Terkait Proses Hukum Irwandi Yusuf

Besok, Komite I DPD RI Undang KPK

Besok, Komite I DPD RI Undang KPK
ist

Jakarta | Pimpinan Komite I DPD RI besok (Rabu, 10/10) mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menghadiri Rapat Kerja Dengar Pendapat terkait identifikasi isu-isu strategis dalam lingkup pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini.

Demikian disampaikan Pimpinan Komite I DPD RI Asal Aceh yang juga inisiator raker tersebut pasca rapat pleno Komite I DPD RI, Selasa (09/10).

Rapat akan dilaksanakan besok dan kehadiran KPK pada Rapat Kerja Komite I Rabu, 10 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB.

Rapat dengar pendapat DPD RI bersama KPK tersebut menghadirkan Agus Rahardjo (Ketua KPK) , Laode Mm Syarif (Wakil Ketua KPK), Pahala Nainggolan Deputi Bid. Pencegahan, Herry Muryanto Deputi Bid PIPM.

Senator Aceh DPD RI H. Fachrul Razi, MIP mengatakan rapat tersebut terkait prioritas penanganan kasus yang belum terselesaikan seperti maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanpa disertai dengan kegiatan pencegahan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dan dampaknya bagi program pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Penangkapan sejumlah kepala daerah (baik Gubernur maupun Bupati/Walikota), sebanyak 77 Kepala Daerah terkena OTT (data Kemendagri) dari Januari sampai Juli 2018 sebanyak 19 Kepala Daerah berstatus tersangka, yang 15 diantaranya terkena OTT. Penangkapan 41 anggota DPRD Kota Malang; penangkapan 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu  kata Senator Fachrul Razi, mereka akan menanyakan perkembangan kasus OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan akan menanyakan adanya Izin surat tambang oleh Dirjen Minerba dan Menteri ESDM.

“Rakyat di Nagan Raya dan Aceh menolak adanya izin tambang emas di Aceh, kita minta KPK mengusut surat izin ini, kita lihat apakah yang terancam dari jabatan saya karena memperjuangkan kasus ini atau Menteri dan Dirjen yang kami minta di proses oleh KPK,” tegas Fachrul Razi.

“Rakyat butuh kepastian hukum masalah kasus korupsi, karena itu dia berharap akan ada beberapa yang akan dihasilkan KPK RI dan DPD RI,” tegas Fachrul Razi.

DPD RI sebagai mitra kerja KPK akan terus mengawasi dana dan adanya indikasi korupsi di daerah, setiap temuan akan kita sampaikan langsung kepada KPK RI. “Kita akan terus memperkuat KPK RI dalam rangka memberantas korupsi di daerah dan di pusat,” ujar Fachrul Razi.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...