Breaking News

Berantas Korupsi di Aceh, KPK Tingkatkan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Berantas Korupsi di Aceh, KPK Tingkatkan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Komferensi pers di Hotel Hermes (Photo : Modusaceh.co/Iwan Saputra)

Banda Aceh  | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan terus berupaya mendorong percepatan pemeberantasan tindak pidana korupsi. Antara lain dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum (Apgakum) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan sinergi di antara lembaga penegak hukum. Untuk itu, KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum 2016 yang berlangsung Senin hingga Jumat (7-11/11/2016) di  Hotel Hermes Palace, Jalan T. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.

Kegiatan tersebut diikuti  162 peserta dari beberapa institusi, yaitu 66 dari penyidik Polres dan Polda Aceh, 66 penyidik dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, 7 Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, 5 Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, 4 Penyidik Bareskrim Polri, 4 jaksa pada Jampidsus Kejaksaan Agung, 4 penyidik TNI, 2 fungsional penyidik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2 penyidik KPK serta 2 pemeriksa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Aceh. Dari sinergi ini diharapkannya dapat terwujud kerjasama yang lebih efektif diantara sesama intansi penegak hukum, dengan auditor BPK dan BPKP dalam pemberantasan korupsi.

“Sinergi dan kerja sama ini mutlak harus dilaksanakan, tanpa kerjasama antar lembaga penegak hukum dan intansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, maka tugas penegak hukum, khususnya penenganan perkara tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif,” ujar Syarief pada wartawan , Senin (7/11/2016).

Menurut Syarief, Kegiatan ini merupakan realisasi dari fungsi makanisme pemicu (Triger Mechanism) KPK guna mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lainnya.

Yakni, Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu, pelatihan ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi guna menjadi efektif.

Para peserta kata Syarif akan dibekali oleh sepuluh orang pemeteri yang kompeten dengan format ceramah, diskusi dan tanya jawab. “Ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan teknis terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi,”  katanya.

Para pemateri yang dimaksud adalah para pimpinan lembaga penegak hukum, antara lain Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae, Anggota III BPK RI Eddy Mulyadi Soepadi, Deputi Bidang Investigasi BPKP Iwan Elmi.***

Komentar

Loading...