Terkait Surat Teguran Plt Gubernur Aceh Kepada Kepala BPKS Sabang

Bupati Aceh Besar Mawardi Ali: Sepakat, Tapi Hati-Hati Dampak Hukum

Bupati Aceh Besar Mawardi Ali: Sepakat, Tapi Hati-Hati Dampak Hukum
Foto: google.com
Rubrik

Banda Aceh | Bupati Kabupaten Aceh Besar, H. Ir. Mawardi Ali mengaku sepakat dengan surat teguran Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Kepala BPKS Sabang Sayid Fadhil. Menurutnya, surat tersebut merupakan tindaklanjut evaluasi yang dilakukan pimpinan dan anggota Dewan Pengawas BPKS Sabang beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Saya ada menerimanya. Surat itu menindaklanjuti laporan evaluasi yang disampaikan pimpinan dan anggota Dewan Pengawas BPKS. Saya, sebagai salah satu anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS) sudah duduk bersama Plt Gubernur dan membahas masalah ini, 12 Oktober 2018 lalu di Banda Aceh,” jelas Mawardi.

Dia menilai, apa yang tertera pada surat tersebut, merupakan masukan dan teguran. Itu sebabnya, dia berharap Kepala BPKS Sabang Sayid Fadhil dapat menjawab dan memperbaiki kinerja yang ada selama ini. “Sebab, aturan memang mengatur seperti ini, ada evaluasi pada setiap enam bulan atau satu semester berjalan,” ujar Mawardi.

Terkait adanya desakan dari aktivis salah satu lembaga anti korupsi Aceh agar Sayid Fadhil dicopot atau hentikan. Menurut Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, hal itu merupakan langkah terakhir. “Ya, kita evaluasi dan tegur secara prosedur. Jika tak ada perubahaan dan perbaikan, mungkin saja langkah tersebut dilakukan,” tegasnya.

Begitupun sebut Mawardi, langkah akhir ini belum bisa dilakukan. “Ya kita bina dulu, kita lihat enam selanjutnya, apakah ada perbaikan dari semua temuan yang terangkum dalam laporan dewan pengawas,” saran dia.

Alasannya, jika keputusan yang diambil ini sepihak, tentu ada yang tidak puas. “Ujung-ujungnya berakhir dengan gugatan atau proses hukum. Jadi, menurut saya tak perlu gegabah. Dampak hukum ini juga perlu dipertimbangkan,” sebut dia.

Sebelumnya, satu semester tahun anggaran berjalan (2018), kinerja Kepala BPKS Sabang  Sayid Fadhil mendapat sorotan keras dari Dewan Pengawas BPKS Sabang dan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Melalui suratnya, nomor: 515/25881, tanggal 12 Oktober 2018. Plt Gubernur Aceh menilai, BPKS Sabang dibawah kepemimpinan Sayed Fadel sangat lemah dan cenderung otoriter.

“Sehingga telah terjadi perpecahan (ketidak kompakan) dalam manajemen BPKS, akibat dari sikap saudara yang sering bertindak sendiri. Banyak keputusan strategis diambil tanpa musyawarah dengan unsur manajemen lainnya, sehingga tercermin saudara menjalankan kepemimpinan dengan cara One Man Show,” tulis surat tersebut pada poin pertama.

Pada poin kedua, surat bersifat segera dengan perihal teguran ini, juga menohok kepemimpinan Sayid Fadhil. “Saudara terkesan tidak membangun team work/ team building yang baik, dalam mengelola manajemen BPKS yang merupakan lembaga Pemerintah Non Struktural, yang notabene adalah Badan Layanan Umum (PP Nomor 105 tahun 2012), dan cenderung menciptakan konfrontasi di dalam manajemen dan kerap mengadu domba karyawan”.

Itu sebabnya, Plt Gubernur Aceh atas nama Pemerintah Aceh menegur mantan penyiar TVRI Banda Aceh ini. “Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kami sampaikan teguran, atas laporan hasil evaluasi kinerja Dewan Pengawas BPKS terhadap manajemen BPKS dibawah pimpinan saudara,” tegas Nova Iriansyah.***

Komentar

Loading...