Begini Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA

Begini Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 10 Oktober 2017 telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam Pergub yang diundangkan Sekda Aceh Dermawan pada 13 Oktober 2017 tersebut, salah satunya mengatur penghasilan pimpinan dan anggota DPR Aceh.

Pada Bab III pasal 4 Pergub itu menyebutkan, penghasilan pimpinan dan anggota DPRA terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), meliputi: uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain.

Kemudian huruf b pasal 4 tersebut juga mengatur, pimpinan dan anggota DPRA yang bersangkutan, meliputi: 1. tunjangan komunikasi intensif, dan 2. tunjangan reses.

Lalu Pasal 5 Pergub itu mengatur, uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRA.

Masih Pasal 5 Pergub Nomor 75 Tahun 2017, tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pimpinan dan anggota DPRA besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRA sebesar 10 persen dari uang representasi yang bersangkutan.

Kemudian, tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRA sebesar 145 persen dari uang representasi yang bersangkutan.

Lalu, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 6 dan 7, diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRA yang duduk dalam badan musyawarah, Komisi, badan anggaran, badan legislasi, badan kehormatan, panitia khusus, panitia kerja atau alat kelengkapan lain.

Bukan hanya itu, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: ketua, sebesar 7,5 persen, sekretaris, sebesar 5 persen, anggota, sebesar 3 persen, terakhir huruf e disebut dari tunjangan jabatan ketua DPRA.

Berikutnya tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Ada juga tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan pada pimpinan dan anggota DPRA setiap bulan untuk peningkatan kinerja.

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan pada pimpinan dan anggota DPRA setiap melaksanakan reses.

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Besaran uang representadi, tunjangan keluarga, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pergub dimaksud.

Wakil rakyat itu juga mendaparkan tunjangan kesejahteraan. Dalam Bab IV pasal 6 disebutkan, tunjangan kesejahteraan pimpian dan anggota DPRA meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atributnya.

Selain tunjangan kesejahteraan di atas, juga disedikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta belanja rumah tangga.

Lalu, selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRA dapat disediakan tunjangan kesejahteraan, berupa rumah negara dan perlengkapan serta tunjangan transportasi.

Sementara Pergub itu diterbitkan salah satunya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRA.***

Komentar

Loading...