Breaking News

Beredar Kabar, Sore Ini Abu Doto Lakukan Mutasi

Beredar Kabar, Sore Ini Abu Doto Lakukan Mutasi
Zaini Abdullah/Antara
Rubrik

Banda Aceh | Paska Pilkada Aceh Serentak, 15 Februari 2017 lalu,  ternyata belum mampu meredam berbagai kegaduhan politik di Bumi Serambi Mekah, terutama soal hasil.

Tapi juga muncul persoalan serupa dalam dunia birokrasi di jajaran Pemerintah Aceh. Ini sejalan dengan beredarnya kabar adanya mutasi yang akan dilakukan Gubernur Aceh Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto terhadap sejumlah pejabat eselon II dan III.

Sumber MODUSACEH.CO di jajaran Pemerintah Aceh membisikkan bawah hari ini, Jum'at sore (10/3/2017), akan kembali dilakukan mutasi atau pergantian pejabat.

Dari sejumlah nama kata sumber tadi, disebut-sebut yang akan diganti adalah, Kadis Pendidikan, Kadis Cipta Karya dan Perkim, Kepala Satpol PP, Kepala Kesbangpolinmas dan Kabiro Umum. Semua pejabat tersebut adalah kursi yang selama ini diduduki "golden boy" Abu Doto, namun diganti oleh Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.

"Abu marah dan tersinggung, karena itu dia ingin mengembalikan kursi tersebut pada pejabat kesayangannya," ungkap sumber yang tak mau ditulis namanya itu.

Begitupun media ini belum berhasil mengkonfirmasi Abu Doto dan Karo Humas Setda Aceh Frans Delian, terkait kabar tersebut.

Namun, sejumlah pihak menilai, kebijakan yang akan dilakukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, melanggar dan mengangkangi ketentuan tentang larangan kepala daerah untuk melakukan mutasi pejabat di pengujung masa jabatannya. Ini sesuai Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Isinya; Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.***

Komentar

Loading...