"Cek Ombak"

"Cek Ombak"
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Entah siapa yang mulai “memantiknya” hingga dokumen tanpa jejak ini ditangkap dengan mudah di media pers lokal dan nasional. Hasilnya, ikut menyita perhatian berbagai elemen di Aceh dan Jakarta.

TAK ada hujan dan badai. Tiba-tiba saja surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 188.34/2723/SC, tanggal 26 Juli 2016, perihal Pembatalan Qanun Aceh Nomor: 3 Tahun 2013, tentang Bendera dan Lambang Aceh, beredar luas di grup media sosial (WhatsApp) atau WA.

Meminjam istilah Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Bisa jadi, kemunculan surat tadi hanya sebatas "Cek Ombak" yang dilakukan pihak tertentu, di tengah mencuatnya “pergesekan” antara eksekutif versus legislatif Aceh, terkait realisasi dana hibah, bantuan sosial (bansos) serta sejumlah program pemikiran (POKIR), anggota DPR Aceh yang termaktub dalam APBA 2019.

Tentu, tujuannya multi tafsir, tergantung dari sudut mana kita menilainya. Bisa jadi untuk pengalihan berbagai isu yang mencuat atau mengukur konstelasi gerakan politik Aceh paska Pilkada 2017, Pileg dan Pilpres 2019.

Selanjutnya, mencari dan menyusun format serta pemetaan kekuatan dari energi politik lokal, usai terbentuknya Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II, yang dimotori Partai Aceh bersama PAN, PKS, Gerindra, PKPI dan PNA serta Partai SIRA.

Atau, memang terjadi secara alamiah sebagai potret dari dinamika politik, sosial, budaya dan ekonomi lokal Aceh? Wallahualam bissawab!

Istilah "Cek Ombak" memang bukan istilah baru. Kata ini dipopulerkan Irwandi Yusuf atau akrab disapa BW, terkait dugaan dan kabar rencana pernikahan sirinya dengan Steffy Burase.

"Pak Irwandi ingin mengecek ombak kepada istrinya, apakah boleh menikah lagi atau enggak," ungkap Steffy dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018 lalu.

Hari itu, Steffy menjadi saksi untuk Bupati Bener Meriah Ahmadi yang didakwa menyuap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Tapi, lepas dari semua itu, misteri surat Mendagri tadi memang sempat menyerap energi esktra, terutama di internal DPR Aceh.

Sebaliknya, jajaran Pemerintah Aceh justeru dinilai tak begitu ambil pusing jika tak elok disebut; terlambat merespon.

Karena itulah, banyak pihak meramalkan, bukan mustahil “gerakan kontra” tersebut terus terjadi, memasuki langkah awal atau jelang Pilkada Aceh, 2022 mendatang. Di sudut lain, muncul dugaan adanya benang merah dengan minusnya perolehan suara pasangan calon (paslon)  Presiden dan Wakil Presiden 01, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin di Aceh pada Pilpres, 17 April 2019 lalu.

Bayangkan, paslon 01 hanya meraih 15 persen suara, sementara paslon 02, Prabowo-Sandiaga meraup 85 persen. Padahal, secara logistik dan kalkulasi matematis, paslon 01 berlebih dari berbagai hal.

Realitas politik ini, sekaligus mensahihkan posisi dan kekuatan Komite Peralihan Aceh (KPA) serta Partai Aceh (PA) di tangan Muzakir Manaf (Mualem) dan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malek Mahmud Al-Haytar, belum mampu digoyang secara penuh.

Walau Jakarta memakai “tangan” beberapa mantan elit kombatan GAM dan Partai Aceh (PA) untuk berafiliasi, memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Aceh. Termasuk institusi “negara” lainnya. Toh, hasilnya tetap tidak maksimal atau diluar target normal.

Disinilah, asumsi dan prediksi Jakarta, khususnya Tim  Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin di Aceh, meleset jauh. Ternyata, penglibatkan sejumlah elit mantan kombatan GAM dan Partai Aceh, diluar garis komando Mualem dan Malek Mahmud, menjadi tak berdaya walau ada "gerakan" lain atau ditandem dengan sejumlah “institusi negara”, tapi tetap saja tak mampu merubah hasil dan konstelasi yang ada.

Sebaliknya, sadar atau tidak, performa dan kharisma Mualem belum mampu tersaingi di tengah hegemoni dan strategi vaksinasi serta inkubasi politik yang dilakukan Jakarta. Akhirnya, muncul kesadaran dan pengakuan Jakarta, khususnya TKN bahwa, kekuatan politik lokal memang masih belum bergeser dari pengaruh Mualem dan Malek Mahmud.

Upaya ini bukan ujian atau "Cek Ombak" pertama. Itu sudah terjadi pada Pilgub Aceh 2017 lalu. Meski paslon Muzakir Manaf-TA.Khaled digempur dari berbagai arah mata angin, dengan memunculkan lima figur rivalitas dari eksternal dan internal Partai Aceh seperti dr.Zaini Abdullah, Zakaria Saman (Apa Karya), Tarmizi A. Karim serta Abdullah Puteh. Toh, paslon  Irwandi-Nova hanya meraih 37 persen (tak sampai 50 persen) dari total suara sah. Berbeda enam angka (31 persen) dari yang diperoleh Mualem-TA Khaled.

Di sudut lain, polarisasi yang terjadi di Aceh paska Pilkada 2017, Pileg dan Pilres 2019, sekaligus memberi jawaban bahwa etnonasionalisme yang terjadi di Aceh, tidaklah menjadi ancaman laten bagi Indonesia.

Secara sederhana, etnonasionalisme merupakan paham kebangsaan yang didasarkan pada sentimen suku, ras, agama sebagai dasar. Etnisitas atau semangat etnosentris kemudian dimanifestasikan dalam suatu entitas politik yang sering disebut dengan negara bangsa.

