Breaking News

Terkait Proses Tender di Pemerintah Aceh

Beredar Kabar Kepala SKPA Desak Pergantian Kepala ULP

Beredar Kabar Kepala SKPA Desak Pergantian Kepala ULP
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Paska terpilihnya Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022. Beredar luas usulan dan rencana pergantian Kepala ULP Pemerintah Aceh, Reza Ferdian. Desakan itu datang dari sejumlah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Alasannya, dalam memimpin ULP, Reza tak koorperatif dan komunikatif dengan Kepala SKPA. Selain itu, dia dituding lebih mendengar orang dekat dan kerabat Gubernur Aceh saat dijabat dr. Zaini Abdullah dari pada Kepala SKPA atau Kadis.

“Bayangkan, dia berani memutuskan pemenang tender tanpa ada komunikasi dengan kami sebagai pejabat penanggungjawab proyek. Kalau ditanya, dia selalu membawa-bawa nama orang dekat Abu Doto,” ungkap seorang kepada SKPA pada MODUSACEH.CO, Senin pekan lalu.

Tak hanya itu. Sumber ini juga menyebutkan. “Kami juga menerima keluhan serupa dari sejumlah kontraktor, pelaksana pekerjaan sehingga terkesan menghambat proses lelang dan administrasi lainnya,” ungkap seorang Kepala SKPA yang dikenal dekat dengan tim sukses Irwandi-Nova pada MODUSACEH.CO, Senin pekan lalu. Itu sebabnya, beberapa Kadis yang tak mau ditulis namanya ini, memberikan berbagai masukan tentang rekam jejak Kepala ULP Reza Ferdian kepada Gubernur dan Wagub Aceh. Termasuk pada kalangan dekat Irwandi Yusuf. “Mereka menyambut positif dan dalam apel pertama Gubernur dan Wagub Aceh di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Pak Irwandi telah memberi sinyal tersebut,” kata dia.

Lantas, apa kata Reza Ferdian? Hingga malam ini, MODUSACEH.CO belum berhasil mengkonfirmasi Kepala ULP tersebut. Namun, dalam wawancara khusus dengan media ini beberapa waktu lalu. Dia membantah semua kabar miring tadi. Kata Reza, posisinya sebagai Kepala ULP memang selalu menjadi sorotan dan sulit. Sebab, harus mengakomundir semua kepentingan. Begitupun, dia terus berusaha untuk bertindak secara profesional. “Siapa bilang kami tidak berkomunikasi dengan Kepala SKPA dan Kadis. Namun, karena permintaannya terlalu besar. Misal, memenangkan proyek serta perusahaan tertentu, itu yang saya tidak mau,” ungkap Reza.

Menurut dia, sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) yang diberikan, posisinya bersama Pokja menjalankan semua proses, sesuai dengan aturan main. Bahkan, anggota Pokja juga berdasarkan rekomundasi dari para Kadis. Nah, dalam proses tender, penentu utama berada di tangan Pokja. “Tugas saya, setelah semua beres, sesuai dengan aturan main, maka baru saya tandatangani,” bantah Reza saat itu.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...