“Cermin Retak” di Nanggroe Warisan Raja

Potret Dua Tahun Pemerintahan Mawardi Ali-Waled Husaini

Potret Dua Tahun Pemerintahan Mawardi Ali-Waled Husaini
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar 2017 (Foto: Humas Pemkab Aceh Besar)
Rubrik

Dua tahun Mawardi Ali-Tgk H Husaini A Wahab (Waled) Husaini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Periode 2017-2022, memang relatif ada prestasi yang diraih. Namun, dugaan “keretakan” keduanya, mulai menebar bau tak sedap.

MODUSACEH.CO | BERSERAGAM serba putih. Mawardi Ali-Waled Husaini melangkah pasti. Senyum sumingrah menghiasi bibir Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Periode  2017-2022 ini. Tak lama kemudian, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mendekat di posisi terdepan. Saat itu, keduanya melafal sumpah jabatan yang dipandu Gubernur Aceh tersebut.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap keduanya.

Hari  itu, Senin, 10 Juli 2017, disaksikan Allah SWT dan ribuan orang. Keduanya dilantik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melalui Sidang Paripurna Istimewa, DPRK Aceh Besar, di Gedung DPRK Aceh Besar, Kota Jantho.

Tentu, berbagai harapan tertumpu di pundak keduanya. Terutama peningkatan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh Besar. Termasuk, kalangan dayah dan pesantren. Maklum, Waled Husaini memang berasal dan berbasis dari pesantren.

Kini, setelah dua tahun berlalu, kepemimpinan Mawardi Ali-Waled Husaini memang relatif mencatat prestasi. Itu bila disandarkan pada angka statistik serta sejumlah lembaran penghargaan yang diterima. Baik di Aceh maupun nasional. Termasuk meraih WTP Kelima kali dari BPK RI.

Begitupun, dibalik semua prestasi dan prestise tadi, kepemimpinan Mawardi Ali mulai menuai kritik, jika tak elok disebut persoalan. Terutama soal sas sus, dugaan keretakannya dengan Waled Husaini. Bahkan, dengan ketua tim sukses dan sejumlah pendukung utamanya. “Mukhlis dan Musa Bintang sudah tergeser dan terpinggirkan. Padahal, mereka berjibaku habis untuk kemenangan pasangan putih ini saat Pilkada lalu,” ujar sumber media ini di Aceh Besar, Senin, 8 Juli 2019 lalu.

Dia mengungkapkan. Keretakan mulai muncul sejak tiga bulan setelah keduanya memimpin Aceh Besar. Dan, kian meruncing hingga saat ini. “Moment PORA 2018 lalu, memang ada upaya untuk merekatkan kembali keduanya. Dan Alhamdulillah berhasil, dengan pertimbangan ada hajatan akbar tersebut. Setelah itu, keduanya bergesek kembali,” ungkap sumber terpercaya ini.

Kata sumber tadi, penyebab “malapetaka” ini, tak lepas dari sikap dan pola kepemimpinan Mawardi Ali yang “mulai” meninggalkan Waled dalam berbagai kebijakan. Termasuk soal porsi dalam pengawasan sejumlah proyek. “Waled kalon-kalon mantong, hanjet peugah haba sapu dan hana dijok peran serta tugas (Waled hanya lihat-lihat saja, ndak bisa bicara apapun. Dia tidak diberi tugas dan peran apapun),” jelas sumber ini.

Selain itu, berbagai kebijakan strategis dan penting sering tak melibatkan Waled sehingga, peran dan fungsi Wakil Bupati benar-benar hambar. “Bahkan, ada kebijakan yang semula ditugaskan kepada Waled, tapi tetap saja di eksekusi oleh Mawardi Ali bersama orang dekatnya,” paparnya. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Waled mulai bereaksi. Namun, aksi ini bisa diredam H. Rusli Bintang, seorang tokoh Aceh Besar dan pengusaha nasional.

“Keduanya sempat dipanggil Toke Li (sebutan Rusli Bintang) ke Jakarta dan Batam. Diingatkan dan didamaikan dengan catatan adanya komitmen untuk berbagi tugas dan peran,” ujar sumber tersebut. Tapi, kabarnya, Toke Li juga sempat patah arang dengan kepemimpinan Mawardi Ali. Sebab, usulannya untuk memberdayakan masyarakat Aceh Besar melalui peternakan sapi, hingga kini tak dilaksanakan dan wujudkan Mawardi.

20190711-pelantikan-abes

Pelantikan (Foto: Humas Pemkab Aceh Besar)

Padahal, Toke Li sempat mengundang Mawardi dan sejumlah pejabat lainnya ke Lampung, meninjau langsung usaha peternakan sapi  di sana. “Bayangkan, mulai dari tiket dan hotel, semua ditanggung Toke Li. Semua itu dilakukan, demi kemajuan Aceh Besar. Tapi, tetap saja tak ada tindaklanjut”.

Hasilnya, hanya sempat bertahan tiga bulan. Setelah itu, keretakan kembali terjadi. “Contoh lain adalah, saat rapat bersama kepala dinas, terkait keberangkatan Mawardi Ali melaksanakan ibadah suci tahun ini. Saat itu, dia mengatakan, agar semua surat-surat segera diserahkan kepada dirinya untuk didisposisi atau tanda tangan, sebab bila terjadi sesuatu ada yang bertanggungjawab. Padahal, saat itu ada Wakil Bupati,” papar sumber ini.

Secara hirarkis, harusnya saat bupati berhalangan bertugas seperti menunaikan ibadah haji, sebagai penganti adalah Wakil Bupati. “Tapi walau diam, Waled  kelihatan tersinggung. Hanya saja, karena dia seorang ulama, maka tidak meledak-ledak seperti pejabat lainnya,” ulas sumber tadi.

Terkait masalah proyek, Waled pun tak mendapat jatah apapun, kecuali gaji, tunjangan serta biaya perjalanan dinas. Sebab, semua paket diatur Kepala ULP yang juga orang Mawardi Ali. “Umumnya, Kepala ULP itu berasal dari Unsyiah Banda Aceh. Tapi Aceh Besar justeru dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan itu orang pilihan Mawardi Ali,” ungkap sumber yang juga salah seorang pejabat di Pemkab Aceh Besar ini.

Hanya itu? Tunggu dulu, kepemimpinan Mawardi Ali juga gemar menempatkan pejabat Plt hingga berkelang bulan dan tahun. Misal, Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial Aceh Besar yang sudah setahun belum dilantik pejabat tetap.

Lantas, benarkah semua dugaan tadi? Sejauh ini tak ada satu pun pejabat di jajaran Pemkab Aceh Besar yang bersedia untuk ditanya dan konfirmasi. Mereka memilih diam dengan alasan menjaga etika birokrasi. Sementara, sejumlah orang dekat Mawardi Ali, juga enggan berkomentar.

Nah, akankah pergesekan ini terus berlanjut, memasuki paruh ketiga kepemimpinan Mawardi Ali-Waled Husaini memimpin Aceh Besar? Tentu, kita berharap, “cermin retak” di tanoe warisan raja ini tak melebar atau bahkan pecah. Sehingga motto: Putoh Ngon Mufakat, Kuwat Ngon Meuseuraya tak sekedar slogan di bibir saja. Semoga.***

 

 

Komentar

Loading...