Breaking News

Dibalik Kebijakan Rasionalisasi Plt Gubernur Aceh (bagian satu)

Anwar Noer: Saya Belum Dapat Kabar!  

Anwar Noer: Saya Belum Dapat Kabar!  
Anwar Noer bersama Irwandi Yusuf (Foto: FB Anwar Noer)
Rubrik

Notulensi rapat Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Pelaksana Harian (Plh) Setdaprov Aceh Taqwallah dan dua tim ahli, Teuku Tommy Mulia Hasan dan Ilarius Wibisono, 7 Agustus 2018 di rumah dinas Plt Gubernur Aceh, Blang Padang, Banda Aceh, akhirnya bocor juga ke publik dan media pers. Isinya, tentang kebijakan rasionalisasi sejumlah tim ahli dan staf khusus serta tim Asistensi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Nah, dari puluhan nama yang tereliminasi, tersebut salah satunya; Anwar Noer, Ketua Tim Asistensi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Apa pendapatnya, terkait kebijakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tersebut? Berikut penuturannya kepada wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh, Senin, 8 Oktober 2018. Wawancara dilakukan melalui sambungan telpon seluler.

Banda Aceh | Ketua Tim Asistensi Gubernur Aceh, Anwar Noer mengaku belum mendapat kabar tentang pengartian dan rasionalisasi sejumlah tim ahli dan staf khusus Gubernur Aceh, yang dilakukan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Belum, saya belum dapat kabar. Kapan ya,” kata Anwar Noer atau akrab disapa Cak Noer ini, saat dikonfirmasi media ini, Senin, 8 Oktober 2018. Begitupun, dia mengaku tak ada masalah. Sebab, pengangkatan dan pemberhentian itu, merupakan hak proregatif Gubernur Aceh atau pejabat lainnya.

“Hana masalah (tidak ada masalah). Itu hak prerogatif dari Ptl Gubernur,” kata Cak Noer.

Namun, diakui Cak Noer, apapun yang dimasukkan para staf, terkait kebijakan dan keputusan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, semua tergantung dia sendiri.  “Waktu itu saya pernah sarankan pada Bang Wandi (Gubernur Irwandi Yusuf) mengenai tim ahli dan staf khusus yang mencapai 40-an lebih. Dia bilang akan digabungkan dengan Wagub. Tujuannya, biar ngak ada dualisme dan jangan sampai ada overlap,” ungkap Cak Noer yang sempat menjadi bagian dari proses perdamaian (juru runding) antara GAM-Pemerintah Indonesia ini.

Begitupun, setelah Irwandi Yusuf bermasalah atau ditangkap OTT KPK, komunikasi menjadi terputus. “Saya ngak monitor lagi. Tapi ya sudahlah, saya ngomong ke teman-teman bahwa  saya mengikuti apa yang dilakukan Plt Gubernur saja, ndak ada masalah dan saya pun minggir pelan-pelan dan mundur saja,” jelas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta Plh Setdaprov Aceh Taqwallah dan dua tim ahli, Teuku Tommy Mulia Hasan dan Ilarius Wibisono, melakukan rapat 7 Agustus 2018 di rumah dinas Plt Gubernur Aceh, Blang Padang, Banda Aceh.

Hasilnya, puluhan tim ahli dan staf khusus serta tim asistensi di rasionalisasi, jika tak elok di sebut “eksekusi”. (baca; Nova Lakukan Rasionalisasi Tim Ahli dan Staf Khusus. Teguh Agam Metuah, Sayuti Abu Bakar dan Cut Nina Terdepak, Nico, Wibi, Fahlevi dan Tarmizi Bertahan).

Kabarnya, rasionalisasi ini juga tak lepas dari saran dan pendapat BPK RI Perwakilan Aceh, terkait besarnya anggaran untuk honor tenaga ahli dan staf khusus yang mencapai puluhan orang. Itu sebabnya, evaluasi tim seleksi yang ditunjuk Pelaksana Tugas  (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, merekomendasikan pembebastugasan 51 dari 86 orang tenaga penunjang Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

“Sebenarnya, sejak disarankan BPK RI Perwakilan Aceh, Pak Nova saat itu sudah memberi masukan kepada Bang Wandi. Dan, saat itu diakui Bang Wandi dan akan dilakukan rasionalisasi. Tapi, dia keburu diciduk KPK dan baru saat ini direalisasikan,” ungkap seorang sumber yang dekat dengan Nova Iriansyah.***

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...