Redaksi MODUS ACEH

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Apa Salah Wali Nanggroe?

Apa Salah Wali Nanggroe?
Bersama Wali Nanggroe Tgk Malek Mahmud (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Sikap pro dan kontra terhadap Lembaga Wali Nanggroe kembali mengemuka. Ini sejalan dengan kritik yang disampaikan anggota DPR RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan serta pihak lainnya.

INTINYA, mantan politisi PPP ini menilai, kursi dan posisi Wali Nanggroe yang kini diduduki Malek Mahmud Al-Haytar sudah tidak penting lagi, sejalan dengan wafatnya, Almukaram Dr. Tgk. Hasan Muhammad Ditiro, pendiri Aceh Merdeka (AM) yang kemudian berubah menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sekilas, apa yang disampaikan Ghazali Abbas Adan, bisa jadi ada benarnya, bila disandarkan pada realitas sosial dan politik Aceh terkini. Ada kesan, Wali Nanggroe milik satu golongan dan untuk kepentingan golongan tertentu. Selain itu, sistem pengelolaan anggaran, dinilai Ghazali Abbas Adan tidak tepat sasaran dan transparan.

Di sudut lain, mungkin saja Ghaza Abbas lupa atau ahistoris serta “gagal paham” dalam memahami konstitusi yang menjadi dasar lahirnya Lembaga Wali Nanggroe. Sebab, kondisi Aceh paska MoU Damai Helsinki, 15 Agustus 2005  (setelah konflik 30-an tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) versus Pemerintah Indonesia). Aceh masih membutuhkan energi ekstra untuk merawat damai. Terutama, persoalan psikologis internal mantan kombatan GAM yang masih relatif labil.

Selain itu, masih terdapat sejumlah poin dalam kesepakatan damai (MoU) dan turunannya (UUPA),  yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan jalankan pemerintah Indonesia, buah dari kesepakatan damai tersebut.

Disinilah, peran Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe dibutuhkan. Kehadirannya, bukan hanya sebagai perekat rakyat Aceh. Lebih dari itu, perekat Aceh dalam rumah besar; NKRI! Bahwa ada kesan milik satu golongan, ini masih sebatas wajar, karena memang persoalan psikologis mantan kombatan GAM belum pulih benar.

Hanya saja, perannya menjadi terbatas, ketika pengelolaan tata administrasi dan keuangan, berada di Khatibul Wali Nanggroe, pejabat eselon yang memang ditugaskan Pemerintah Aceh untuk mengurusnya,  justeru bersikap dan bertindak sepihak. Muncul persepsi keliru, seolah-olah dana puluhan miliar dikelola secara personal oleh Wali Nanggroe. Padahal, dari puluhan miliar dana tadi, dikelola Khatibul Wali yang memang perangkat kerja Pemerintah Aceh.

Akibatnya, ruang gerak Wali Nanggroe menjadi tak leluasa. Apalagi, jika disertai ada misi tertentu dari penguasa (Pemerintah Aceh), yang memang diam-diam ikut membatasi ruang gerak tersebut, jika tak elok disebut; mengkerdilkan posisi dan fungsi Wali Nanggroe.

***

Teungku Malik Mahmud Al Haytar dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe (WN), Senin, 16 Desember 2013, melalui Sidang Paripurna DPR Aceh. Namun, pengukuhan ini tidaklah semulus yang dibayangkan banyak pihak.

Sebab, awalnya pelantikan ini terkesan dipaksakan karena belum mendapat persetujuan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Ketika itu, Kemendagri meminta kepada DPR Aceh untuk melakukan klarifikasi 21 item persoalan yang sudah disampaikan, terkait Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe.

20181117-malek-mahmud

Substansi penting yang harus diperbaiki di qanun tersebut saat itu adalah, materi qanun tentang lembaga Wali Nanggroe yang dianggap akan menimbulkan duplikasi kewenangan dengan lembaga adat.

Maklum, UU Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, hanya mengatur mengenai syarat-syarat calon Wali Nanggroe, masa jabatan, dan beberapa hal lainnya. Tidak mengatur soal kewenangan dan protokoler Wali Nanggroe.

Nah, jika kedudukan Wali Nanggroe tidak jelas, maka dikhawatirkan bisa terjadi penyalahgunaan kewenangan alias penyelewengan, yang bisa berdampak pada hukum.

Memang, secara konstitusi (Perda/Qanun), tidak boleh diimplementasikan sebelum disetujui Kemendagri RI. Namun, Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh ketika itu menengaskan. Revisi Qanun Wali Nanggroe, terutama beberapa isi pasal Qanun Aceh, Nomor 8 tahun 2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe, yang diminta pemerintah pusat (Kemendagri RI), sudah dilakukan dalam Sidang Paripurna, Jumat, 13 Desember 2013.

Lalu, isi perubahan qanun tadi, sebelum disahkan DPR Aceh, juga sudah dikirim kepada Kemendagri di Jakarta. Sehingga tidak ada lagi hal yang prinsipil dan bertentangan dengan aturan lebih tinggi, karena semua telah disesuaikan. Kecuali yang belum diatur, baru diatur, namun tetap mengacu pada aturan yang ada.

Pengukuhan Wali Nanggroe tentu tidak sama dengan proses pelantikan pejabat eselon biasa. Sebab, Wali sendiri yang mengucapkan sumpah atau janji untuk mengemban tugasnya sebagai Wali Nanggroe Aceh.

