BI Perwakilan Aceh Sosialisasi Kebijakan Sistem Pembayaran Pada Jurnalis

BI Perwakilan Aceh Sosialisasi Kebijakan Sistem Pembayaran Pada Jurnalis
Modus Aceh/ Azhari Usman
Penulis
Rubrik

Sabang | Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Aceh mengadakan sosialisasi kebijakan di bidang sistem pembayaran kepada para jurnalis di Hotel Mata Ie Resort, Sabang, Jumat (27/10/2017). Salah satu yang dibahas adalah mengenai pengawasan pelanggaran gesek ganda dalam transaksi non tunai.

Sebagai pemateri, BI Aceh mengahdirkan dua narasumber dari BI Pusat, yaitu Asisten Manajer Depertemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Calvari Francois Dirk Leunufna dan Muhammad Bugie. Sementara, Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh T. Munandar, juga menyempatkan diri untuk hadir, sekaligus menutup acara yang berlangsung santai itu.

Dalam pemaparanya, Calvari Francois Dirk Leunufna menyampaikan. BI sudah mempunyai aturan tentang Double Swipe (gesek ganda) pada pasal 34 huruf b yang menjelaskan, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran, selain untuk tujuan transaksi proses pembayaran. Misalnya pengambilan nomor kartu, card verification value, expiry date, dan/atau service code pada Kartu Debit/Kredit melalui mesin kasir (cash register) di pedagang (double swipe).

Katanya, bank acquirer (pengakuisisi) wajib memastikan kepatuhan pedagang terhadap larangan penggesekan ganda. Bank acquirer juga diharapkan mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menghentikan kerja sama dengan pedagang yang masih melakukan praktik penggesekan ganda. Nah, untuk kepentingan rekonsiliasi transaksi pembayaran, pedagang dan acquirer diharapkan dapat menggunakan metode lain yang tidak melibatkan penggesekan ganda. “Merespon hal tersebut, BI memperkuat Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran telah melarang praktik double swipe,” ungkapnya.

Dia juga memaparkan upaya Bank Indonesia dalam menghentikan praktik gesek ganda. Diantaranya; melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran konsumen. Kemudian, melakukan pengawasan kepada Acquirer Bank, dan tetap mensosialisasikan kebijakan larangan double swipe, serta menghimbau masyarakat untuk tetap mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Sebelumnya,  Muhammad Bugie menjelaskan tentang gitalisasi akan merevolusi seluruh sendi kehidupan manusia. Itu sebabnya, menurtunya, mau atau tidak kondisi sistem pembayaran nasional harus beralih pada transaksi non tunai. permasalahannya, infrasruktur hanya berpusat di Pulau Jawa, “infrasruktur di Indonesia belum merata,” jelasnya.

Bila dibanding dengan negara lain,  pengguna uang elektronik (non tunai), Indonesia masih jauh tertinggal, hanya 10 persen penduduk Indonesia menggunakan uang elektronik. Sedangkan di negara-negara Eropa, lebih 50 persen masyarakatnya sudah menggunakan uang elektronik. Namun, menurutnya konsumen e-commerce (elektronik perdagangan) Indonesia semakin menggemari transfer non tunai. “Jadi memang, risiko kejahatan minim jika kita menggunakan sistem non tunai,” ungkapnya.

Sementara itu, T. Munandar mengatakan, media massa adalah unsur penting Bank Indonesia. Sebab, media merupakan corong penyampaian informasi pada khalayak ramai. Tanpa media, kebijakan baik sekalipun tidak akan berguna, karena tidak ada masyarakat yang mengetahuinya. Itu sebabnya, dia mengapresiasi kerja media, khususnya di Banda Aceh dalam memberitakan semua kebijakan yang telah dan terus dilakukan Bank Indonesia Perwakilan Aceh. “Acara ini akan kita jadikan agenda tahunan, penting bersilaturahmi dengan media, jika ada usul tetang apa yang akan kita diskusi, boleh disampaikan,” ujar T. Munandar sekaligus menutup acara tersebut.***

 

 

Komentar

Loading...