BEM Unsyiah Minta KIP Banda Aceh Keluarkan Form A5

BEM Unsyiah Minta KIP Banda Aceh Keluarkan Form A5
M. Dwi Ardi

Banda Aceh | Aktivis Mahasiswa Menteri Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan) Bem Unsyiah, M. Dwi Ardi kesal dengan Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh. Maklum, dia mengaku telah berulang kali mengurus penerbitan surat Form A5 pada KIP Banda Aceh, agar mahasiswa dapat memilih saat Pemilu 17 April 2019 nanti.

Dia mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019, yang memutuskan: Pengurusan pindah memilih dapat dilakukan sampai 7 hari sebelum hari pemungutan suara yaitu 10 April 2019.

"Dari 9 kategori hanya 4 kategori yang dapat melakukan pindah memilih seperti yang disebutkan MK yaitu (1) pemilih yang sakit, (2) berada di Lapas, (3) sedang tertimpa bencana, dan (4) sedang dalam tugas sehingga tidak berada di wilayah asalnya hari pemungutan suara," katanya.

Sebab itu, mendengar keputusan yang dikeluarkan MK mengenai perpanjangan pindah memilih membuat mahasiswa berbondong untuk mengurus form A5. Tujuannya, ketika mereka tidak bisa pulang kampung karena sedang menempuh pendidikan, mereka bisa memilih.

"Tetapi sangat disayangkan apabila KIP Banda Aceh tidak dapat memproses hal tersebut. Saya sudah tanyakan langsung kepada Ketua KIP Banda Aceh. Tapi jawaban yang disampaikan sama, hanya diperuntukan untuk empat kategori. Walaupun dulu KIP sudah memfasilitasi pindah memilih sekitar 700 mahasiawa Unsyiah, tapi banyak mahasiswa yang belum mengurusnya," katanya. Selasa 9 April 2019.

Menurut Dwi, Ketua KPU pusat Arief Budiman sebelumnya sudah menjelaskan makna mahasiswa yaitu bisa diartikan sebagai pemilih tengah menempuh pendidikan. "Saya mewakili seluruh mahasiswa Unsyiah meminta kepada pihak KIP Banda Aceh agar dapat memfasilitasi mahasiswa pada pemilihan kali ini, dengan mengeluarkan form A5 untuk menekan angka golput," ungkapnya.***

Komentar

Loading...