Ini sejalan dengan bunyi dan ruh pada alinea kedua, mukadimah MoU Helsinki; Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan harus patuh, tunduk dan terikat dengan konstitusi NKRI.

Selain komitmen terhadap kepentingan nasional di Aceh, Wali Nanggroe juga harus bersikap inklusif dan peka dengan berbagai aspirasi rakyat Aceh. Misalnya berkaitan dengan pro-kontra masyarakat mengenai Lembaga Wali Nanggroe. Wali Nanggroe harus memahami fungsi dan tugasnya sebagai pemersatu dan pemimpin adat seluruh rakyat Aceh yang heterogen.

Wali Nanggroe juga patut membuktikannya dalam upaya mewujudkan fungsi dan tugasnya itu. Mengapa demikian? Melihat ekspresi dan aksi berbagai elemen masyarakat sejak dikukuhkan hingga saat ini. Tentu saja, kita khawatir Lembaga Wali Nanggroe tidak berjalan efektif.

Itu sebabnya, berbagai harapan terhadap Wali Nanggroe muncul. Misal, bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi seluruh rakyat Aceh. Ini pula yang menjadi kerja keras dari seluruh elemen rakyat Aceh. Tujuannya,  kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak menimbulkan ‘polemik bahkan konflik baru.

Karena itu, penyatuan visi pembentukan Wali Nanggroe Aceh, harus dilihat sebagai sebuah identitas kebangsaan bersama dan bagian dari integritas NKRI yang harus diberi dukungan serta apresiasi. Bukan sebaliknya, digrogoti. Artinya kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak selalu harus dikaitkan dengan kekuatan politik kelompok semata.

Hari ini, rakyat Aceh harus keluar dari diskursus Wali Nanggroe atau cara berfikir setuju versus tidak setuju. Melainkan, diskursus Wali Nanggroe harus diarahkan kepada subtansi kemaslahatan dan kesejahteraan secara komprehensif. Dalam artian, apa dan bagaimana pola kerja Wali Nanggroe yang harus didiskusikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan semua etnik Aceh masa depan.

Intinya, Lembaga Wali Nanggroe harus benar-benar di fungsikan sesuai tupoksinya. Ini, untuk menepis kesan bahwa Wali Nanggroe, menjadi milik sekelompok masyarakat. Sebaliknya, milik kita, semua strata masyarakat Aceh.

Itu sebabnya, Lembaga Wali Nanggroe, jangan hanya di isi oleh satu kelompok. Melainkan, melibatkan semua elemen masyarakat Aceh, yang memiliki kapasitas keilmuan dan ketokohannya.

Tentu, transformasi ini tak bisa dilakukan spontan, tapi secara gradual. Mengajak rakyat Aceh untuk melihat realitas pembangunan hari ini dan masa depan. Termasuk tantangan yang harus kita jawab bersama.

Sadar atau tidak, secara psikologis, rakyat Aceh telah melewati tiga fase traumatik. Pertama, saat konflik bersenjata. Kedua, musibah gempa dan tsunami, 26 Desember 2004 silam dan ketiga, persoalan hukum dengan terjeratnya Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf melalui OTT KPK, 3 Juli 2018. Inilah yang disebut; trauma hukum.

Makanya, menyudutkan atau menyalahkan posisinya Wali Naggroe secara tunggal dalam berbagai persoalan Aceh hari ini, sungguh sangat tidak sehat dan fair. Sebab, kita (rakyat) Aceh punya hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi pembangun Aceh yang lebih baik dan bermartabat. Itu sebabnya, kehadiran Lembaga Wali Nanggroe harus di dorong untuk mengisi pembangunan Aceh secara kolektif kolegial atau bersama-sama. Karena itu, apa yang salah dari Wali Nanggroe Malek Mahmud?

Karena itu, munculnya kembali berbagai kritik dari sebagian kecil rakyat Aceh, harus dilihat sebagai cermin untuk perbaikan posisi dan penyempurnaan regulasi Wali Nanggroe. Sebab, diakui atau tidak, selama ini Wali Nanggroe telah dimasukkan dalam “sangkar emas”. Harusnya, kondisi ini tidak perlu terjadi, jika Khatibul Wali Nanggroe yang merupakan sosok pejabat eselon Pemerintah Aceh, mampu memahami secara mendalam tentang fungsi dan peran Wali Nanggroe.

Maknanya, kita tidak sependapat jika Wali Nanggroe diformulasikan sebagai orang tua yang dibatasi ruang geraknya. Dan, sadar atau tidak, memang ada agenda setting dan framing (pencitraan), untuk mengiringnya menjadi milik satu kelompok. Walau pun pada kenyataannya tidak demikian.

Namun, tak lantas, Wali Nanggroe harus tampil pada semua level sosial, sehingga kewibawaannya di mata rakyat Aceh menjadi rendah dan sirna.

Sekali lagi, disinilah butuh pendamping Wali Nanggroe, termasuk Khatibul Wali, yang paham dan mengerti tentang karakteristik rakyat Aceh, yang memang sangat egaliter. Sehingga, mampu menepis berbagai “provokasi” yang mungkin memang sengaja dimainkan pihak luar Aceh, agar fungsi dan peran Wali Nanggroe menjadi kurang elegan. Jika tak elok disebut; pembunuhan karakter sang Wali Nanggroe di hati dan batin rakyat Aceh.***

Muhammad Saleh, Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...