Breaking News

Berharap Kajati Aceh Telusuri Kembali

Apa Kabar Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Guru Sabang?

Apa Kabar Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Guru Sabang?
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik
Sabang | Rezim dan pimpinan boleh saja berganti, tapi proses hukum atau bahkan dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), janganlah  dilupakan begitu saja. Salah satunya,  soal pembebasan atau pengadaan tanah seluas sekitar satu hektar milik Zulkifli di kawasan Paya Seunara, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang.

Nah, lahan itu dibeli Pemerintah Kota Sabang (Kota yang dipimpin Zulkifli-red) pada 2012 silam. Nah, kabarnya dari sinilah Zulkifli mendapat untung besar. Nilai pembebasan lahan kabarnya mencapai Rp 1,4 miliar yang bersumber dari APBK 2012. Sementara, seorang sumber mengatakan, tanah tersebut dibeli Zulkifli hanya senilai Rp 350 juta dari seorang warga berinisial SN, pada Februari 2011 lalu.

Ceritanya begini. Pada 2012, Pemerintah Kota Sabang merencanakan pengalokasian dana untuk pembebasan lahan seluas sekitar satu hektar di kawasan Cot Damar, Paya Seunara, Suka Karya. Lahan ini sejatinya untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul di kawasan itu. Seorang sumber media ini ketika itu mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan (saat itu dijabat Komaruddin-red), kemudian menyampaikan pada dewan bahwa perencanaan pembangunan SMA Unggul di kawasan Cot Damar, Paya Seunara, Suka Karya, tak sesuai dengan tata ruang. Alhasil, Dinas Pendidikan Sabang tak menyetujuii pembangunannya dilakukan. “Ini artinya, pembebasan lahan pun menjadi terkendala alias batal,” kata sumber itu.

Belakangan, anggaran tersebut kemudian digodok kembali dan diperuntukan untuk pembebasan lahan pembangunan perumahan guru Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 3 Balohan, Kecamatan Suka Jaya. Ini sejalan dengan kebutuhan mendesak guru di sana demi kelancaran proses belajar mengajar. “Anggaran tersebut masuk dalam APBK 2012,” kata sumber itu. Sayangnya, rencana pembebasan lahan di kawasan ini tak kunjung terealisasi. “Tiba-tiba, dalam APBK-Perubahan 2012, mata anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan rumah guru di SMP 3 Balohan dialihkan untuk pembebasan lahan di kawasan Cot Damar, Paya Seunara, Kecamatan Suka Karya,” kata sumber tersebut. Selidik punya selidik, ternyata lahan yang dibebaskan tersebut milik Walikota Sabang Zulkifli. “Inilah yang membuat banyak orang curiga. Awalnya Pak Komaruddin (Kadis Pendidikan Sabang saat itu-red) mengatakan menolak pembangunan di kawasan Cot Damar, Paya Seunara karena tak sesuai dengan tata ruang. Tapi ujung-ujungnya, pembebasan juga dilakukan di kawasan tersebut,” kata sumber itu.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Abdullah Imuem saat itu mengaku juga ada mendengar trik dan intrik dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan guru tersebut. Abdullah menyebutkan, Pemerintah Kota Sabang awalnya memang berencana mengalokasikan dana dalam APBK 2012 untuk pembebasan tanah seluas kurang lebih satu hektar di kawasan Cot Damar, Paya Seunara. “Saat itu saya masih anggota dewan. Saat membahas perencanaan itu, Pak Kamaruddin (Kadis Pendidikan Sabang saat itu-red) mengatakan rencana pembangunannya tak sesuai dengan tata ruang,” kata Abdullah yang ketika itu direcall  dari Partai Aceh (PA). Itulah sebabnya, kata Abdullah, proses pembebasan di kawasan Cot Damar, Paya Seunara, batal. Sepengetahuan Abdullah, dana tersebut akhirnya dialokasikan untuk pembebasan lahan pembangunan rumah guru SMP 3 Balohan.  “Memang ada usulan mendesak dari masyarakat untuk pembangunan rumah guru SMP 3 Balohan. Sehingga, usulan tersebut dimasukkan dalam APBK Sabang 2012,” katanya.

