Ternyata PP Nomor 11/2017 Mengatur Larangan Pansel dari Unsur Parpol

Bagaimana dengan Posisi Teuku Setia Budi?

Bagaimana dengan Posisi Teuku Setia Budi?
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dua tahun kemudian atau 30 Maret 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menanda tangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP ini kemudian ditandatanganni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly, 17 April 2017.

Lantas apa yang diatur dalam PP itu? Salah satunya adalah persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS. Untuk JPT Utama, usia paling tinggi 58 tahun, JPT Madya usia paling tinggi 58 tahun dan JPT Pratama usia paling tinggi 56 tahun.

Baca: Dirjen OTDA Sebut Syarat Maksimum

Syarat usia maksimal bagi JPT Utama, Madya dan Pratama, itu diatur dalam Pasal 107 huruf a angka (6), huruf b angka (6) dan huruf c angka (6) PP Nomor 11 tahun 2017. Selain syarat usia maksimal, PP tersebut juga mengatur mekanisme pengisian JPT dan panitia seleksi.

Nah, pada Pasal 113 PP tersebut mengatur bahwa, pengisian JPT dilakukan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan penetapan serta pengangkatan. Lalu pada Pasal 114 ayat (1) perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf a meliputi: a. penentuan JPT yang akan diisi, b. pembentukan panitia seleksi, c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT, d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi, dan e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.

Baca: Syarat Seleksi SKPA Pemerintah Aceh Melanggar Aturan

Selanjutnya ayat (2) mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk JPT Utama dibentuk oleh Presiden. Kemudian ayat (3) panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk b untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden. Masih pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Baca: Persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara Keliru 

Ayat (5) panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan instansi pimpinan tinggi dari instansi Pemerintah yang bersangkutan, b. pejabat pimpinan tinggi dari instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong, dan c akademisi, pakar, atau profesional.

Lalu ayat (6) panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan lowong, b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi, c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, dan d tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Baca: Ternyata T. Setia Budi Pengurus DPP PNA

Terakhir pasal 114 ayat (7) mengatur bahwa panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah dasar yaitu paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang. Sementara tim pansel seleksi Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau JPT Pratama, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah menunjuk Ketua Pansel T. Sedia Budi, kemudian Prof. Jasman J Ma'ruf, Qismullah, Prof. Rahman Lubis, Syarifuddin, Marwan Sufi, Makmur Ibrahim, Husni Bahri TOB (sudah mundur) dan satu lagi unsur BKN Pusat.

Itu sebabnya, sesuai Pasal 114 ayat (6) huruf c yang mengatur panitia seleksi tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, maka masuknya nama T. Setia Budi sebagai Ketua Pansel seleksi terbuka JPT Pratama Pemerintah Aceh, itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...