Terkait Nama Careteker Kadin Aceh

Cek Mada: Firmandez Masuk Karena Dekat Pengurus Pusat

Cek Mada: Firmandez Masuk Karena Dekat Pengurus Pusat
dok.MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Walau Kadin Indonesia telah membentuk careteker Pengurus Kadin Aceh, namun silang pendapat antar sesama careteker Kadin Aceh, sepertinya belum juga usai.

Ibarat berbalas pantun. Satu muncul, disusul dengan pendapat lainnya. Kali ini, kembali dari Muhammad Mada atau akrab disapa Cek Mada. Dia menanggapi komentar yang disampaikan H. Firmandez, mantan Ketua Umum Kadin Aceh.

“Masuknya Firmandez dalam careteker Kadin Aceh bukan masalah. Dia telah menjalankan organisasi sesuai AD/ART dan PO Kadin. Tapi, kesempatan itu tidak lebih karena kedekatan pribadi dia dengan beberapa pengurus Kadin Indonesia,” kata Cek Mada pada media ini, Rabu siang (23/1/2019) di Banda Aceh.

Itu sebabnya ungkap Cek Mada, mereka lebih mengenal sosok Firmandez. “Karena kami lebih tahu tentang kepemimpinan Kadin Aceh selama 15 tahun dia pegang. Jadi, ndak perlu berbusung dada dengan masuk dan sebagai Wakil Ketua Umum Caretaker Kadin Aceh. Malah, keputusan itu telah  mencoreng kredibiltas dia sebagai mantan Ketua Umum Kadin Aceh, karena turun kelas menjadi wakil ketua umum,” kritik Cek Mada.

Cek Mada mengaku, andai posisi itu diberi kepadanya, maka dia menolak. “Andai saya Firmandez, maka tidak akan mau masuk jadi Wakil Ketua Umum Careteker. Malah dia bangga diri. Ini satu fenomena yang aneh,” ujar Cek Mada.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Kadin Aceh, H. Firmandez mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Pengurus Kadin Indonesia. Ini terkait, masuknya kembali nama anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar asal Aceh tersebut, sebagai salah satu careteker Kadin Aceh. “Alhamdulillah, saya masih dipercaya Kadin Indonesia,” kata singkat kepada media ini, Selasa sore (22/1/2019).

Dia mengaku, penempatan dirinya sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Careteker Kadin Aceh, sebagai bukti bahwa dia telah menjalankan organisasi pengusaha tersebut, sesuai AD/ART dan pedoman organisasi (PO) Kadin.

“Walau saya menerima banyak tuduhan dan tudingan. Kini, secara psikologis terjawab sudah. Saya telah menjalankan organisasi secara benar. Termasuk Muprov Kadin Aceh sesuai AD/ART. Saya kira, Pengurus Kadin Indonesia tidak serta merta memasukkan nama saya kembali, jika tidak ada pertimbangan dan penilaian khusus,” sebut H. Firmandez.

Ini sejalan, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan (SK), Nomor: Skep/096/DP/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang pemberhentian Dewan Pengurus Kadin Aceh Periode 2013-2018 dan pengangkatan susunan pengurus sementara careteker Kadin Aceh.

SK yang ditanda tangani Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Reoslani itu, menunjuk Pengurus Kadin Indonesia, Teuku Zulham sebagai Ketua Umum. Selain itu, M. Taufik Mustafa, H. Firmandez, Teuku Rafli, Teuku Sulaiman Badai dan H. Muhammad Iqbal sebagai wakil ketua umum. Sementara itu, pada dewan pertimbangan ada nama Ali Said, Wisno W. Pettalolo, Muhammad Mada dan Muhlis Yunus.

“Karena kepengurusan Kadin Aceh masa bakti 2013-2018 telah berakhir 21 September 2018 dan pelaksanaan Muprov  keenam sampai batas waktu yang ditentukan tidak terlaksana, maka Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Aceh 2013-2018 diberhentikan. Untuk mengisi kekosongan, maka dianggap perlu membentuk kepengurusan sementara (careteker) Kadin Aceh,” begitu tulis surat tersebut.

Itu sebabnya, Firmandez berharap, dengan keluarnya surat Kadin Indonesia tentang Pengurus Careteker Kadin Aceh, semua masalah yang pernah terjadi, dapat terselesaikan dan berakhir dalam suasana batin yang penuh kekeluargaan dalam ikatan silaturrahmi.

“Itulah dinamika dalam organisasi. Kita berharap, careteker akan bekerja dengan baik untuk melaksanakan musyawarah sehingga menghasilkan kepengurusan jauh lebih baik dari periode saya dan tetap mengacu pada AD/ART dan pedoman organisasi (PO),” katanya.

Diakui Firmandez, pesan dan harapan itu disampaikan tak lepas dari persoalan yang dia hadapi sebelumnya. “Jika beberapa waktu lalu saya tidak melaksanakan musyawarah, itu biasalah karena ada intervensi kekuasaan. Sesungguh kami sudah siap melaksanakan Muprov, namun akhirnya batal. Tapi harus diingat, kekuasaan itu bukan selamanya,” ujar Firmandez.

Masih sebut Firmandez. “Saya sudah audiensi dengan Plt Gubernnur Aceh Nova Iriansyah. Ketika itu dia bilang tidak ikut campur, karena masalah Kadin terlalu kecil. Namun, tiba-tiba ada surat dari Plt Gubernur Aceh. Memang, keberadaan Kadin harus bisa dan mampu bekerjasama dengan kekuasaan, tapi jangan sampai diatur terlalu dalam oleh kekuasaan,” ucap Firmandez, mengenang.

Pendapat Firmandez ini, kembali mendapat tanggapan dari Cek Mada. “Kalau dia tidak mampu melaksanakan Muprov Kadin Aceh, tidak usah menuduh Plt Gubernur Aceh yang menghambat. Kalau gentlemen, dia  harus berani mengakui bahwa itu terjadi karena ketidakmampuannya, memimpin Kadin Aceh. Jangan sibuk menuduh gagalnya dia, karena ada pihak lain yang menghambat,” ujar Cek Mada.

Nah, lepas dari saling berbalas pantun tadi, terkait surat keputusan tersebut, pada poin ketiga  menegaskan; masa tugas careteker enam bulan sejak surat keputusan itu dikeluarkan, untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Aceh.

Semoga berjalan lancar dan tidak ada lagi dakwa-dakwi. Malu Bung dilihat rakyat Aceh, apalagi kaum pengusaha muda, yang pantas untuk diberi contoh.***

Komentar

Loading...