Breaking News

Ketua DPR RI Tanggapi Wacana Referendum Mualem

Azhari Cage: Harusnya Bambang Soesatyo Rasional

Azhari Cage: Harusnya Bambang Soesatyo Rasional
Azhari Cage (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Azhari Cage meminta Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tidak over acting dan berlebihan, dalam menanggapi wacana referendum yang disampaikan Ketua KPA/Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

“Justeru, bila dihadapi dengan cara-cara berlebihan akan menimbulkan efek politik dan kekacauan di Aceh. Apalagi, dia menyatakan dan meminta TNI terlibat. Sebab, dalam konstitusi dan Undang-Undang No: 5/1985, tentang referendum telah dicabut,” tegas Cage melalui siaran pers yang dikirim ke media ini, Sabtu (8/6/2019) siang di Banda Aceh.

Namun kata Cage, tidak satu pun undang-undang yang menyatakan bahwa perkataan referendum itu haram, makar dan melanggar aturan. “Perkataan referendum itu juga sudah pernah lebih dulu disuarakan Gubernur DIY dan Kaltim. Tapi, tanggapan Ketua DPR RI biasa saja. Lalu, kenapa dengan Aceh mereka menanggapinya dengan cara yang sangat berlebihan,” gugat Cage.

Menurut Cage, cara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang juga politisi Partai Golkar tersebut, sangat terkesan mengintimidasi Aceh. Dan itu sangat tidak kondusif untuk perdamaian saat ini di Bumi Serambi Mekah. “Rakyat Aceh tak bisa dilakukan pendekatan dengan intimidasi karena tipikal masyarakat Aceh sangat anti dengan gertakan. Aceh sudah memasuki 14 tahun perdamaian, tetapi butir-butir MoU dan UUPA, masih belum diimplementasikan secara menyeluruh,” ungkap Cage yang juga anggota DPR Aceh dari Partai Aceh.

Dia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah amanah atau butir-butir MoU yang belum terealisasi. Misal, bendera Aceh, lambang, tapal batas, tanah (lahan) untuk eks kombatan GAM dan kewenangan lainnya,” ujar dia.

Itu sebabnya sebut Cage, apa yang disampaikan Mualem sebagai Ketua KPA/PA bukan keinginannya, tapi tuntutan dari bawah atau akar rumput. “Harusnya Jakarta sadar, sebagai  pimpinan tak mudah bagi Mualem untuk mengendalikan eks mesin perang yang kecewa selama memasuki 14 tahun usia perdamaian ini,” papar dia.

Cage menilai, MoU Helsinki bukanlah kesepakatan sepihak. Termasuk UUPA. Tapi, ikatan para pihak antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. “Nah, apakah salah jika kami menuntut agar MoU dan UUPA yang belum dilaksanakan, untuk segera direalisasikan,” gugat Cage.

Dia mengaku heran, ketika janji yang belum ditepati kemudian ditagih, justeru dinilai makar. “Realistislah dengan janji yang pernah diucapkan. Sebab, masih banyak eks kombatan GAM yang hidup miskin dan jauh dari kata sejahtera. Ini tentunya akan memberi efek yang tidak menguntungkan bagi perdamaian. Kami menginginkan pemerintah pusat menghadapi isu referendum dengan rasional, bukan reaksional. Caranya, menuntaskan MoU dan seluruh UUPA dengan segala kewenangan dan kekhususan Aceh,” desak Cage.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menolak keras wacana referendum Aceh. Ia bahkan meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengantisipasi gejolak dari munculnya isu tersebut. "Mengimbau kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengantisipasi perkembangan dari isu tentang referendum Aceh agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat," kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/6/2019) di Jakarta.

Bamsoet berharap, antisipasi itu dapat mencegah timbulnya pergolakan politik daerah lainnya. Bamsoet juga mengimbau kepada akademisi dan pakar Hukum Tata Negara untuk menjelaskan dampak adanya referendum. "Secara bersama agar menjelaskan kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak dari adanya referendum, seperti menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana dahulu pernah terjadi pada Provinsi Timor Timur," ujar Politikus Golkar.

20190608-bambang-soesatyo

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: sabili.co)

Isu Referendum ini belakangan muncul dari Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf. Bamsoet pun menegaskan, ia menolak tegas rencana referendum yang akan dilaksanakan oleh rakyat Aceh. "Mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat dan NKRI adalah harga mati," ujar dia.

Nah, pendapat Azhari Cage tersebut memang bukan asal ucap. Sebelumnya, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Muzakir Manaf alias Mualem telah menunjuk Azhari Cagee sebagai Juru Bicara (Jubir) KPA menggantikan jubir sebelumnya, Mukhlis Abee yang telah menjabat beberapa tahun lamanya.

Penunjukan itu termaktub dalam surat resmi KPA bernomor 05/VI/KPA/2019 yang ditandatangani langsung oleh Muzakir Manaf alias Mualem. Surat tersebut dikeluarkan KPA Pusat tertanggal 3 Juni 2019. Dalam surat berbahasa Aceh tersebut tertulis, Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf mengangkat Azhari Cagee sebagai Juru Bicara KPA Pusat. "Saya yang bernama Muzakir Manaf, jabatan sebagai Ketua KPA Pusat, mengangkat Azhari Cagee sebagai Juru Bicara KPA Pusat," bunyi surat tersebut.

Selanjutnya dalam surat bernomor 06/VI/2019, Mualem sebagai Ketua KPA Pusat menyampaikan terima kasih kepada Mukhlis Abee yang telah menjalankan tugasnya sebagai Juru Bicara KPA Pusat selama ini. Surat itu dikeluarkan tanggal 3 Juni 2019.

Sekedar mengulang, Juru Bicara KPA Pusat pertama sekali dipegang Ibrahim Syamsuddin atau yang akrab disapa KBS. Pada Mei 2009, KBS meninggal dunia. Lalu, Mualem sempat menunjuk Mukhsalmina alias Irwansyah sebagai pengganti. Selanjutnya, saat Mukhsalmina berafiliasi politik ke Partai Nanggroe Aceh (PNA), posisi Juru Bicara KPA dipercayakan kepada Mukhlis Abee.

Kini, Mualem kembali mengganti posisi tersebut dengan menunjuk Azhari Cagee yang juga Ketua Komisi I DPRA sekaligus politisi Partai Aceh tersebut.***

Komentar

Loading...