta lelang proyek yang menuai praktik korupsi hingga dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.

Entah itu sebabnya, dari anggaran BPKS 2019, Rp 221 miliar lebih, belum seluruhnya dapat digunakan. Ada Rp 50,4 miliar lebih yang masih terkunci atau diblokir, Kementerian Keuangan RI.

Sumber media ini yang juga staf BPKS mengungkapkan. Ada berbagai penyebab mengapa anggaran tadi terkunci. Pertama, hingga kini BPKS belum memiliki Kuasa Penguna Anggaran (KPA) dari unsur pegawai negeri sipil (PNS). Kedua, Kementerian Keuangan RI mendesak untuk dilakukan pendataan aset, khususnya lahan yang telah  dibebaskan. Sebab, dari 600-an lahan di Sabang dan 700-an di Pulau Aceh, belum memiliki sertifikat. “Soal ini yang sangat krusial, dana ada tapi yang bertanggungjawab tidak ada,” ujar sumber itu.

Ketiga, secara aturan akan sangat rawan jika pengunaan anggaran dibawah kendali Plt Kepala dan Wakil Kepala BPKS atau bukan unsur pimpinan definitif. “Karena itu menurut saya, Plt Gubernur Aceh yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) tak perlu berlama-lama untuk mencari Kepala BPKS definitif. Jika tidak, akan sangat menganggu pelaksanaan proyek di badan ini,” ujarnya berharap. (selengkap baca edisi cetak, beredar mulai Senin, 11 Februari 2019).

Komentar

Loading...