Sehubungan Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 2018, Tabloid MODUS ACEH Tidak Terbit, Senin, 20 Agustus 2018. Terbit Kembali 27 Agustus 2018. Redaksi.

Di Balik Pergub Pelaksanaan Cambuk di Lapas

Bupati Aceh Barat: Pak Gubernur Jangan Takut Pada HAM

Bupati Aceh Barat: Pak Gubernur Jangan Takut Pada HAM
Bupati Aceh Barat Ramli, MS/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Bupati Aceh Barat Ramli. MS juga angkat bicara, di balik keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018, tentang pelaksanaan cambuk di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Namun, Bupati Aceh Barat dari Partai Aceh (PA) ini, bukan dalam kontek setuju dan tidak setuju terhadap Pergub tersebut. Ramli. MS di ruang kerjanya, Rabu (18/04/2018) mengatakan, soal pelaksanaan syariat Islam di Aceh, harapnya jangan takut pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebab, pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak melanggar HAM.

“Jadi hukum jinayah itu berpedoman Al-Quran dan Hadist. Bukan yang lain-lain, dan tidak ada kias-kias di sana, itu mutlak, kalau hukum zina rajam di depan umum, kalau mencuri potong tangan,  sudah jelas,” kata Bupati Ramli. MS.

Lanjutnya lagi, ada sebagian berpendapat takut dengan pelanggaran HAM, tegas Ramli. MS, sebenarnya tidak melanggar HAM. Ramli. MS justru mencontohkan pada dirinya sendiri, seperti ia pergi ke Amerika tidak ada paspor, pemerintah di sana melarang ia tidak masuk, itu tidak salah.

“Contoh, saya masuk ke Amerika, tidak ada paspor, oleh pemerintah mereka melarang saya tidak bisa masuk, apakah pemerintah Amerika melarang saya tidak bisa masuk melanggar HAM? Tidak, karena saya melanggar peraturan. Juga hukum ini, bukan untuk agama lain,” jelas Ramli. MS, Rabu (18/04) siang.

Karena itu sebut Ramli. MS tidak melanggar HAM, karena melanggar tata aturan, maka dihukum, wajib hukum. Ketika makna wajib, harus tunduk dan patuh pada tata syariat, mereka (pihak lain) harus tahu kecuali menghukum non muslim, itu melanggar HAM. “Misal saya memerintahkan non muslim harus pakaian berbusana muslim, itu melanggar HAM,” sebutnya.

Menurut Bupati Aceh Barat, agama Islam satu-satunya agama yang menghormati HAM. Misal ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama sekali Rasul membangun sebuah masjid, kemudian kata Ramli. MS, melahirkan piagam Madinah.

Dalam piagam Madinah, muslim boleh hidup berdampingan dengan agama lain, dengan catatan Lakumdinukum Waliaddin, agamamu untuk mu agamaku untuk ku. Itulah anggaran dasar HAM. “Kalau mengatur rumah sendiri, itu bukan melanggar HAM, kecuali kita mengatur rumah orang lain,” tegas Ramli. MS.

Itu sebabnya, Bupati Aceh Barat bertanya, dasar apa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan Pergub Nomor 5 tahun 2018 tersebut, apakah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, apakah dasar Al-Quran dan Hadist.

“Karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu khusus, ada kekhususan. Kalau secara Islam, pelajarilah Islam secara kaffah, jangan ambil kebijakan nanti dosa, ngak mampu nanti kita menanggung dosa. Pak Gubernur jangan takut pada HAM, itu bukan melanggar HAM, tapi melanggar aturan, wajib dihukum,” ujarnya.

Karena itu, Ramli. MS mendorong Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk melakukan musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten terhadap Pergub dimaksud.

“Saya mendorong agar Pak Gubernur melihat kembali Pergub itu, bermusyawarah kembali dengan orang yang tahu persis masalahnya,. Kenapa?Karena menyangkut dengan agama, aqidah. Saya bukan dukung tidak dukung, pemahaman saya di situ, seorang Gubernur wajib rasanya, sekurang-kurangnya seminarlah dengan para ulama,” harap Ramli. MS.

Musyawarah dimaksud Ramli. MS, kalau di Aceh ini ada ulama 100 orang, duduklah sekitar 50 persen, setuju ngak setuju itu bukan urusan Gubernur.

“Apa daya saya seorang bupati. Saya cuma hanya mendorong beliau, lihatlah secara jernih persoalan ini, jangan takut pada HAM,” pinta Ramli. MS.

Disinggung bahwa pelaksanaan cambuk di Lapas karena takut ditonton anak-anak, Bupati Aceh Barat itu menjawab simpel.

“Alasan takut pada anak-anak ada kewajiban kita (aparat negara), ada petugas, kita seterilkan. Jangan kan itu, kalau pergi kenduri saja kalau anak-anak sudah kita larang ngak mau dia pergi, ngak berani orang tuanya membawa ke situ,” ujar Ramli. MS.

Lalu ketika ditanya apakah pelaksanaan cambuk di Aceh Barat nantinya akan bersikap sama dengan Wakil Bupati Aceh Besar. Kata Ramli. MS. “Saya pasti tanya pada ulama, bagaimana pendapat ulama. Kalau kata ulama di masjid, kata ulama di lapangan, silakan, kalau kata ulama di penjara atau di rumah, silakan, itu bukan hak saya,” katanya.***

Komentar

Loading...