Perspektif etnis di sebuah negara, tentu merujuk pada kelompok-kelompok kecil yang mempunyai sejarah panjang dan budaya tersendiri dalam sebuah negara. Karena itu, dibutuhkan konsensus gerakan etnonasionalisme secara fundamental, yang terletak pada problematik politisasi kebangsaan dan primordialistik daripada masalah ekonomi.

Itu sebabnya, jika selama ini sempat muncul asumsi bahwa, etnonasionalisme Aceh, pasca MoU Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, menjadi faktor untuk mendorong lahirnya disintegrasi baru di Aceh,  justeru asumsi ini terbantahkan.

Memang, munculnya pernyataan atau tuntutan referendum dari Mualem beberapa waktu lalu, membuat elit politik lokal (Aceh) dan Indonesia tersentak serta gerah, seakan kembali sadar untuk mengatur siasat baru.

Meminjam istilah Menkopolhukam Wiranto, "menghempas" kembalinya ide "separatis" di Aceh. Itu pula yang dijadikan dasar untuk menunda dan "mencari-cari alasan", kenapa hingga kini Bendera dan Lambang Aceh tak boleh berkibar di Bumi Serambi Mekkah?

Namun, menjawab pernyataan tadi dengan mengamputasi kekhususan dan berkearifan lokal Aceh, sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang No: 11/2006, tentang Pemerintah Aceh.

Termasuk menunda penyelesaian soal Bendera dan Lambang Aceh, bukanlah langkah tepat dan bijaksana yang diambil pihak Jakarta. Apalagi dengan memberi “bumbu” proganda, bercorak kontra intelijen.

Harusnya, pemerintah pusat mengakomodir berbagai perbedaan di Aceh, dengan cara menjadikan etnonasionalisme tadi sebagai kebhinekaan yang inspiratif dengan memenuhi berbagai poin-poin MoU Helsinki dan pasal demi pasal UUPA, yang hingga kini belum tuntas seluruhnya. Tujuannya, agar semua itu dapat terintegrasi dengan baik.

Niat tulus ini menjadi penting, sekaligus imbas positif dari keikutsertaan dan pengayoman pemerintah pusat terhadap Aceh. Dan, semua itu harusnya menjadi embrio untuk menghidupkan kembali rasa memiliki Indonesia  (NKRI) di Aceh, yang wajib dibangun pemerintah pusat, dengan titik balik tercapainya reintegrasi Aceh terhadap Indonesia seutuhnya.

Sesungguhnya, konflik Aceh bermula dari sebuah keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ini didasarkan pada frame bahwa Indonesia bersikap dan bertindak tidak adil, khususnya ekonomi terhadap Aceh. Terutama dalam mengeksploitasi berbagai sumber daya alam Aceh (minyak dan gas bumi). Disusul kemudian dengan perekat ideologis sebagai satu entitas bangsa yang tidak terjajah.

Tapi, semua itu dijawab dengan berbagai tindakan agresif dan represif yang menghasilkan berbagai pelanggaran HAM di Aceh. Saat Soeharto berkuasa, gejolak di daerah atau konflik, dipicu dari penguasaan berbagai sumber daya alam di Aceh.

Selain itu, juga menekan dan membungkam segala hal yang berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindakan represif tadi, dijalankan untuk membenam sentimen kedaerahan yang dianggap sebagai bentuk perlawanan dan pemberontakan kepada negara.

Meski memang, ada upaya-upaya serius yang dilakukan penguasa berikutnya seperti, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, untuk meredam terbukanya keran politik yang lebih besar.

Namun, konflik yang mendera Aceh secara berkepanjangan, masih meninggalkan "bara api" sampai sekarang. Ini terkait janji-janji Jakarta, yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA.

Metode ini sebenarnya telah dipraktikkan sejak Soekarno berkuasa terhadap Aceh. Pemerintah pusat menyelesaikan krisis tahun 1950-an (baca: DI/TII), bukan dengan menghilangkan distorsi paska perjanjian (Ikrar Lam Teh), yang menjadi dasar dari rekonsiliasi. Tetapi mengirimkan pasukan dengan segala praktik kontra-intelijen yang terjadi.

Namun, etnonasionalisme Aceh ternyata tidak mati walau cara “menjinakkan” kekuatan tadi dengan senjata dan praktik kontra. Artinya, polarisasi dalam berbentuk gerakan kontra bukanlah solusi.

Nah, salah satu solusi dan jawaban dari penyelesaian persoalan terkini di Aceh adalah, mengatur kembali tatanan kenegaraan bangsa di atas nilai kekhususan dan kearifan lokal Aceh, berdasarkan MoU Helsinki dan UUPA.

Sehingga tidak ada lagi keinginan untuk keluar dari kelompok yang lebih luas (negara bangsa) serta tuduhan sepihak bahwa Pemerintah Jakarta (Indonesia), tidak ikhlas dan rela menjalankan perdamaian yang kini sudah terwujud di Aceh.

Disinilah, falsafah Aceh: pat ujeun nyang hana pirang, pat prang nyang hana reuda ( tak ada hujan yang tidak berhenti dan peran yang tak berakhir), mencapai titik orbitnya. Dan, falsafah itu diharapkan menjadi sikap optimisme dari semua elemen dalam merawat damai Aceh.

Jadi, berhentilah untuk terus menerus melakukan "Cek Ombak", karena kapal layar bernama, Aceh, tidak sedang mengarungi gelombang pasang. Berhentilah melakukan "propaganda dan gerakan kontra", karena memang pesawat terbang bernama, Aceh tidak terbang dalam kondisi tuberlansi. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...