Buronan Korupsi Ditangkap di Kantor Polisi

Buronan Korupsi Ditangkap di Kantor Polisi
Ilustrasi. Foto: gerbanglampura.co
Penulis
Rubrik
Sumber
aceh.antaranews.com

Banda Aceh | Kejaksaan Negeri Banda Aceh menangkap seorang terpidana korupsi pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang selama empat tahun masuk daftar pencarian orang (DPO). Penangkapan itu terjadi di kantor polisi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banda Aceh Iskandar di Banda Aceh, Rabu, mengatakan, terpidana Mahirul Athar dihukum satu tahun enam bulan. "Terpidana Mahirul Athar ditangkap di Polresta Banda Aceh, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran gas, Rabu (10/10) sekitar pukul 17.00 WIB," kata Iskandar.

Didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh Himawan, Iskandar menyebutkan. Terpidana ditangkap tanpa perlawanan. Usai ditangkap, terpidana dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

"Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan penandatanganan berita acara, terpidana dibawa ke LP Banda Aceh di kawasan Lambaro, Aceh Besar, guna menjalani hukuman satu tahun enam bulan," kata Iskandar.

Sementara itu, Maimunah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara terpidana menyebutkan. Mahirul Athar divonis bersalah pada 30 November 2012. Terpidana sempat mengajukan banding dan kasasi hingga akhirnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan hukuman terhadap terpidana satu tahun enam bulan.

"Selain kurungan badan, terpidana juga dihukum membayar uang pengganti Rp 91 juta lebih subsider satu bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider empat bulan penjara," kata Maimunah.

Maimunah menyebutkan, perkara melibatkan terpidana Mahirul Athar terkait pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aceh. Rumah sakit milik Pemerintah Aceh tersebut berada di Banda Aceh.

Perkara korupsi melibatkan terpidana merugikan keuangan negara mencapai Rp 547 juta lebih. Selain Mahirul Athar, dua dokter di rumah sakit tersebut ikut terlibat dan keduanya sudah menjalani hukuman.

"Terpidana merupakan rekanan pengadaan obat. Perusahaan terpidana seharusnya tidak menang pengadaan obat saat pelelangan, namun dimenangkan. Akibatnya, negara dirugikan ratusan juta rupiah," kata Maimunah.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...