Terkait Pemecatan ASN Mantan Koruptor

Bupati Bireuen Dinilai Lamban Ambil Sikap

Bupati Bireuen Dinilai Lamban Ambil Sikap
ilustrasi
Penulis
Rubrik

Bireuen | Bupati Bireuen H. Saifannur dinilai lamban mengambil sikap atai memecat Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan narapidana kasus korupsi. Padahal, ada tujuh ASN yang berstatus mantan koruptor di Pemkab Bireuen, namun hingga kini masih aktif dan menerima gaji. Sebelumnya, setiap kepala daerah diberikan tenggat waktu sampai Maret 2019 untuk memecat ASN yang terjerat kasus korupsi.

Ini sesuai Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga menteri dan Surat Edaran Mendagri bahwa, ASN yang terbukti korupsi dan inkrah harus diberhentikan secara tidak hormat selambatnya 31 Desember 2018. Namun, diberikan batas waktu sampai Maret 2019. Itu diampaikan Asisten Deputi Bina Integritas dan Penegakan Disiplin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono beberapa waktu lalu di Jakarta.

Tegas Bambang, bagi kepala daerah yang tidak mau memecat PNS Tipikor, akan ada sanksi berat. Yaitu diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah dan harus menanggung TGR (tuntutan ganti rugi) PNS Tipikor.

“Keengganan kepala daerah memberhentikan PNS Tipikor lanjutnya, ada kaitannya dengan hubungan emosional. Kepala daerah tidak sampai hati memecat karena masih ada hubungan saudara, utang budi, dan lainnya,” sebutnya.

Dia menyebutkan, sanksi tegas itu sesuai kesepakatan bersama antara BKN, KemenPANRB, Kemendagri, BPK, BPKP, MA dan KPK. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 87 Ayat (4) huruf b ditegaskan. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Salah satu tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah Tipikor.

Terkait pemecatan ASN yang terlibat kasus korupsi hal tersebut, Sekda Bireuen, Ir Zulkifli Sp Senin siang (18/3/3019) yang dicegat media ini di tangga menuju Aula Lama Setda Kabupaten  Bireuen, untuk membuka sosialisasi Peningkatan Kapasitas Unsur Pemerintah Gampong Terkait Tata Kelola Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2019 mengaku, pihaknya sedang mendata ASN mantan narapidana korupsi itu.  “Sedang kita data di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,” katanya singkat.

Ada berapa orang ASN itu? Tanya media ini kembali. “Sekitar tujuh orang,” jawabnya singkat sambil lalu terburu-buru untuk membuka acara tadi.

Kepala BKPSDM Bireuen Mawardi S.STP MSi kepada wartawan beberapa waktu lalu menyebutkan, ada tujuh ASN yang memang terancam dipecat. Dan yang harus menandatangani surat pemecatan itu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabuapaten, dalam hal ini adalah Bupati.***

Komentar

Loading...