Meski tak lagi berstatus sebagai anggota dewan, Abdullah tetap mengikuti perkembangan realisasi anggaran tersebut. Ternyata, kata Abdullah, sepengetahuannya dalam APBK-Perubahan, tak ada alokasi untuk pembebasan lahan SMP 3 Balohan. Sebaliknya, justru untuk pembebasan lahan pembangunan rumah guru yang berada di Cot Damar, Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya. Ini kan aneh, artinya ada sesuatu yang harus dicurigai soal anggaran tersebut,” ujar Abdullah. Soal pembangunan rumah guru, tambah Abdullah, dirinya sangat mendukung dan setuju upaya Pemerintah Kota Sabang, karena dalam rangka membangun daerah. “Akan tetapi, segala sesuatu harus sesuai perencanaan dan kebutuhan,” katanya.

Menurut Abdullah, sudah lazim kalau rumah guru itu tentu dibangun berdekatan dengan lingkungan sekolah. Ini pula dasarnya sehingga pembebasan lahan untuk pembangunan rumah guru SPM 3 Balohan, masuk dalam APBK 2012. “Tapi realisasinya, pemerintah bukan mempermudah melainkan memberi jarak dengan alasan posisi lahan tersebut terletak di tengah-tengah. Inikan aneh,” kata Abdullah.
Disinggung soal adanya dugaan anggota dewan “kecipratan” fee dari suksesi pembebasan tersebut, Abdullah tak berani memastikan. Akan tetapi, informasi yang ia peroleh, memang ada anggota dewan yang sempat menolak uang tersebut. “Dia khawatir, suatu saat bakal terjadi permasalahan hukum,” kata Abdullah. “Saya tidak tahu secara detil siapa anggota dewannya. Tetapi, yang saya tahu orang itu menolak ‘amplop tebal’ dari pemerintah kota.”

Sementara Ketua DPRK Sabang Tgk Kamaruzzaman saat itu mengakui, pengalihan pembebasan lahan dari Balohan ke Cot Dama, Paya Senara telah melalui pembahasan di tingkat pihak legislatif dan ekskutif. “Kebetulan tempat mengajar guru-guru ini kan sangat jauh. Artinya bahwa di sebelah kecamatan Suka Karya ada  guru yang berdomisili. Kemudian ada dari kota yang mengajar ke Keunekai, Batee Shook dan di Iboih. Sehingga Dinas terkait menugusulkan untuk melakukan pengadaan tanah beserta fisiknya. Nah, kawasan Cot Damar, Paya Seunara ini sangat cocok. Karena dilihat dari posisi lahan tersebut berada ditengah-tengah tempat guru-guru itu mengajar,” jelas Tgk Kamaruzzaman. Karena itu, kamaruzzaman beranggapan, dalam hal ini tidak ada istilah pemindahan dari Balohan ke Paya Seunara seperti isu yang berkembang saat ini, melainkan wacana untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh pengajar, baik ditingkat SD,SMP dan SMA. “Mudah-mudahan ini sudah benar dilaksanakan dan saya lihat juga  ada bangunan fisiknya. Kita harap guru yang akan ditempatkan nanti akan lebih maksimal dalam proses belajar dan mengajar,” harap Tgk Kamaruzzaman. Kamaruzzaman menjelaskan anggaran pengadaan tanah untuk perumahan guru Rp 1,4 miliar lebih yang berasal dari APBK Sabang 2012. Sedangkan, pembangunan fisiknya pada APBK 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang Misman ketika itu tidak mau berkomentar banyak soal pengadaan tanah guru tersebut. Akan tetapi, ia mengakui adanya pembebasan lahan untuk rumah guru yang dilakukan Pemerintah kota Sabang, khususnya dinas pendidikan. Misman, menambahkan kalau anggaran pembebasan tanah itu sebesar Rp 1,4 lebih yang telah disetujui oleh pihak legislatif. Sementara, Walikota Sabang, Zulkifli Adam belum berhasil dihubungi, sehingga MODUSACEH.CO tidak berhasil mengonfirmasinya, terkait pembebasan tanah milik dirinya yang dibeli murah dari pemilik sebelumnya dengan harga Rp 330 juta untuk kemudian dijual pada Dinas Pendidikan Sabang menggunakan nilai jual tinggi.

Nah, terkait masalah tersebut, sumber MODUSACEH.CO di jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh mengaku. Kasus ini rencanakan akan dibuka dan usut kembali. Sebab, banyak laporan yang masuk ke jajaran itu mengenai pembebasan lahan yang terkesan janggal tadi. "Untuk membuktikan semua itu, benar atau tidak, kami sedang mempelajari dan proses kasus tersebut sehingga tidak berlarut-larut," kata sumber tadi. Kita tunggu.***

Komentar

Loading...