Bola Panas UUPA

Beredar Nama-nama Anggota DPR Aceh Lakukan Konsultasi dengan DPR RI  

Beredar Nama-nama Anggota DPR Aceh Lakukan Konsultasi dengan DPR RI  

Banda Aceh I Bola panas pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), melalui Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR RI, memasuki babak baru.

Jika sebelumnya, anggota DPR Aceh dan anggota DPR RI asal Aceh di Jakarta, menuduh Pemerintah Pusat telah sengaja mencabut pasal itu tanpa melalui mekanisme  yang diatur dalam undang-undang. Kini, Mendagri Tjahjo Kumolo, menyampaikan telah meminta persetujuan DPR Aceh, yang menjadi syarat untuk mencabut dua pasal dalam UUPA itu.

Belakangan, beredar nama-nama anggota DPR Aceh melakukan pertemuan dengan DPR RI untuk melakukan konsultasi. Diantara nama-nama itu adalah: Iskandar Usman Al-Farlaki, Abdullah Saleh, Muhammad Saleh, Djasmi Has, Tgk. Harun, dan Musanif.

Nah, Abdullah Saleh membantah tudingan Mendagri Tjahjo Kumolo. Dia bahkan mengatakan Tjahjo Kumolo telah membalikkan fakta yang terjadi. Dia bahkan menantang supaya Mendagri menunjukkam bukti persetujuan dari DPR Aceh, di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami mengakui, pernah datang ke Jakarta. Namun,  bukan untuk konsultasi atas nama DPR Aceh.” jelasnya pada MODUSACEH.CO, di Banda Aceh, Rabu, (27/9/17).

Lanjut Abdullah Saleh, ketika itu, (12/4/17), karena berkembang isu akan dicabut dua pasal UUPA, maka ia bersama beberapa anggota DPR Aceh, bermaksud menanyakan kepada Panja RUU Pemilu DPR RI, kenapa tidak datang ke DPR Aceh, untuk meminta persetujuan dan pandangan dua pasal ini yang akan dicabut. “Itupun bukan dengan Mendagri, kami ketemu, tapi dengan DPR RI,” ungkapnya.

Padahal katanya, menjadi kewajiban Mendagri melakukan konsultasi atau pertimbangan DPR Aceh. Dia juga menjadi heran kenapa Tim Pansus DPR RI tidak datang ke DPR Aceh. Malah datang ke Gubernur Aceh untuk mendapat pertimbangan. Padahal, dalam aturanya harus mendapat pertimbangan dari DPR Aceh. “Kami datang, mempersoalkan, kenapa mereka tidak melakukan itu. Lantas mereka menilai kami datang ke sana untuk melakukan konsultasi. Itu salah pemahaman," ujar Abdullah Saleh.

Untuk itu, dia berharap, Mendagri harus jujur memberikan keterangan. Sehingga, tidak menambah persoalan baru. “Konsultasi mesti ada dokumen resmi. Apa Mendagri  punya itu, tolong tunjukan saja,” mintanya.

Sementara itu, Iskandar Usman Al- Farlaki, salah satu nama yang disebut juga ikut melakukan konsultasi ke DPR RI, Jakarta melalui akun facebooknya menulis. “Berikut saya sampaikan informasi terkait link berita media online "Komisi 1 DPRA Bertemu DPR RI Bahas Penyesuaian RUU Pemilu dengan UUPA".

Pertama, pertemuan Komisi I DPRA dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu pada tanggal 12 April 2017 adalah sebagai bentuk kekhawatiran Komisi I terhadap kemungkinan tereduksinya subtansi tentang pemilu dan pilkada yang telah diatur dalam UUPA dengan hadirnya UU Pemilu yang baru. Langkah ini juga sebagai bentuk pengawalan pencegahan dini untuk mengingatkan Panja DPR RI bahwa di Aceh ada regulasi khusus yakni UUPA yang juga mengatur rezim pemilu dan pilkada.

Kedua, dalam pertemuan singkat tersebut, berulang kali pimpinan Komisi I dan anggota Komisi I DPRA yang hadir mengingatkan pimpinan Panja DPR RI agar segera mengelar rapat konsultasi dan meminta pertimbangan DPRA sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat 2 dan pasal 269 ayat 3 UUPA.

Ketiga, jika Mendagri dan Panja RUU Pemilu DPR RI kemudian menganggap pertemuan itu sebagai bentuk konsultasi meminta pertimbangan DPR Aceh terhadap seluruh substansi RUU Pemilu, maka patut dianggap Mendagri dan DPR RI telah melakukan politiking yang penuh tipu muslihat. Sebab, itu hanya informasi awal untuk mengingatkan Panja dan materi yang disampaikan juga untuk memperkuat UUPA, bukan melemahkan seperti pengesahan UU N0 7 Tahun 2017 ini.Berikut juga saya lampirkan notulensi rapat dengan Panja RUU Pemilu DPR RI dan link berita yang utuh.***

 

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...