Usai Pertemuan DPRA, Wagub dan TAPA Soal APBA 2018

Bukan Hanya Aspirasi, Ada Program Lain Dilebel Merah

Bukan Hanya Aspirasi, Ada Program Lain Dilebel Merah
Ketua DPRA Muharuddin dan Wagub Aceh Nova Iriansyah/Foto dpra.acehprov.go.id
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) di ruang kerja Ketua DPRA Muharuddin, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Selasa (09/01/2018).

Usai pertemuan itu, Ketua DPR Aceh Muharuddin mengaku pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, sebenarnya tidak macet. “Permasalahannya ngak macet juga, cuma TAPA membahas di intenalnya dengan SKPA bahwa kegiatan-kegiatan yang hibah, kewenangan kabupaten-kota yang hari ini dilebel merah menjadi kewenangan kabupaten-kota,” kata Muharuddin.

Muharuddin mencontohkan, kegiatan hibah yang di kabupaten/kota seperti jalan-jalan kabupaten, usaha tani. Selain itu juga yang dilebel merah adalah program anggaran untuk beasiswa. “Kemudian persoalan beasiswa itu juga dilebel merah karena indek yang digunakan selama ini  atau indikator yang digunakan selama ini adalah besarnya IPK,” ujar Muharuddin.

Lanjut kader Partai Aceh itu, jika mengacu pada IPK, sementara ada pemahaman atau pokok pikiran dari anggota DPRA bahwa usulan atau program beasiswa perlu juga nemperhatikan untuk anak-anak tertentu. Seperti prestasinya biasa-biasa, tapi berangkat dari orang kurang mampu  atau yatim piatu.

“Jadi bagaimana persoalan itu, sehingga mencoba mengakomodir mahasiswa-mahasiswa kita seluruh Aceh, mereka sudah kuliah tetapi tidak ada dana penunjang untuk menyelesaikan kuliah. Akan tetapi persoalan ini masih jadi persoalan, masih dilebel merah. Karena indikator yang digunakan SKPA atau LPSDM berdasarkan IPK,” jelas Ketua DPR Aceh.

Persoalan selanjutnya kata Muharuddin yang dilebel merah, tidak dilengkapi dengan proposal, tidak punya DED dan lainnya. “Ini masih dalam katagori merah. Inilah yang masih diinvetarisir oleh TAPA dengan SKPA, mana kegiatan-kegiatan memenuhi keteria.

“Semua kegiatan yang sudah memenuhi keteria sesuai Peraturan Perundang-Undangan, secara otomatis akan dihijaukan. Proses inilah yang dilakukan TAPA dengan SKPA. Jadi persoalannya tidak macet,” tutur Muharuddin pada dua wartawan, Selasa petang.

Itu sebabnya, menurut Muharuddin dalam pertemuan dengan Wagub dan TAPA, program-program yang dilebel merah itu, untuk duduk dan sepakati bersama mana yang boleh dan tidak. “Kalau perlu kita umumkan pada masyarakat, misalnya kegiatan-kegiatan diluar kewenangan provinsi, ya sudah kita publikasikan pada masyarakat apa saja yang tidak boleh,” ajak Muharuddin.

Ia meminta agar program yang tidak boleh itu dipublikasikan, supaya masyarakat tahu dan tidak menyalahkan DPRA atau Gubernur Aceh. “Kalau tidak boleh katakan tidak, kalau boleh katakan boleh. Jangan juga DPRA jadi bumerang atau bahagian cacian dari masyarakat,” tuturnya.

Persoalan yang dilebeI merah tersebut, bukan hanya program yang disampaikan masyarakat melalui DPR Aceh. Tetapi program yang dilebel ada di dinas-dinas. “Persoalan ini tidak hanya di DPRA, juga di dinas-dinas. Yang kita cerita bukan saja aspirasi DPRA,” kata Muharuddin.

Selain itu, dari masalah yang ada. DPR Aceh dalam pertemuan itu juga sampaikan mana yang sudah diinvetarisir  dan sampaikan ke DPRA untuk dibahas bersama dengan TAPA. “Minggu depan sudah bisa kita gelar rapat Banggar untuk mencari solusi kegiatan-kegiatan yang merah,” katanya.

Rapat Banggar pekan depan itu, juga akan membicarakan secara detail jadwal pembahasan APBA 2018 hingga paripurna. “Akhir Januari 2018 bisa kita sahkan,” sebut Muharuddin.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...