Pertemuan DPRA-DPR RI di Banda Aceh

Azhari Cage: Bukan Tidak Mungkin Kami Menggelar Referendum?

Azhari Cage: Bukan Tidak Mungkin Kami Menggelar Referendum?
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Gejala alot pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan tim pemantau pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, DPR RI  di ruang utama DPRA, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Senin (23/10/2017), memang sudah kelihatan.

Maklum, beberapa anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh seperti, Azhari, Iskandar Usman Al-Farlaky, Nurzahri dan Effendi menyampaikan berbagai penjelasan mereka terhadap pencabutan pasal 57 dan 60, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006.

Nurzahri bahkan menyampaikan, dua hari lalu sudah duduk dan membahas masalah UUPA  dengan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Disusul pernyataa n Effendi yang meminta DPR RI supaya memahami Undang-Undang 1945, UUPA, Undang-Undang 21, tentang Papua dan Undang-Undang Nomor 13, tentang Keistimewaan Jogjakarta.

Tetapi pertemuan itu semakin alot, setelah anggota DPR RI Rufinus Hutauruk menanggapi beberapa pengakuan anggota DPR Aceh, terkait pembahasan Undang-Undang Pemilu.

Rufinus mengatakan, pembahasan RUU Pemilu  sudah dianalisa, baik secara akademis, terminologi serta lainnya. Intinya kata Rufinus, dalam pembahasan RUU Pemilu, sudah ada konsultasi.

“Jujur pimpinan kami dikatakan tidak memahami empat pilar, agak sedikit kecewa. Karena kami tahu persis, jangankan DPRA DPD saja kita undang, LSM juga. Jadi tidak ada alasan mengatakan tidak ada konsultasi, kita bicara dari siang sampai sore.

Mendapat penjelasan panjang lebar dari Rufinus, Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky langsung menanggapinya. Dia menegaskan, pertemuan Komisi I DPRA dengan Pansus, bukan atas undagan DPR RI. “Kalau pertemuan Komisi I dengan Pansus, saya pertegas bukan atas undangan DPR RI. Tapi itu niat awal untuk mengingatkan Pansus ketika kami mengetahui di media massa bahwa Pansus sedang menyusun RUU Pemilu. Kami mengkhawatirkan akan terjadi degradasi terhadap UUPA,” ujar Iskandar Usman Al-Farlaky, Senin (23/10).

Lanjut dia. “Notulen ada, jadi jangan mentafsirkan itu konsultasi terkait perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Semua itu diatur khusus dalam pasal 8 ayat (2),” tegas Iskandar Usman Al-Farlaky.

Nurzahri, kader Partai Aceh menegaskan, mekanisme konsultasi  juga tidak diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPR RI. “Apakah pertemuan hari ini juga konsultasi, ini harus jelas karena kami ada register juga. Makanya tadi saya katakan, mekanisme konsultasi harus diatur dulu tentang mekanisme konsultasi. Bahasa Undang-Undang dikatakan, DPR RI apabila ingin merubah UUPA wajib berkonsultasi dengan DPR Aceh, DPR RI berkonsultasi datang ke Aceh, kapan Bapak berkonsultasi,” tanya dia.

Berikutnya Ketua Fraksi NasDem DPRA Saifuddin Muhammad mengatakan, yang terjadi bukan gagal paham, namun kurang memahami.

“Bukan gagal paham. Karena persoalan Aceh bukan persoalan hari ini, persoalan Aceh selalu terjadi seperti yang terjadi hari ini. Ini yang jadi masalah,” kata wakil rakyat dari Bireuen itu.

Ia juga menegaskan, sebenarnya bukan persoalan subtansi, tetapi hari ini persoalan harga diri dan itu yang dilanggar. “Bicara soal subtansi Aceh aman. Persoalan KPU dan Panwaslu itu sudah ada APBN, tapi bukan itu,” tegasnya.

Lanjut mantan pimpinan DPRK Bireuen itu. “Kami orang Aceh sudah mau ikhlas berdamai, ada MoU, ada kesepakatan. Kalau ini dibiarkan, satu per satu akan dibongsai. Bukan hanya pengalaman di UUPA, tapi selalu terjadi dengan Republik. Aceh sudah cukup ikhlas, tetapi bapak-bapak di sana sangat luar biasa. Bukan gagal paham, gagal memahami,” ujarnya.

Dilanjutkan Sekretaris Fraksi PA Azhari Cage. Ia menegaskan, Aceh tidak sama seperti provinsi lain di Indonesia.

“Di Aceh ada partai lokal, dan juga ada Panwaslih, ada KIP, kalau caleg secara nasional 100 persen tetapi di Aceh diatur 120 persen,” sebutnya, Senin (23/10).

Itu sebabnya, ia meminta DPR RI memahami kekhususan Aceh. “Jadi tolong dipahami ini dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-purnanya. Ini menyangkut dengan perang. Apakah mau perang lagi, saya duduk di sini juga hasil kursi yang saya duduki ini kursi darah, kami ini dari partai yang dulu memberontak. Tolong diperhatikan,” katanya.

Azhari meminta agar Aceh terus dibina setelah kesepakatan damai. “Bukan tidak mungkin kami menggelar referendum sepert Barcelona, jangan dikabur-kaburkan. Kami disumpah dan menyanyikan lagu Republik Indonesia Raya, apakah belum yakin,” ujar Azhari Cage.***

Komentar

Loading...