Breaking News

Dibalik Kasus Azman Usmanuddin

Bisakah Rusdi Adam Lepas Tangan?

Bisakah Rusdi Adam Lepas Tangan?

Banda Aceh | Pelan tapi pasti, kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Aceh Timur Azman Usmanuddin, terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Sejauh ini, sejumlah saksi juga sudah diminta keterangan. Termasuk pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta.

Drs Azman Usmanuddin MM, didakwa melakukan tindak pidana korupsi kas daerah dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank BPD Aceh (sekarang Bank Aceh) Cabang Langsa atas nama daerah atau Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sejak 2002-2004. Itu sebabnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh, Suhendra SH Cs, menjerat terdakwa telah kerugian keuangan daerah Rp 88.512.415.456. Dakwaan tersebut dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis (21/7/2016). Azman didakwa melanggar Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara peling lama 20 tahun sampai hukuman mati.

Perkara ini merupakan pengembangan terdakwa Jufri yang kini sudah divonis enam tahun penjara dan Sumijo yang telah bebas. Dalam sidang diketuai Ainal Mardhiah SH MH, terdakwa Azman Usmanuddin didampingi pengacaranya, Syahrul Rizal SH MH.

 JPU Suhendra menjelaskan, pada 2002 silam, Azman mengajukan pinjaman atas nama daerah kepada Bank BPD Aceh Cabang Langsa, Rp 3 miliar. Rencana dana itu akan peruntukkan untuk penanggulangan biaya berbagai kepentingan rutin/pembangunan. Pinjaman sama juga diajukan pada 2003, Rp 10 miliar, tapi pihak bank hanya menyetujui Rp 7 miliar. Ternyata, pinjaman atas nama daerah itu tidak pernah diajukan Azman dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dan dianggarkan dalam APBK Aceh Timur. Bahkan pinjaman tersebut juga tidak digunakan untuk kepentingan daerah, melainkan kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak pernah masuk ke rekening daerah. “Untuk menutupi atau membayar kembali pinjaman tersebut, terdakwa selaku Bupati Aceh Timur saat itu, telah membuat surat kuasa tanggal 28 Maret 2003 yang ditandatangani terdakwa kepada PT Bank Aceh Cabang Langsa untuk mendebet langsung pembayaran dari Rekening Kas Daerah Pemkab Aceh Timur untuk pelunasan pinjaman tersebut,” ulas Suhendra dalam dakwaannya.

 Azman juga memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah (BUD) saat itu, Sumijo, membayar pinjaman terdakwa dengan menggunakan cek tunai. Pembayaran dengan anggaran daerah dalam tahun berjalan itu tidak dilakukan pembukuan oleh Sumijo, sehingga laporan pembukuan kas daerah Aceh Timur pada tahun anggaran 2004 terdapat SILPA Rp 17.543.444.228. Sebelum persoalan itu selesai, jabatan Sumijo digantikan oleh Jufri SH MM pada akhir 2004. Kepada Jufri, Azman memerintahkan membayar 81 surat perintah membayar (SPM) beserta PPN/PPH tahun 2014, semasa Sumijo dengan menggunakan dana bagi hasil migas triwulan IV tahun 2004 yang masuk pada Februari 2005 dan penerimaan tahun 2005. Akibat perbuatannya bersama dengan Jufri, telah terjadi selisih kas daerah yang menyebabkan negara rugi Rp 88.512.415.456. Begitupun, ada yang janggal dari kasus ini.

Nah, yang jadi soal dalam kasus ini adalah, sesuai dakwaan JPU, Azman atas nama Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur saat itu, mengambil pinjaman tanpa persetujuan pimpinan DPRK setempat. Apakah ini dibenarkan? Kedua, sistem pembayaran yang dilakukan dengan mendebet langsung dari Rekening Kas Daerah Pemkab Aceh Timur pada PT Bank Aceh Cabang Langsa, tanpa ada surat perintah membayar (SPM). Apakah itu dibenarkan? Jika boleh, maka Azman Usmanuddin adalah pihak yang bertanggungjawab penuh dalam kasus ini, selain Jufri dan Samijo.

Jika tidak, maka posisi dan keberadaan Kepala BPD Cabang Langsa (2004) saat itu Rusdi Adam, tetap harus diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Alasannya, mengapa dan atas dasar apa Rusdi Adam selaku Kepala BPD Cabang Langsa saat itu, berani menyetujui kredit yang diajukan Azman atas nama Pemkab Aceh Timur. Padahal tanpa izin dan persetujuan dari pimpinan DPRK Aceh Timur. Apakah dibenarkan secara hukum dan aturan perbankan?

Selanjutnya, bagaimana bisa menerima proses pembayaran yang dilakukan secara debet langsung oleh Pemkab Aceh Timur pada BPD Cabang Aceh Timur, tanpa sesuai aturan berlaku yaitu, melalui SPM? Nah, dari dua kejanggalan tadi, sepatutnya JPU dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, mengejar persoalan ini dalam persidangan berikutnya, sehingga posisi Rusdi Adam yang kini sebagai Direktur Operasional PT Bank Aceh, tak bisa lepas tangan dan tanggungjawab begitu saja. Lantas, apa kata Rusdi Adam? Konfirmasi yang dikirim MODUSACEH.CO, hingga siang ini tak berbalas. Dihubungi ke telpon selulernya, juga tak menjawab.***

Komentar

Loading...