Terkait Aksi Massa

Bupati Simeulue Erly Hasim Sentil Anggota Dewan

Bupati Simeulue Erly Hasim Sentil Anggota Dewan

Sinabang| Pasca unjuk rasa yang dilakukan Forum Komunikasi Simeulue Bersatu (FOKUS SIBERSA) beberapa hari lalu, yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue mengevaluasi kinerja pemerintah daerah setempat, dibaringi belasan tuntutan lain, tampaknya memantik reaksi dari Bupati Kabupaten Simeulue, Erly Hasim.

Itu pertama kali terlihat, saat akun faceebok bernama Erhasy yang diduga milik Erly Hasim mengunggah sejumlah pernyataan. Misal, akun tadi menuliskan status terkesan agak berang, selain menyebut anggota dewan sebagai aktor demo, ia pun menyentil kinerja dewan termasuk soal dana aspirasi.

Begini bunyi status Erhasy yang diposting tanggal 24 Oktober 2018 atau satu hari setelah aksi masa berlangsung.

“SPAM Dihit yang dikerjakan sdr Zulhamzah itu bersumber dr dana DED diurus di Kemenkeu, jadi bukan jln2. Yg jln2 dewan yang tidak jelas, itu dipertanyakan. Nampak kali arsitek demo dari mana. Coba pertanyakan kepada dewan ada brp qanun inisiatif yang disiapkan dalam periode ini, tapi disisi lain brp SPPD yg dihabiskan dewan untuk konsultasi tentang qanun (peraturan lainnya), demo kok membonceng kepentingan tertentu. Tlg pertnyatakan ke dewan ttg aspirasi mrk, kmn perginya dan siapa yg menerima,” tulisnya.

Sontak status tadi dibanjiri ragam komentar para netizen.  Ada yang sependapat, ada juga yang mengingatkan untuk saling bersabar serta berharap KPK datang dan banyak lagi. Namun yang menarik tat kala salah satu akun bernama Awaludin Awaludin mengisi laman komentardi kolom selanjutnya, dikomentari langsung pemilik status yakni Erhasy.

Berikut kurang lebih kutipan komentar Awalaudin Awaludin. “Ananda Erli Yth. Setelah membaca tulisan ananda di facebook pada prinpsipnya ada sedikit yang miskomunikasi. Apakah salah orang yang menyampaikan ke Anda. Karena kemarin dari pagi hingga sore tetap pakcik pantau mereka. Orasi mereka hanya minta mengembalikan PDKS, masalah tes PNS, menjalankan hasil PTUN, minta Bupati tidak terlalu banyak keluar daerah, itu intinya. Sementara status ananda agak menyerang anggota DPRK. Harapan pakcik tolong ralat kembali, karena kemarin tidak ada yang memberikan jawaban ke pendemo bahwa Bupati sudah melenceng dari tugasnya. Pakcik angkat tangan kepada Drs Darmili, ditengah tengah pendemo ia memberikan jawaban tentang PDKS yang menghancurkan adalah saudara Riswan NS. Seharusnya ananda berterimah kasih. Harapan pakcik keananda tolong diperbaiki status anada itu untuk tidak menyerang dewan, karena sangat tidak baik dan mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan dewan dengan bupati, akhirnya sesama kita gontok gontokan. Demikian, bila ananda berkenan menerima, dan jika tidak sesuai menurut ananda, pakcik minta maaf,” ujar Awaludin di dinding komentar.

Tak menunggu lama, kolom selanjutnya langsung diisi sang pemilik akun. Dengan lantang mengatakan anggota dewan sebagai otak dari unjuk rasa, bahkan menyebutkan sejumlah nama anggota DPRK Simeulue sebagai pendesain demo. Ini dua komentar beruntun Erhasy seakan menjawab komentar Awaludin.

“Harus kita pahami otak dari demon itu adalah anggota dewan, mengapa Bupati yang minta dievaluasi, lalu mana Wakil Bupati. Maka ada spekulasi yang luar biasa disini".

“Yang mendesai demon adalah si Rajackr, Ihsan, Ihya, dll. Jadi itulah kronologisnya, maka hari ini kita harus buka kartu. Kenapa dewan yang hanya jalan2 hasil tidak ada, tapi tidak dievaluasi, terlalu dini cara berfikir anggota dewan.

