Terkait Wacana Referendum

Aryos Nivada: Ombudsman Bukan Toserba, Taqwaddin Jangan Cari Panggung

Aryos Nivada: Ombudsman Bukan Toserba, Taqwaddin Jangan Cari Panggung
Aryos Nivada (Foto: Fb)
Rubrik

Banda Aceh | Akademisi  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Aryos Nivada mengkritisi komentar Ketua Ombudsman RI Wilayan Aceh, Dr.Taqwaddin Husin, terkait wacana referendum untuk Aceh yang dilontarkan Ketua KPA/DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, pekan lalu di Banda Aceh.

Menurut Aryos, Taqwaddin jangan ikut-ikutan mengomentari soal referendum. “Sebab  Ombudsman bukan toko serba ada (Toserba) yang mengomentari isu apa saja yang terlontar di ruang publik,” kritik Aryos melalui siaran pers yang dikirim ke media ini, Sabtu (1/6/2019) di Banda Aceh.

Menurut Aryos, Ombudsman dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan badan swasta atau pelayanan perseorangan, yang melibatkan anggaran negara.

“Jadi, Ombudsman mesti fokus pada isu-isu pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat, seperti pelayanan mudik Idul Fitri saat ini,” kata Aryos.

Karena itu, Aryos meminta Ombudsman Aceh dibawah kepemimpinan Tadwaddin fokus pada pelayanan publik. “Ombudsman fokus saja pada pelayanan publik, bukan isu politik, seperti referendum yang dilontarkan secara prematur itu,” tegas Pengamat Politik dan Keamanan ini.

Aryos menilai, Ombudsman Aceh tangan Taqwaddin Husin belakangan terkesan di mata publik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM yang)  kehilangan panggung. Padahal Ombudsman, lanjutnya, tak perlu cari panggung lagi. Sebab, lembaga negara ini ditugaskan untuk menangani keluhan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, misalnya,   Taqwaddin Husin mendorong korban kecelakaan yang jatuh dari Jembatan, Pango, Banda Aceh, agar menuntut Pemerintah Aceh. Sebab, menurut Taqwaddin Pemerintah Aceh lalai memasang rambu-rambu pada marka jalan di atas jembatan itu. 

“Seharusnya Taqwaddin melakukan tindakan pencegahan sebelum ada korban yang terjatuh dari atas jembatan itu. Apalagi posisi jembatan Panggo itu jaraknya cuma beberapa meter dari Kantor Ombudsman RI  Wilayah Aceh itu,” sebut dia.

Masih kata Aryos. “Bila Taqwaddin care, ia bisa bertindak sebelum jatuh korban karena pulang dan pergi melewati Jembatan Pango itu juga,” kata Aryos heran.

Menyangkut referendum, Taqwaddin selaku pakar hukum pasti mengetahui tidak ada lagi perangkat regulasi yang dapat memayungi wacana ini, konon lagi implementasinya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1985 yang menyediakan ruang referendum di Indonesia telah tercabut dengan diberlakukannya UU Nomor 06 Tahun 1999. Begitu juga dalam naskah perjanjian damai RI dengan GAM, MoU Hilsinki, tidak memberi ruang dilaksanakannya referendum di Aceh.

Jadi, kata Aryos, ketika Taqwaddin meminta pemerintah agar Pemerintah Pusat jangan merespon secara berlebihan apalagi disertai ancaman, memberi kesan ia mendapat “panggung” dari isu referendum tersebut dan ingin mencari muka, baik dari  pemerintah pusat maupun dari rakyat Aceh.

“Tak selayaknya wacana referendum dijadikan panggung bagi seorang Taqwaddin, yang notabene Ketua Ombudsman RI Wilayah Aceh,” ucap peneliti Jaringan Survey Initiatif Aceh tersebut.

Sebelumnya atau seperti diwartakan Harian Serambi Indonesia Banda Aceh (aceh.tribunnews.com), Jumat, 31 Mei 2019, wacana referendum yang disampaikan Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf mendapat tanggapan dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin. Dia menilai pernyataan Mualem tersebut sebagai bentuk kekecewaan semata atas hasil Pilpres 2019.

Karena itu, Taqwaddin meminta Pemerintah Pusat tidak menghiraukan wacana referendum tersebut. "Hemat saya, pernyataan Muzakkir Manaf adalah wujud kekecewaannya terhadap dinamika politik yang terjadi selama ini. Dan menurut saya, Pemerintah Pusat jangan merespon secara berlebihan, apalagi sambil mengancam," kata Taqwaddin kepada Serambinews.com, Jumat (31/5/2019).

Ia melanjutkan, jangan sampai wacana referendum ini mengancam perdamaian dan keutuhan NKRI. Lagi pula, momentum saat ini sudah beda dengan masa lalu. Selain itu, menurut Taqwaddin, wacana referendum juga bertentangan dengan kesepakatan damai (MoU) antara GAM dan Pemerintah RI. "Saya menilai pernyataan Mualem tidak sepatutnya karena referendum bertentangan dengan Kesepakatan damai (MoU) Helsinki," katanya.

Kesepakatan damai, kata Taqwaddin, adalah perjanjian yang mesti dipatuhi oleh kedua pihak, baik GAM maupun Pemerintah RI. Menurutnya, kesepakatan tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan asas "pacta sun servanda". "Sehingga, baik mantan GAM maupun Pemerintah RI harus sama-sama mematuhi MoU Helsinki," ujarnya.

Menurut Taqwaddin, yang perlu dilakukan oleh para elite Aceh yang terlibat langsung dalam mendukung capres-cawapres RI 01 dan 02, adalah rekonsialisi, agar pembangunan Aceh bisa terus berlanjut. "Hemat saya diperlukan adanya rekonsiliasi di antara banyak pihak, yang melibatkan Partai Aceh dan partai nasional, pihak pendukung capres 01 dan capres 02, yang difasilitasi oleh pemerintah (Menko Polkam)," kata dia.

Taqwaddin menilai, sikap Mualem yang saat telah memilih diam dan tidak mau berkomentar lagi masalah referendum, adalah sebagai bentuk kesadarannya terhadap dampak yang akan timbul. "Bagi saya, ini menyiratkan penyesalannya, sehingga masalah ini tidak perlu diperpanjang. Yang penting disadari oleh pemerintah bahwa ada pihak yang frustasi dengan dinamika politik terkait pemilu baru-baru ini," ungkapnya.

Idealnya, sambung Taqwaddin, kejadian ini dapat menjadi pelajaran penting (iktibar) bagi Pemerintah Pusat dan pihak Penyelenggara Pemilu untuk menata kehidupan politik secara lebih baik lagi, lebih jujur, lebih adil, dan lebih demokratis.

"Perlu segera ada rekonsiliasi antara pihak pendukung 01 dengan pendukung 02, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini penting dilakukan dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik kepada pemenang Pilpres yang akan menjadi pemerintah pada periode berikutnya," demikian Taqwaddin.***

Komentar

Loading...