Iklan Ucapan Selamat Puasa Ramadhan
Iklan TRH sambut Puasa Ramadhan 1439

APBA 2018 Belum Juga Berjalan, Ombudsman Aceh Ingatkan DPRA dan Gubernur

APBA 2018 Belum Juga Berjalan, Ombudsman Aceh Ingatkan DPRA dan Gubernur
Kepala Ombudsman Provinsi Aceh, Dr Taqwadin MH. Foto: Lintasnasional/IST

Banda Aceh | Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat Aceh. Namun sudah memasuki bulan kelima tahun ini, perekonomian Aceh tampak masih lesu dan sama sekali belum ada pergerakan perubahan di tingkat bawah.

"Artinya, APBA satu-satunya penggerak utama ekonomi Aceh belum dirasakan pada seluruh masyarakat gampong (desa). Padahal stimulus APBA penting untuk menggerakkan pelayanan publik yang juga berdampak pada ekonomi rakyat," demikian kata Kepala Ombudsman Aceh  Dr Taqwaddin MH melalui rilis yang diterima media ini Kamis (3/5/2018).

Terkait dengan kondisi tersebut, Dr Taqwaddin meminta, DPR Aceh agar tidak melakukan judicial review (uji materi) terhadap Pergub APBA 2018.

"Saya meminta ini demi kepentingan pelayanan publik. Sebagai kepala lembaga negara yang konsen pada pelayanan publik, saya punya kewajiban moral untuk menyampaikan hal ini secara terbuka, atau jika diperlukan saran tertulis dari Ombudsman pun saya siap melakukannya," ungkap Dr Taqwaddin.

Secara juridis formal memang boleh saja DPRA atau siapapun yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Tetapi secara sociolegal, menurut dia, gugatan tersebut dapat menghambat proses pencairan dana APBA yang notabene sekaligus menghambat perfoma pemerintah dalam melakukan pelayanan publik.

Ia berharap kepada DPR Aceh berlapang dada dengan Pergub tersebut demi pelayanan pada masyarakat agar dapat cepat berproses.

"DPRA sebagai perwakilan rakyat perlu mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu kepada Bang Wandi (Gubernur Aceh Irwandi Yusuf) pun, saya berharap agar menahan diri menggunakan media sosial facebook. Agenda Pilkada sudah lama usai. Mari sama-sama kita mempercepat kemajuan Aceh," harap Taqwaddin.

Lanjut Kepala Ombudsman Aceh, nanggroe (negeri) ini tidak bisa dibangun seorang gubernur saja, tetapi pembangunan menuju Aceh Hebat mesti dilakukan bersama-sama dan saling mendukung, terutama dari DPR Aceh.

"Idealnya hubungan antara DPRA dan Gubernur "lagee ma ngon kuu" bagaikan ayah dengan bunda," sebut Taqwaddin mengingatkan kedua belah pihak yang dinilai publik belum juga akur.

"Jika kita cermati data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran di Aceh, sungguh memprihatinkan. Ini perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, terutama dari DPR Aceh dan Gubernur Aceh," sambung Taqwaddin menutup pernyataannya.***

Komentar

Loading...