Penasaran soal kebenaran akun Erhasy, wartawan MODUSACEH.CO akhirnya menanyai langsung Bupati Simeulue Erly Hasim, Minggu (28/10/18). Disini tabir pun sedikit terbuka, kendati tak mengklaim langsung sebagai pemilik akun, namun dalam penjelasanya, ia tak menapik, bahkan penjelasannya pada media ini terlihat tak jauh beda dengan subtansi yang diposting akun Erhasy.

“Sejak kita lempar itu status kan semuanya kepanasan, kita bukan tidak tahu siapa yang bermain di belakang kita punya bukti dan rekaman,” kata Erly Hasim. Ia juga menyentil aspirasi dewan yang menurutnya patut dipertanyakan. Erly mencontohkan, aspirasi milik salah satu anggota dewan yang diperuntukan untuk pelebaran masjid di Desa Sital, Kecamatan Simeulue Tengah, anggaran Rp 90 juta tapi realisasi cuma 15 juta rupiah dan pembebasan lapangan bola senilai Rp 85 juta dikerjakan Rp 15 juta. Namun begitu ia enggan memnyebutkan anggota dewan yang dimaksud.

Terkait aksi unjuk rasa, Erli mengatakan terlalu dini kepemimpinannya dievaluasi. Alasanya, tugas dan jabatan yang diembannya secara konstitusional masih terhitung bulan. Sedangkan soal PDKS, tutur mantan anggota dewan itu, ia sudah berkeinginan memutus PDKS seratus hari menjabat, namun batal karena permintaan dewan yang menginginkan aset plat merah itu diaudit dulu, boleh jadi dasar alibi ini, ia menilai demo yang terjadi ditenggarai kepentingan politik dengan memobilisasi massa.

“Ujuk rasa itu hak mereka, tapi dari sisi evaluasi mestinya mereka berfikir profesional. Saya itukan lebih kurang baru sembilan bulan menjalankan tugas. Akhir 2017 itu masa transisi. Pantas gak saya dievaluasi, berfikir rasional sajalah.  Kalau sudah dua atau tiga tahun saya memimpin lalu tidak ada tanda kehidupan, boleh evaluasi dengan cara apa pun. Menyangkut pemanggilan RDP, silahkan saja itu hak mereka, hak saya memberi jawaban. Saya dan DPR sama-sama dipilih rakyat, mereka itu mitra bukan atasan saya, ketika saya tidak mau hadir itu hak saya, tapi kalau undangan mereka rasional saya hadir,” ucap Erly Hasim.

Bupati Diminta Klarifikasi

Akibat munculnya, status facebok diduga milik Bupati Simeulue, Erly Hasim yang menuding anggota DPRK Simeulue sebagai dalang unjuk rasa, agaknya memicu ketersinggungan anggota dewan. Salah satunya datang dari Abdul Razak, politisi Partai Gerindra ini meminta klarifikasi Bupati tentang kebenaran status facebook yang viral di media sosial itu. Meski, sampai hari ini ia belum melakukan upaya hukum. “Kalau kita lihat, sepertinya akun itu miliknya Pak Bupati, jika benar tentu ini sangat kita sayangkan. Kita masih pelajari dan sedang konsultasi, jika memenuhi unsur, bukan tidak mungkin akan kita tempuh upaya hukum. Harapan kita Bupati dapat mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf," ujar Abdul Razak.

Bukan hanya Abdul Razak, tanggapan yang sama juga disampaikan Ihya Ulumuddin. Menurutnya, unjuk rasa atau demontrasi yang dilakukan masyarakat, tak semestinya ditanggapi dengan nuansa tak elok, apalagi sampai trending di medsos. Penjelasanya, massa yang melakukan demo itu bagian dari hak demokrasi untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Karena itu, selaku anggota DPRK ia merasa dirugikan akibat tuduhan yang menurutnya tak berdasar. Begitu juga dengan dana aspirasi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menjamin dirinya tak ada melakukan penyalagunaan dana aspirasi.

“Tuduhan yang disampaikan dalam facebook itu, sangatlah tidak berdasar. Bukan hanya merugikan nama baik personal tapi juga nama baik lembaga. Jika benar pemilik akun itu Pak Bupati, saya sarankan, baiknya ada permintaan maaf sebelum kita tempuh jalur hukum lewat Undang-Undang ITE karena berpotensi melakukan pencemaran nama baik. Apabila tidak dilakukan, besar kemungkinan kita lanjutkan kasus ini,” tegas Ihya Ulumuddin, Minggu (28/10/18).***

Komentar

Loading...