Breaking News

Penulis adalah Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Verifikasi Dewan Pers Terhadap Perusahaan Media (selesai)

Biar Jelas, Portal Berita atau Blogger Berbadan Hukum

Biar Jelas, Portal Berita atau Blogger Berbadan Hukum
dok.MODUSACEH.CO

Saat ini, tak sulit memang mendirikan perusahaan pers, apalagi media online di daerah. Cukup perusahaan berbadan hukum. Namun, syarat dari Dewan Pers relatif mengikat. Ini dimaksudkan, adanya kejelasan antara portal berita dengan blogger. Termasuk Kelompok Saracen. Ingin tahu media pers apa saja di Aceh yang sudah terdaftar di Dewan Pers? Buka laman dewanpers.or.id. Cari kolom data perusahaan pers dan ketik; Aceh. Anda langsung dapat melihatnya.

Seperti diwartakan tempo.co, Kamis, 24 Agustus 2017 lalu. Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, menangkap tiga orang dari kelompok Saracen, sindikat penyedia jasa konten kebencian.

“Dia kelompok bayaran yang mempunyai sekitar 700 ribu pengikut. Mereka punya saracennews.com yang merupakan media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Verifikasi menjadi urgent sekarang, untung ada tim siber dari Polri,” ujar Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo atau akrab disapa Stanley, yang kini telah berakhir masa baktinya sebagai Ketua Dewan Pers.

Nah, apabila ditinjau secara umum kata Stanley, berita yang ditampilkan di laman tersebut tampak biasa saja. Hanya saja, dia berujar permasalahan terjadi lantaran kelompok itu juga memproduksi konten hoax dan konten kebencian berbau SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) melalui media sosial.

Menurut dia, sekarang ini oknum berkedok media seperti Saracen cukup banyak. “Marak media-media seperti ini (saracennews.com). Ini yang ketahuan karena ada patroli siber dari Kepolisian,” ujarnya.

Yosep mengatakan, media media online telah membanjiri dunia maya. Menurut dia, saat ini yang tercatat di Dewan Pers dalam data tahun 2015 adalah 168 media online. Tetapi dia memperkirakan jumlah media online di Indonesia sekarang telah mencapai angka 43.300 media.

Karena itu, Yosep menyatakan pentingnya verifikasi terhadap media tersebut guna mencegah penyalahgunaan media oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. “Ini penting karena saat ini banyak pihak tidak punya pegangan media apa saja yang bisa diajak kerja sama dan sehat. Banyak media yang dibuat untuk menghisap APBD, juga menyebarkan fitnah dan buzzer,” ucapnya.

Dia mengingatkan bahwa semangat dari media adalah kebebasan pers yang bermuara pada kepentingan publik. “Kalau fungsi pers digunakan untuk hal negatif seperti memproduksi isu sara dan disebarkan, maka itu bukan institusi pers.

Pers itu melayani publik dan bukan melayani hal-hal negatif seperti itu,” dia menegaskan. Dewan Pers akan tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk membantu proses-proses penindakan kasus yang berkaitan dengan media. Dia menyatakan siap mendatangkan ahli pers bila memang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus itu.

Stanley tentu tidak asal ucap. Ini dibuktikan dengan surat Dewan Pers, nomor: 489/DP/9/2018, tanggal 26 September 2018. Isinya tentang pendataan perusahaan pers 2018.

Di sana jelas tertera syarat yang harus dipenuhi perusahaan media pers, baik cetak, elektronik maupun online (siber). Misal, adanya akta pendirian perusahaan, salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, mengisi formulir pendataan dari Dewan Pers dan lainnya.

Termasuk, wajib adanya kode etik internal. Peraturan perusahaan yang disahkan Kementerian Tenaga Kerja/Dinas Tenaga Kerja. Salinan (foto copy) kartu/sertifikat UKW utama/penanggungjawab. SOP perlindungan wartawan maupun visi dan misi perusahaan.

Yang jadi soal adalah, apakah perusahaan pers (media online) yang dipimpin oknum AP, yang juga mengaku sebagai wartawan itu, sudah memenuhi semua kreteria dan ketentuan dari Dewan Pers?

Atau, setidaknya terdaftar di Dewan Pers. Ini menjadi penting agar publik, pejabat daerah dan aparat penegak hukum di Aceh dapat  membedakan antara portal berita media online dengan blogger yang berbadan hukum. Termasuk apakah ada membayar pajak kepada negara, dari bisnis iklan yang dipasarkan. Ini tak kalah penting, sebab sebagian iklan yang terpublikasi berasal dari instansi pemerintah yang mengunakan dana negara atau daerah.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...