Terkait Temuan BPK RI, Pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Beranikah Aparat Penegak Hukum Mengusut?  

Beranikah Aparat Penegak Hukum Mengusut?  
Tribunews
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I PT. Waskita Karya (WK) menjadi rekanan pembangunan landscape dan infrasruktur Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Proyek ini menggunakan dana hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2015, Rp 500 miliar dan mulai dikerjakan sejak tahun 2015 lalu.

Ironisnya, belum selesai dikerjakan proyek Pemerintah Aceh melalui Dinas Cipta Karya (sekarang Perkim) Aceh dan telah diresmikan Wakil Presiden Yusuf Kalla ini, kemudian memunculkan banyak keraguan terhadap kualitas pekerjaan.

Ini bukan tanpa sebab. Selain hasil inspeksi mendadak (sidak) anggota DPR Aceh, langkah serupa juga dilakukan Gubernur Aceh saat dijabat dr. Zaini Abdullah. Terakhir termuat dalam LHP BPR RI Perwakilan Aceh. 

Hasilnya, Abu Doto begitu ia disapa juga menemukan pengerjaan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan. Kejanggalan-kejanggalan tadi juga di endus Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, dalam Buku III yang dikeluarkan tanggal 9 Juni 2017, Nomor 13.C/LHP/XVIII.BAC/06/2017.

Disebutkan, beberapa item pekerjaan telah disubkontrakkan pada rekanan lain. Sebut BPK RI, selayaknya itu tidak boleh dilakukan PT. WK, sebab pekerjaan ini merupakan utama atau spesifik, kalaupun dilakukan harus mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), nyatanya tidak dilakukan.

Temuan lain yang disebut BPK RI adalah, banyak pekerjaan yang diminta untuk contract change order (CCO) atau addendum alias minta tambah anggaran, padahal dalam kontrak awal semua jelas disebutkan apa yang menjadi kewajiban pengguna jasa dalam hal ini adalah Pemerintah Aceh, dan apa yang menjadi kewajiban penyedia jasa atau disebut PT. WK.

Makanya, dalam bukunya BPK RI menyebutkan, seharusnya PT. WK telah dengan jelas membaca dan memahami isi perjanjian kerja (kontrak). BPK RI juga menemukan kesalahan dalam penetapan harga satuan pekerjaan baru, kesalahan volume penyediaan, sehingga telah terjadi kelebihan bayar. Atas temuan itu, BPK RI mengatakan PT. WK telah melanggar sejumlah Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen), serta telah melanggar isi perjanjian yang disebutkan dalam kontrak kerja.

Nah, seandainya aparat penegak hukum mau melakukan penyelidikan, tentu unsur-unsur awal adanya dugaan penyelewengan telah disebutkan BPK RI. Tinggal mau atau tidak mengusut adanya kejanggalan dalam mempercantik rumah Allah itu.

Nah, rakyat Aceh menunggu apakah aparat penegak hukum berani mengusutnya, atau justru ciut mengingat PT. WK merupakan perusahaan ‘plat merah’ yang dilindungi penguasa.***  

 

 

Komentar

Loading...